Korupsi di Kementerian ATR/BPN: Gagalnya Sistem Demokrasi Kapitalis Menangani Urusan Rakyat

Korupsi di Kementerian ATR/BPN

Korupsi di Kementerian ATR/BPN: Gagalnya Sistem Demokrasi Kapitalis Menangani Urusan Rakyat

Oleh: A. Rahmah

Kementerian ATR/BPN: Gagalnya Sistem Demokrasi Kapitalis Menangani Urusan Rakyat

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tak habis-habisnya derita rakyat di negeri ini. Belum lenyap tebalnya asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyesakkan dada, kini masyarakat kembali dihadapkan pada berita yang meresahkan: dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk. Perkara tersebut menyeret sejumlah pihak dari lingkungan pemerintahan dan swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penyidikan serta penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti terkait perkara tersebut.

Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan korupsi di sektor pertanahan tidak bisa dipandang semata-mata sebagai tindakan individu. Sebab, jauh sebelum perkara tersebut mencuat, KPK telah memetakan sejumlah titik rawan korupsi dalam layanan pertanahan dan tata kelola penerbitan hak atas tanah. (ANTARA, 19 September 2026).

Delapan titik rawan yang disoroti KPK meliputi rendahnya akses terhadap layanan pertanahan, ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan, adanya biaya tambahan di luar ketentuan, belum diserahkannya berkas yang telah selesai, lemahnya pengawasan penerbitan sertifikat, penyimpangan prosedur operasional standar (SOP) penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), belum adanya pemetaan sertifikat HGU, serta minimnya pengawasan atas penerbitan HGU.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa praktik korupsi terus berulang, bahkan di sektor yang sangat menentukan hak dan kehidupan masyarakat?

Korupsi Bukan Sekadar Keserakahan Individu

Berkaca pada berbagai kasus sebelumnya, korupsi bukan hanya terjadi di satu wilayah atau satu sektor. Persoalan ini muncul di berbagai bidang yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, perizinan, hingga penguasaan sumber daya alam.

Dalam kasus pertanahan, persoalannya menjadi semakin rumit ketika kepentingan pemilik modal bertemu dengan kewenangan pejabat. Tanah yang semestinya menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat dapat berubah menjadi objek bisnis yang nilainya terus diperebutkan.

Kenaikan nilai tanah membuat penguasaan dan pengalihannya berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Bagi pihak yang berkepentingan, keuntungan tersebut dapat menjadi dorongan untuk menempuh berbagai cara, termasuk cara-cara yang melanggar hukum. Apabila terdapat pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, proses administrasi pertanahan pun dapat dijadikan sarana untuk melayani kepentingan tertentu.

Di sinilah persoalan mendasarnya. Ketika kewenangan publik dapat dipertukarkan dengan keuntungan materi, pelayanan negara berisiko berubah menjadi sarana transaksi bagi pihak-pihak yang memiliki uang dan pengaruh.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Negara juga perlu membenahi prosedur pelayanan, memperkuat pengawasan, menutup celah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa hak masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan bisnis.

Demokrasi Kapitalis dan Komersialisasi Urusan Publik

Jika dikaji lebih mendalam, persoalan korupsi juga dapat dianalisis dari sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam perspektif kritik Islam terhadap sistem demokrasi kapitalis, masalahnya tidak hanya terletak pada moral individu, tetapi juga pada cara kekuasaan, kepemilikan, dan kepentingan ekonomi ditempatkan dalam kehidupan publik.

Sistem kapitalisme menempatkan kepemilikan dan keuntungan sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, dalam praktik politik yang membutuhkan biaya besar, kedekatan antara pemegang kekuasaan dan pemilik modal dapat menimbulkan konflik kepentingan. Jika pengawasan lemah dan integritas pejabat tidak terjaga, hubungan tersebut berpotensi membuka jalan bagi korupsi.

Dalam perspektif Islam, sekularisme sebagai pemisahan agama dari pengaturan kehidupan tidak sejalan dengan pandangan bahwa syariat harus menjadi pedoman dalam mengatur urusan publik. Islam tidak membatasi agama hanya pada ibadah individual, tetapi juga memiliki ketentuan mengenai pemerintahan, pengelolaan harta, kepemilikan, dan hubungan antarmanusia.

Ketika pengelolaan urusan publik lebih mengutamakan keuntungan dan kepentingan kelompok tertentu daripada keadilan, masyarakat berisiko menanggung akibatnya. Pelayanan menjadi sulit, biaya bertambah, hak atas tanah terancam, dan kepercayaan terhadap lembaga negara menurun.

Oleh karena itu, persoalan korupsi perlu dilihat dari dua sisi sekaligus: perilaku orang yang menjalankan kekuasaan dan sistem yang mengatur pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Islam Mengatur Kepemilikan Tanah dengan Adil

Islam memiliki aturan mengenai kepemilikan harta, termasuk tanah. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah harta yang dimiliki seseorang melalui sebab-sebab kepemilikan yang diakui syariat. Tanah yang sah menjadi milik seseorang termasuk dalam kategori ini. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai ketentuan syariat.

Karena itu, hak milik seseorang tidak boleh dirampas atau dialihkan secara sewenang-wenang. Perlindungan terhadap kepemilikan individu merupakan bagian dari keadilan. Apabila terjadi sengketa, pemalsuan dokumen, penyerobotan, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pertanahan, persoalan tersebut harus diselesaikan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang menurut ketentuan syariat diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara bersama. Dalam pembahasan fikih ekonomi Islam, kategori ini antara lain mencakup sumber daya tertentu yang menjadi kebutuhan bersama, seperti sumber air umum, padang rumput, serta sumber daya alam yang memenuhi ketentuan kepemilikan umum.

Rasulullah saw. bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi salah satu dalil yang dibahas dalam fikih mengenai kepemilikan umum. Prinsipnya, sumber daya yang masuk kategori kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara pribadi dengan cara yang menghilangkan hak masyarakat atasnya.

Namun, penetapan status kepemilikan umum harus mengikuti ketentuan syariat. Tidak setiap bidang tanah, hutan, sungai, atau kawasan alam otomatis memiliki status hukum yang sama. Karakteristik objek, dalil, dan ketentuan kepemilikannya perlu diperhatikan.

Ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara berdasarkan ketentuan syariat. Harta dalam kategori ini dikelola untuk kepentingan yang dibenarkan syariat, bukan untuk keuntungan pribadi pejabat atau kelompok tertentu.

Dengan adanya pembagian tersebut, pengelolaan tanah tidak semestinya diserahkan begitu saja kepada kepentingan pasar. Status kepemilikan dan pemanfaatannya harus ditentukan berdasarkan aturan yang jelas, sehingga hak individu terlindungi, kepentingan umum terjaga, dan kewenangan negara tidak disalahgunakan.

Negara Tidak Boleh Menjadi Alat Pemilik Modal

Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan rakyat. Kekuasaan bukan hak istimewa untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan syariat.

Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan tanggung jawab. Pejabat yang mengurus pertanahan seharusnya memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai aturan, hak masyarakat terlindungi, dan kewenangan tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Karena itu, penyelenggaraan urusan pertanahan harus disertai administrasi yang tertib, pencatatan yang akurat, pengawasan yang efektif, serta mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan. Setiap orang yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Di sisi lain, masyarakat juga berhak memperoleh pelayanan yang transparan, biaya resmi yang jelas, kepastian waktu penyelesaian, dan perlindungan terhadap hak atas tanahnya.

Membentuk Pejabat yang Bertakwa dan Amanah

Islam tidak hanya mengatur aspek kelembagaan, tetapi juga menekankan pembentukan kepribadian yang berlandaskan akidah Islam. Ketakwaan diharapkan membentuk kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (TQS. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat tersebut memberikan prinsip penting dalam penyelenggaraan kekuasaan: amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan keputusan harus ditegakkan dengan adil.

Ketakwaan memang tidak serta-merta menjamin seseorang bebas dari kesalahan. Karena itu, pembentukan kepribadian yang amanah harus disertai sistem pengawasan, transparansi, pemeriksaan harta yang relevan, penegakan hukum, serta mekanisme koreksi terhadap pejabat.

Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan nasihat moral, tetapi juga membangun lingkungan yang mempersulit penyalahgunaan kekuasaan dan memungkinkan setiap pelanggaran terdeteksi serta ditindaklanjuti.

Perubahan Tidak Cukup dengan Mengganti Orang

Kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN menjadi pengingat bahwa pergantian pejabat saja tidak cukup jika persoalan mendasar dalam tata kelola tidak ikut diperbaiki.

Perbaikan harus mencakup penyederhanaan pelayanan, kepastian biaya dan waktu, pembenahan administrasi pertanahan, penguatan pengawasan, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta penindakan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan korupsi.

Dalam perspektif Islam, pembenahan tersebut juga harus disertai pengaturan kepemilikan yang sesuai syariat, penempatan kekuasaan sebagai amanah, serta pembentukan individu yang bertakwa dan bertanggung jawab.

Islam menawarkan seperangkat prinsip yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan antarmanusia, dan pengelolaan urusan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan membentuk tata kelola yang menjaga hak, mencegah kezaliman, dan mengarahkan kekuasaan pada kemaslahatan rakyat.

Karena itu, persoalan korupsi pertanahan semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi bukan hanya individu yang terlibat, tetapi juga mekanisme yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan terjadi. Sebab, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi. Tanah juga berkaitan dengan tempat tinggal, sumber penghidupan, dan hak masyarakat yang harus dilindungi.

Sudah saatnya pembenahan dilakukan secara mendasar. Bukan hanya sibuk mengganti orang, melainkan juga menilai kembali aturan dan tata kelola yang digunakan dalam mengurus kehidupan rakyat.

Dalam pandangan Islam, penerapan syariat secara kaffah merupakan jalan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan berdasarkan ketentuan Allah SWT, termasuk urusan kepemilikan, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

COMMENTS

Name

afkar,6,agama bahai,1,Agraria,2,ahok,2,Analysis,52,aqidah,9,artikel,13,bedah buku,2,bencana,25,berita,49,berita terkini,228,Breaking News,8,Buletin al-Islam,13,Buletin kaffah,54,catatan,5,cek fakta,2,Corona,122,curang,1,Dakwah,43,demokrasi,52,Dunia Islam,2,Editorial,5,Ekonomi,204,fikrah,9,Fiqih,18,fokus,3,Geopolitik,20,gerakan,5,Hukum,95,ibroh,17,Ideologi,72,Indonesia,1,info HTI,10,informasi,1,inspirasi,32,Internasional,3,islam,192,Kapitalisme,23,keamanan,8,keluarga,55,Keluarga Ideologis,2,kesehatan,90,ketahanan,2,khi,1,Khilafah,292,khutbah jum'at,3,Kitab,4,klarifikasi,4,Komentar,76,komunisme,2,konspirasi,1,kontra opini,28,korupsi,40,Kriminal,1,Legal Opini,17,liberal,2,lockdown,24,luar negeri,52,mahasiswa,3,Medsos,5,migas,1,militer,1,Motivasi,3,muhasabah,18,Musibah,4,Muslimah,91,Nafsiyah,9,Naratif Reflektif,1,Nasihat,9,Nasional,2,Nasjo,12,ngaji,1,Opini,3792,opini islam,91,Opini Netizen,2,Opini Tokoh,102,ormas,4,Otomotif,1,Pandemi,4,parenting,5,Pemberdayaan,1,pemikiran,23,Pendidikan,137,Peradaban,1,Peristiwa,19,pertahanan,1,pertanian,2,politik,328,Politik Islam,14,Politik khilafah,1,Press Release,1,propaganda,5,Ramadhan,6,Redaksi,3,remaja,14,Renungan,5,Review Buku,5,rohingya,1,Sains,3,santai sejenak,2,sejarah,70,Sekularisme,5,Sepiritual,1,Sistem Islam,1,skandal,3,Sorotan,1,sosial,80,Sosok,1,Surat Pembaca,1,syarah hadits,8,Syarah Kitab,1,Syari'ah,47,Tadabbur al-Qur’an,1,tahun baru,2,Tarikh,2,Tekhnologi,3,Teladan,7,timur tengah,39,tokoh,49,Tren Opini Channel,3,tsaqofah,8,tulisan,5,ulama,5,Ultimatum,7,video,1,
ltr
item
Tren Opini: Korupsi di Kementerian ATR/BPN: Gagalnya Sistem Demokrasi Kapitalis Menangani Urusan Rakyat
Korupsi di Kementerian ATR/BPN: Gagalnya Sistem Demokrasi Kapitalis Menangani Urusan Rakyat
Korupsi di Kementerian ATR/BPN
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDN34sECOUqMXwFDRYmKMMUy7-76Ftrj7fmEFqNA1oFTS9BOMEmJ0vyBAr-ATwXe5YadZtuQE3RDc8CVYKBnlOGf1I9uZLsV8V9PPAtlULY_oxn08-udfL64F-4TU3btp6UaVqZanTmLK32pdfAvBxIfJssqQaPGRNlUXhrm-znxAjpMIt2g0kpWr9_7M/w640-h640/korupsi%20atr%20bpn.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDN34sECOUqMXwFDRYmKMMUy7-76Ftrj7fmEFqNA1oFTS9BOMEmJ0vyBAr-ATwXe5YadZtuQE3RDc8CVYKBnlOGf1I9uZLsV8V9PPAtlULY_oxn08-udfL64F-4TU3btp6UaVqZanTmLK32pdfAvBxIfJssqQaPGRNlUXhrm-znxAjpMIt2g0kpWr9_7M/s72-w640-c-h640/korupsi%20atr%20bpn.jpg
Tren Opini
https://www.trenopini.com/2026/10/kementerian-atrbpn-gagalnya-sistem.html
https://www.trenopini.com/
https://www.trenopini.com/
https://www.trenopini.com/2026/10/kementerian-atrbpn-gagalnya-sistem.html
true
6964008929711366424
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy