Tren Opini

Oleh : Nurlela

Pemerintahan Joko Widodo berencana membangun terowongan yang akan menghubungkan antara masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Rencana pembangunan terowongan ini termasuk dalam proyek renovasi Masjid Istiqlal yang ditargetkan rampung pada April 2020. Rencana pembangunan terowongan yang disebut dengan terowongan 'silaturahmi' ini dikabarkan mendapat sambutan baik dari 2 agama yakni Islam dan Kristen. Wakil Kepala Humas Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengatakan terowongan ini akan menjadi ikon toleransi di Indonesia.

https://m.republika.co.id/berita/q5fpjm328/dunia-islam/islam-nusantara/20/02/07/q5bwwb430-terowongan-istiqlalkatedral-diproyeksi-jadi-ikon-toleransi

Tujuan pembangunan terowongan ini adalah untuk memudahkan para pejalan kaki yang ingin menyeberang dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral atau sebaliknya, sekaligus menyimbolkan adanya silaturahmi antara jamaah Masjid Istiqlal dengan umat di Gereja Katedral.

Pembangunan terowongan yang menghubungkan dua rumah ibadah ini akan sejalan dengan penyelesaian renovasi besar-besaran yang dilakukan di Kompleks masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Total anggaran renovasi Masjid Istiqlal seperti dilansir di Tempo.com sebesar 475 miliar rupiah dan belum diketahui apakah dana pembangunan terowongan ini memakai dana renovasi atau dibuat dana tambahan.

Namun rencana pemerintahan Joko Widodo untuk membangun terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral mendapatkan tanggapan beragam dari sejumlah tokoh, ada yang mendukung namun ada pula yang meminta presiden untuk mengkaji ulang rencana pembangunan terowongan tersebut.

Seperti dilansir di katadata.co.id, dua organisasi besar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengkritik rencana tersebut. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan masyarakat membutuhkan silaturahmi dalam bentuk infrastruktur sosial bukan dalam bentuk fisik berupa terowongan. 

Begitu pula ketua umum pengurus besar NU Said Aqil Siroj yang mempertanyakan urgensi pembangunan terowongan tersebut. Setali tiga uang dengan NU dan Muhammadiyah, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom juga mempertanyakan urgensi pembangunan terowongan tersebut.

Berkenaan dengan tujuan pembangunan yang dikatakan Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mewujudkan toleransi di antara 2 agama masih dipertanyakan. Direktur Riset Setara Institute, Hailili menyatakan di Indonesia saat ini masih dihantui sejumlah persoalan di tengah kehidupan umat beragama, karena selama ini sering ada pengkaburan makna toleransi bahkan ketimpangan dalam menilai toleransi. perbedaan suku, ras, agama masih menjadi pemicu terjadinya konflik di tengah masyarakat dan melahirkan kelompok berlabel mayoritas dan minoritas yang membuat jurang pemisah semakin terlihat nyata. Slogan Bhinneka Tunggal Ika yang kerap diopinikan sebagai ujung tombak kerukunan pun masih berakhir sebatas kata-kata. Sehingga tak heran jika saat ini topik toleransi masih sering digaungkan untuk meredam konflik yang ada.

.

Hanya saja realisasi toleransi dengan membangun terowongan yang menghubungkan dua tempat ibadah adalah keputusan yang tidak masuk akal. Pasalnya hal ini justru berpotensi mengusik syariat agama Islam yang mewajibkan umatnya untuk menjaga kesucian masjid dengan tidak mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil. Jika hal ini dibiarkan bukan hal yang tidak mungkin akan menjadi celah masuknya faham pluralisme yang menganggap semua agama sama di tengah-tengah masyarakat. Padahal sejatinya paham ini (pluralisme) bertentangan dengan Islam dan haram bagi kaum muslimin untuk mengambilnya. Selain itu paham pluralisme bisa merusak kemurniaan aqidah umat.

Adalah negara pihak utama yang berkewajiban untuk menjaga aqidah umat dari segala sesuatu yang bisa merusak, salah satunya adalah faham pluralisme. Namun sayang sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan di negeri ini telah menjadikan negara abai dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini amatlah jelas bahwa negara yang saat ini menerapkan sistem kapitalisme sekuler tidak pernah menjadikan agama sebagai asas dalam menerapkan suatu kebijakan. Dengan mengatasnamakan toleransi antar agama negara justru menerapkan suatu kebijakan yang bisa membahayakan aqidah umat.

//konsep toleransi dalam islam//

Sebagai sebuah mabda Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya tentang keberagaman dan toleransi antar umat beragama. Islam memandang keberagaman/pluralitas adalah sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya hal ini Allah SWT sampaikan dalam Al quran Allah berfirman :

" Wahai manusia sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha teliti".(Qs. Al Hujurat :13)

Islam menghargai keberagaman tanpa mencederai ibadah dan akidah Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Konsep toleransi di dalam Islam untuk membangun kerukunan beragama dengan cara membiarkan pemeluk agama lain menjalankan aqidahnya tanpa diganggu sebagaimana di dalam Qs. Al kafirun khususnya ayat yang artinya "bagimu agamamu dan bagiku agamaku". 

Di dalam sejarah Islam yang panjang tidak ditemukan kasus penindasan yang dilakukan oleh umat muslim terhadap umat lainnya, bahkan ketika Islam berkuasa melalui sistem Khilafah di dunia. Tidak ada paksaan terhadap umat lainnya untuk memeluk Islam. Umat non muslim tetap dilindungi untuk melaksanakan aktivitas ibadah sesuai dengan agama mereka. 

Sikap toleransi kaum muslimin ini dipuji oleh pakar barat non muslim sejarawan Kristen bernama Thomas Walker Arnold menyampaikan " perlakuan terhadap warga kristen oleh pemerintah Khilafah Turki Usmani selama kurang lebih dua abad setelah perlakuan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa"

(The Preaching of islam. A History of the propagation of the muslim faith, 1896, hal. 134).

Dengan demikian umat Islam harus berhati-hati dengan segala upaya yang mengarah kepada penyebaran faham pluralisme di tengah-tengah umat, salah satunya berkedok terowongan silaturahim.

Inilah Mengapa penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah kenapa begitu penting untuk diperjuangkan, selain sebagai buah ketaatan total seorang hamba kepada Sang pencipta yakni Allah SWT,  penerapan Islam secara Kaffah mampu menjaga aqidah umat dari paham pluralisme.

Judul asli : Mewaspadai Bahaya Pluralisme Di Balik Pembangunan Terowongan 'Silaturahmi' Masjid Istiqlal -  Gereja Katedral

Sumber : telegram WadahAspirasiMuslimah

Penulis : Tarmidzi Yusuf | Pengamat Politik Islam dan Pegiat Dakwah

PSK makin dapat tempat di negeri ini. Konon menurut sebagian orang susah dihilangkan. Malah sekarang makin berkembang. Istilah kerennya, diversifikasi usaha. Ih ngeri banget.... 

Melacurkan diri. PSK tidak hanya monopoli Pekerja Seks Komersial. Kini berkembang lebih dahsyat lagi. Selain Pekerja Seks Komersial bisa juga Pekerja Survei Komersial alias PSK juga. 

PSK yang pertama melacurkan diri sedangkan PSK yang satu lagi melacurkan ilmu. Industri baru yang menggiurkan.

PSK nama halus dari pelacur. Contentnya pelacur juga. Profesinya gitu-gitu doang. Melacurkan diri dan ilmu dengan imbalan tertentu. 

Sebuah survei sudah mengalami pergeseran. Dari survei ilmiah menjadi survei komersial. Wani piro.

Tergantung yang order. Opini mau digiring kemana. Soal data bisa 'diolah'. Lembaga survei sudah punya bank data responden. Utak-atik data tinggal panggil media untuk memblow up 'serangan' opini.

Orang awam biasanya mudah tergiring opini oleh lembaga survei. Apalagi hasil survei sesuai dengan pandangan politiknya. Bisa dijadikan argumentasi untuk menghantam lawan politik. 

Misalnya, anggota DPRD Jakarta dari PDIP menganggap hasil survey Indo Barometer sebagai sebuah fakta bahwa Anies Baswedan dianggap tidak sehebat Ahok dalam mengatasi banjir. Padahal survei Indo Barometer bukan survei ilmiah. Anggota DPRD pun tidak bisa membedakan data dan opini. 

Banyak kejanggalan. Respondennya publik nasional tapi yang disurvei kinerja Gubernur Jakarta dalam mengatasi banjir. Mestinya, persepsi publik nasional untuk pemimpin nasional bukan persepsi publik nasional untuk pemimpin daerah. Ngaco jadinya. 

Persepsi bias dari responden yang telah diolah sedemikian rupa oleh Indo Barometer untuk 'menyerang' dan 'mendeskreditkan' Anies Baswedan. Sementara Ahok menjadi 'bintang' survei Indo Barometer yang dirilis kemarin 16 Februari 2020. Kita nggak tahu untuk proyek ini Indo Barometer dapat berapa?  Hanya M Qodari yang bisa menjawabnya. 

Publik sekarang lebih kritis. Tidak terlalu percaya lembaga survei. Beda dengan situasi 2003 dengan sekarang. Dimana pada 2003 publik begitu percaya lembaga survei. Kedoknya belum terbongkar. Sekarang belang berbagai lembaga survei sudah terbongkar. Kepercayaan pun luntur.

Luntur karena banyak lembaga survei menjelma menjadi Pekerja Survei Komersial (PSK). Industri baru yang banyak mendatangkan uang.

Menjadi industri PSK tidak sulit. Cukup bermodal ilmu statistik dan kepandaian berbicara. Mengolah opini publik menjadi fulus miliaran. 

Pengorder survei baik perorangan maupun kelompok yang mendanai agar opini publik terhadap seseorang moncer. Popularitas dan elektabilitas palsu dengan memoles bank data responden sesuai kehendak pemesan. 

Orang dungu dan pendusta bisa dipoles oleh lembaga survei menjadi orang pintar dan amanah. Lima tahun terakhir opini yang dibangun lembaga survei bertolak belakang dengan fakta. 

Dungu tetap. Dusta tidak berubah. Pinter dan jujur karena pencitraan bukan pinter dan jujur bawaan pribadi.

Tentu saja kita tidak bisa melupakan kekacauan hitung cepat beberapa lembaga survei ketika Pilpres 2019. Tidak ada penjelasan ilmiah hingga hari ini yang bisa meyakinkan publik ketika suara perolehan Prabowo-Sandi tertukar dengan Jokowi-Amin yang sempat tayang di beberapa TV nasional.

Pekerja Survei Komersial memang pekerjaan menghibur. Hiburan bagi orang yang tidak punya kehormatan diri dengan melacurkan ilmu.

Masih percaya dengan PSK? Nggak lah ya! 

BSD City, 24 Jumadil Tsani 1441/18 Februari 2020

Bagi sebagian dari kalangan ekonom, adanya unsur BUNGA dalam transaksi utang-piutang adalah sesuatu yang wajar, bahkan dapat dikatakan sebagai kompensasi yang ADIL. 

Oleh karena itu, bunga yang muncul dalam utang-piutang itu dihukumi HALAL.

Bagaimana argumennya? 

Argumennya, fakta perekonomian menunjukkan bahwa nilai uang itu selalu mengalami PENURUNAN. 

Jumlah uang masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada jumlah yang sama pada masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, bunga itu perlu diberikan dalam utang-piutang sebagai kompensasi untuk mengimbangi penurunan nilai dari uang tersebut. 

Dengan kata lain, bunga itu perlu diberikan untuk mengimbangi laju INFLASI yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang tersebut. 

Dengan demikian, bunga itu tidak bisa dikatakan sebagai TAMBAHAN atau MANFAAT yang diberikan atas jasa utang-piutang, sebagaimana Hadits Nabi SAW:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا 

“Setiap pinjam-meminjam yang menghasilkan manfaat adalah salah satu cabang daripada riba” (HR. Baihaqi). 

Mengapa bunga tidak dapat dikatakan sebagai tambahan atau manfaat dari utang-piutang? 

Sebab, dengan adanya bunga itu justru membuat jumlah nilai utang pada masa sekarang menjadi SAMA dengan nilai pengembalian utang di masa yang akan datang. 

Kesimpulannya, bunga tidak dapat disamakan dengan RIBA. Bunga yang diberikan itu justru akan membuat transaksi utang-piutang menjadi ADIL. 

Sebaliknya, jika dalam utang-piutang itu tidak ada tambangan bunganya, justru akan membuat pihak yang menghutangi TERZALIMI. 

Mengapa? 

Sebab, jika nilai uang yang dikembalikan itu jumlahnya sama, berarti nilai uang dari pihak pemberi utang akan menurun.  Ini adalah kezaliman. 

Maka, sebagian ekonom berpendapat bahwa bunga bank itu HALAL, karena untuk mengimbangi inflasi. 

Apakah masih sulit untuk difahami?

Jika kita masih sulit untuk memahaminya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan INFLASI. 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum. 

Kenaikan harga satu atau dua jenis barang saja dan tidak menyeret kenaikan harga barang-barang lain, tidak dapat disebut sebagai inflasi. 

Demikian juga kenaikan harga secara musiman, sebagaimana yang terjadi pada hari-hari raya, tidak dapat disebut sebagai inflasi.

Dengan kata lain, inflasi adalah fenomena dimana jumlah uang yang beredar LEBIH BANYAK daripada jumlah barang dan jasa di pasar. 

Inflasi ditunjukkan oleh penurunan nilai mata uang kertas (fiat money). 

Contoh: uang Rp 100 ribu pada tahun 2009,  berbeda nilainya dengan uang Rp 100 ribu tahun 2019 sekarang. 

Itulah sebabnya, menurut pendapat sebagian ekonom, adanya bunga dari utang-piutang adalah suatu kewajaran sebagai imbangan terjadinya inflasi.

Nah, bagaimana kita dapat menjawab pendapat di atas? 

Untuk menjawab pendapat ini, kita dapat melihat dalam beberapa segi.

Pertama, pendapat ini tidak dapat diterima, karena pendapat ini hanya berdasarkan DALIL AQLI (logika), bukan berdasarkan DALIL SYAR’I (wahyu). 

Berbicara hukum Islam, artinya adalah berbicara hukum berdasarkan wahyu Allah (Al Qur`an dan As Sunnah), bukan hukum berdasarkan akal manusia. 

Ketentuan ini berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkan bagi kita untuk mengikuti hukum wahyu dari Allah SWT, misalnya dalam QS Al Maidah: 48 dan 49, QS Al Maidah: 50, QS Al A’raf: 3 dll.

Kedua, sesungguhnya kebijakan negara mencetak uang kertas (fiat money) adalah sebuah kesalahan. 

Mengapa? 

Karena, uang kertas tidak mempunyai nilai intrinsik (nilai pada dirinya sendiri), sehingga menyebabkan terjadinya INFLASI yang terus menerus. 

Seharusnya yang dicetak adalah uang berbasis LOGAM MULIA (dinar dan dirham) yang anti inflasi, sebagaimana yang telah ditentukan dalam sistem ekonomi Islam. 

Pada zaman Nabi SAW, harga 1 ekor kambing adalah 1 dinar, di zaman sekarang harganya masih tetap 1 dinar. 

Harga dari 1 ekor ayam di zaman Nabi SAW adalah 1 dirham. Harga 1 ekor ayam pada masa sekarang juga tetap 1 dirham. 

Dengan demikian, dinar dan dirham selama 1400 tahun tetap STABIL, tidak mengalami inflasi sama sekali. 

Oleh karena itu, membolehkan riba untuk mengimbangi inflasi akibat merosotnya nilai uang kertas, itu adalah sama saja dengan mengoreksi kesalahan dengan membuat kesalahan baru, atau “MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH”. Seperti halnya membersihkan kotoran (yang najis) pada baju dengan menggunakan darah (yang juga najis). 

Seharusnya, membersihkan kotoran itu dengan menggunakan air mutlak yang suci, bukan menggunakan darah yang sama-sama najis.  

Ketiga, kita juga dapat melihat kenyataan bahwa dalam perekonomian itu tidak selalu mengalami inflasi. Terkadang perekonomian bisa mengalami inflasi, terkadang juga mengalami kondisi yang sebaliknya, yaitu DEFLASI. 

Jika pengambilan bunga yang bersifat tetap di depan itu dianggap adil, karena untuk mengimbangi terjadinya inflasi, maka hal itu tidak sesuai dengan fakta dalam perekonomian. 

Sebab, dalam kondisi perekonomian mengalami deflasi, maka pengutang akan semakin terzalimi dengan keberadaan bunga tersebut.

Dari hasil uraian di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan bunga sebagai kompensasi yang adil dari utang-piutang, sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta dalam perekonomian. 

Sebab, bunga itu bersifat TETAP, sedangkan fenomena dalam perekonomian itu bersifat FLUKTUATIF. Sehingga, keberadaan bunga yang bersifat tetap itu tidak sesuai dengan kaidah:

الغرم بالغنم

“Kerugian itu bergandengan dengan keuntungan”.

Ekonomi yang adil seharusnya dapat berjalan mengikuti pasang surutnya keuntungan. Jika keuntungan tinggi, seharusnya dinikmati bersama. Sebaliknya jika bisnisnya merugi, juga harus ditanggung bersama. 

Prinsip ini hanya ada dalam transaksi BAGI HASIL dalam akad SYIRKAH. Bukan pada transaksi utang-piutang yang telah ditetapkan bunganya di depan. 

Wallahu a’lam bish- shawwab.

by Tarmidzi Yusuf 

Indo Barometer mulai 'memainkan' survei yang digawangi M Qodari. Yang 'dimainkan' banjir Jakarta. Tokoh yang dimunculkan si penista agama Ahok sebagai Gubernur DKI yang berhasil mengatasi banjir Jakarta. Beneran? 

Bermain opini untuk pencitraan si penista agama yang disiapkan untuk 2024. Bukan rahasia umum lagi kalau kekuatan aseng dan antek-anteknya dalam negeri sedang mempersiapkan si penista agama untuk maju Pilpres 2024.

Hasil surveinya tidak kaget. Indo Barometer dan lembaga survei sejenis sangat berpengalaman 'mengolah' data. Masalah validitas keilmiahannya, urusan kesekian. 

Menurut Indo Barometer 42% responden (buka dong siapa respondennya? jangan-jangan respondennya 67% Ahoker dan Jokower) mengatakan Ahok Gubernur DKI yang berhasil mengatasi banjir. Wow kagak salah tuh. 

Sementara Anies Baswedan hanya, diulangi, hanya 4,1% yang menganggap Anies berhasil mengatasi banjir. Salah input kali... 

Agar survei Indo Barometer tidak bias dan dijamin keilmiahan dan independensinya silahkan buka data responden, pilihan politik responden, siapa yang mendanai survei, domisili dan pendidikan para responden serta metodelogi yang digunakan. 

Penting dibuka siapa responden dan berafiliasi kemana pilihan politik responden untuk menjamin netralitas dan kejujuran responden.

Kenapa saya meragukan hasil survei Indo Barometer karena bertolak belakang dengan data dan fakta. 

Menurut Fahira Idris pada tahun 2020 seperti dikutip TEMPO.CO (14/1/20), intensitas curah hujan mencapai 377 milimeter per hari, sedangkan tahun 2007 intensitasnya 340 milimeter per hari dan 2015 mencapai 277 milimeter per hari.

Kecamatan terdampak pada 2020 mencapai 390 RW, tahun 2007 (955 RW) dan 2015 (702 RW). Sedangkan waktu surut rata-rata air pada 2020 membutuhkan waktu empat hari, 2007 membutuhkan waktu 10 hari dan 2013 tujuh hari.

Satu lagi, istana banjir eranya siapa? Hayo siapa yang berani jawab. Eranya yang menang survei 42% versi Indo Barometer. 

Era Anies Baswedan istana banjir?  Monas banjir? Semua info yang viral di media sosial sudah terkonfirmasi hoax made in buzzer-buzzer bayaran. 

Berdasarkan data di atas, Anies lebih berhasil dibandingkan 3 Gubernur   terdahulu, yaitu Jokowi, Ahok dan Djarot. 

Seandainya Anies Baswedan jadi maju Pilpres 2024 tentu saja Anies bukan lawan sepadan Ahok. Per hari ini hanya Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas paling tinggi survei versi LSI Denny JA. Insyaallah Ahok dijamin keok. Allahu Akbar. 

BSD City, 23 Jumadil Tsani 1441/17 Februari 2020

Oleh Ainul Mizan (Pemerhati Politik)

Wapres, KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa ajaran Khilafah di Indonesia itu tidak ditolak. Akan tetapi tertolak. Hal itu disampaikannya dalam workshop nasional PPP, Sabtu 15 Februari 2020. 

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, Khilafah itu tertolak dengan sendirinya karena menyalahi kesepakatan nasional. Menurutnya, yang islami tidak berarti Khilafah. Sistem pemerintahan yang lain saat ini diadopsi oleh negeri - negeri Islam.

Menilik pernyataan KH Ma'ruf Amin tersebut, sebenarnya dengan mengatakan Khilafah di Indonesia tertolak, maknanya juga mengajak rakyat untuk menolak Khilafah. 

Padahal semua ajaran Islam tidak tertolak. Termasuk ajaran tentang Khilafah. Terdapat sebuah hadits yang menyatakan:

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.

"Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya tidak ada urusan kami, maka perbuatan itu tertolak".

Yang dimaksud dengan perkara kami (amruna) yakni ajaran Islam. Jadi setiap perbuatan yang tidak bersumber dari Islam, maka tertolak. Artinya perbuatan tersebut adalah bid'ah yang sesat.

Oleh karena itu, tidak dapat kita menyebut bahwa yang Islami tidak berarti Khilafah. Konsekwensinya, kita juga mengakui bahwa sistem pemerintahan seperti republik, parlementer, kerajaan, kekaisaran dan lainnya adalah islami. 

Padahal untuk menyatakan Islami memerlukan adanya dalil dari Qur'an dan Hadits yang menunjukkannya. Sedangkan dalil yang secara eksplisit hanya menunjukkan sistem Khilafah sebagai sistem pemerintahan yang islami. 

Di samping itu, sistem pemerintahan selain Khilafah tidak bersumber dari sejarah Islam. Sedangkan sejarah Islam yang bisa dijadikan patokan hukum adalah sejarah Nabi dan para sahabatnya. Artinya sistem Khilafah itu fix ajaran Islam. Yang lain, tentunya bukan bagian dari ajaran Islam. 

Apalagi tatkala berbicara sistem pemerintahan erat kaitannya dengan asas pemerintahan, posisi penguasa di depan hukum, undang - undangnya dan lainnya. Dalam konteks demikian, bahasan sistem pemerintahan termasuk ranah way of life. Bukan dalam konteks perkara duniawi yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi. Maka, konsekwensinya mengambil sistem pemerintahan selain islam, itu dengan sendirinya tertolak oleh hadits Nabi "Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak bersumber dari urusan kami (Islam), maka perbuatan itu tertolak".

Selanjutnya, adanya kesepakatan bangsa dengan UUD 1945, pancasila dan pengadopsian republik menjadi alibi ketertolakan Khilafah di Indonesia. Pertanyaannya, bukankah kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa menjadi kesepakatan untuk tercantum dalam pembukaan UUD 1945? Wujud rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dan tanah Indonesia yang kaya ini adalah dengan tidak berpaling dari aturan hidup Alloh Yang Maha Kuasa, yakni aturan Islam. Sedangkan Khilafah itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menerapkan aturan hidup Islam yang paripurna. 

Bukankah justeru sistem republik yang diadopsi negeri ini banyak memasung aturan Islam? Sementara, untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyat adalah dengan memberi ruang publik bagi aturan Islam untuk berkiprah. Baik dalam politik, pemerintahan, ekonomi, budaya, pendidikan, peradilan dan pertahanan keamanan. Bukankah sistem republik telah mengkerdilkan Islam hanya tersudut di pojok - pojok ruangan masjid dan mushola? Aturan Islam tidak bisa berperan di gedung dan istana pemerintahan.

Tentunya, rakyat negeri ini tidak ingin terus menerus dalam sebuah kondisi keterpurukan hidup. Sistem pemerintahan berbasis sekulerisme hanya melahirkan kerusakan alam dan kemanusiaan. Utang menumpuk, kasus mega korupsi, LGBT, dan seabrek persoalan lainnya; seharusnya menyadarkan bangsa ini agar kembali kepada tatanan kehidupan yang berasaskan Aqidah Islam, yakni dengan mengambil Khilafah yang akan menerapkan aturan hidup Islam.

Walhasil, respon seorang muslim termasuk bangsa muslim di negeri ini, di saat terdapat seruan untuk berhukum dengan aturan Alloh, termasuk seruan Khilafah, seharusnya mengucapkan "kami dengar dan kami patuh", "ya, dengan segala hormat" dan yang semisalnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al Imam an Nawawi asy Syafi'i di dalam kitab al Adzkaar bab

ما يقوله من دعي الى حكم اللّه تعالى

"Apa yang selayaknya diucapkan oleh orang yang diseru kepada hukum Alloh ta'alaa".

Lebih lanjut dalam bab tersebut, Imam An Nawawi berpesan agar berhati - hati dari ucapan - ucapan yang tidak layak saat ada seruan kepada aturan Alloh. Seperti contohnya, "Apakah ada negara yang sudah mengadopsi Khilafah?", "Khilafah itu tidak sesuai dengan kesepakatan bangsa", "Khilafah itu sudah selesai dalam sejarah", dan ucapan - ucapan lainnya yang senada. Di samping menjadi nilai dosa tersendiri, bahkan bisa menyebabkan kekufuran bila jawaban yang tidak layak tersebut diyakininya. 

Jadi tidak layak bagi seorang muslim untuk melakukan penolakan terhadap sistem hidup Islam. Karena sejatinya yang ia tolak adalah sesuatu yang bisa mengantarkannya dan negerinya menuju kesejahteraan hidup. 

#Penulis tinggal di Malang

Oleh: Wahyudi al Maroky (Dir. PAMONG Institute)

Medio Februari 2020, penulis sempat menghadiri acara Diskusi ILF (islamic Lawyers Forum) di Semarang. Diskusi ini terselenggara atas kolaborasi antara LBH Pelita Umat dan Komunitas Pengusaha Anti Riba.

Pada kesempatan itu penulis menyampaikan kabar gembira bagi para pengusaha. Ya, Para pengusaha dalam sistem demokrasi ini punya posisi sangat penting. Penulis menceritakan bagaimana posisi pengusaha dimata penguasa.

Penulis mengunggah satu pertanyaan kepada peserta. Jika ada tiga orang rakyat biasa dan satu orang pengusaha besar yang datang mau menemui seorang menteri, kira-kira menteri tersebut akan memilih menemui siapa? Apakah rakyat biasa atau pengusaha? Jawabannya sudah bisa ditebak yakni menemui pengusaha. Apalagi Pengusaha itu yang ikut membantu biaya dalam pesta demokrasi.

Dengan sistem demokrasi yang super mahal, peran para pengusaha sangatlah penting dalam turut menjadi investor politik. Semakin besar investasi yang diberikan dalam pesta demokrasi maka semakin penting juga posisi pengusaha itu. Akibatnya, Melalui pesta demokrasi yang super mahal itu, pemerintahan yang dibentuk merupakan kompromi politik yang menghasilkan negara korporasi.

Jika posisi pengusaha sangat penting dalam sistem demokrasi, ini merupakan kabar gembira. Namun kabar buruknya adalah itu bukan para pengusaha pribumi atau pengusaha muslim. Kebanyakan pengusaha yang punya posisi penting itu dari asing-aseng dan bukan pengusaha muslim.

Ini tantangan terbesar dari para pengusaha muslim. Semua bisa dilakukan jika jadi komunitas yang kuat dan kompak. Setidaknya ada 5(lima) hal penting yang dapat dilakukan:

PERTAMA: Pengusaha muslim harus membangun komunitas yang solid. Semakin banyak komunitas maka semakin besar peluang untuk menggabungkan berbagai potensi pengusaha yang sangat variatif. Misal dengan komunitas exbank, Masyarakat tanpa riba, Masyarakat Batik, Masyarakat Pemerintahan Islam, dll. Semakin banyak komunitas dibentuk, makin banyak alternatif masyarakat untuk bisa bergabung dan berpartisipasi dalam membangun negeri.

KEDUA: Membangun visi yang kuat. Menyamakan visi diantara berbagai komunitas bisnis. Agar dapat menyamakan visi maka harus sering bertemu, Sering berdiskusi membahas solusi bersama. Juga membahas berbagai solusi bagi negeri. Dengan visi yang sama untuk turut mencari solusi dan membangun negeri maka tidak sekedar bisnis dan cari untuk di negeri.

KETIGA: Membangun kolaborasi bisnis yang kuat. Dengan visi yang baik dan kesadaran bersama untuk ikut membangun negeri maka bisa secara maksimal untuk saling bantu antar sesama komunitas bisnis. Baik terkait modal, manajemen, SDM, dll.

KEEMPAT: Mempersiapkan kader komunitas yang memiliki visi dan misi yang kuat. Tak ada komunitas yang bisa bertahan lama apalagi akan berkembang tanpa ada kader yang baik. Sehebat-hebatnya pengusaha bahkan sangat kaya sekali pun maka tinggal menunggu kehancurannya jika tak puny kader yang baik.

KELIMA: Membangun Kebersamaan dengan masyarakat. Memperkuat basis komunitas kepada masyarakat luas. Selain mempersiapkan kader yang handal maka harus membangun simpati dan dukungan dari masyarakat.

Posisi pengusaha yang begitu penting dalam sistem demokrasi merupakan potensi besar yang dapat di manfaatkan oleh para penguasa. Namun sayangnya potensi itu belum diraih oleh para pengusaha muslim. Padahal konsumen terbesar dalam negeri ini adalah umat islam.

Dengan kolaborasi yang baik antar sesama komunitas bisnis, maka akan terhimpun kekuatan yang mengagumkan. Sebaliknya tanpa kolaborasi maka yang ada adalah sibuk mencari kesalahan kawan seiring. Semoga para pengusaha kita bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Taabiiik.
***
NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.