Tren Opini

Oleh : Ummu Farras (Aktivis Muslimah)

Pandemi Covid-19 terus memakan korban. Data terakhir menunjukkan korban positif bertambah banyak hingga 579 orang, dengan korban meninggal 49 jiwa. Bahkan, para dokter pun sudah banyak yang menjadi korban Virus corona ini. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Tiga dokter dikabarkan meninggal dunia akibat terpapar virus Corona SARS-COV-2 penyebab COVID-19, Sabtu (21/3). Ketiga dokter itu adalah dr Adi Mirsa Putra asal Bekasi, dr Djoko Judodjoko asal Bogor, dan dr Hadio dari Bintaro, Jakarta Selatan.

Tak dapat dipungkiri, penanganan penyebaran virus corona oleh pemerintah dinilai sangat lamban dan tidak terstruktur. Hingga saat ini, di tengah wabah yang semakin meluas dan korban semakin banyak, langkah yang dilakukan pemerintah nyatanya tak dapat efektif menanggulangi penyebaran pandemi ini. Langkah yang diambil pemerintah sejauh ini adalah social distancing, rapid test, impor obat obat-obatan yaitu Avigan (obat flu) dan Chloroquin yang notabene obat malaria namun diduga bakal bisa mengobati penyakit karena wabah Covid-19, serta solusi menyulap wisma atlet kemayoran jadi RS Darurat Corona. Sedangkan untuk langkah lockdown yang dinilai paling efektif menurut para ahli bagi masyarakat, pemerintah sudah menyatakan tidak akan melakukan lockdown di tengah penyebaran pandemi yang kian masif ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Doni menyatakan Jokowi telah memberikan instruksi kepada dirinya untuk tidak mengambil langkah lockdown. Menurutnya, pernyataan itu sudah menjadi keputusan pemerintah Indonesia.(detik.com)

Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman mengungkapkan alasan Jokowi hingga saat ini belum memutuskan lockdown, karena kebijakan lockdown tersebut merupakan kebijakan coba-coba dan tak terukur. Jokowi pun lebih memilih pembatasan sosial (sosial distance). Permasalahan lockdown ini lantas menjadi polemik di antara masyarakat. Benarkah lockdown adalah kebijakan yang coba-coba dan tak terukur? Ataukah ini hanya narasi untuk mengalihkan alasan yang sebenarnya? Padahal langkah social distancing saat ini nyatanya tak efektif dan masih banyak masyarakat yang wara wiri karena tak ada peran tegas dan pendampingan serta tanggung jawab penuh dari pemerintah terhadap kebijakan social distancing tersebut. Masyarakat level menengah dan pekerja formal bisa saja menjalani masa social distancing-nya dengan tenang. Namun, bagaimana dengan sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor informal atau yang pendapatannya tidak menentu? Siapa yang memastikan keselamatan mereka? Siapa yang menjamin pemenuhan hajat hidup mereka dan keluarganya? Tentu pemerintah dan presiden tak bakal sanggup memenuhi itu semua.

Bahkan, bisa jadi karena ketidakmampuan pemerintah menanggung risiko ekonomi dan kebutuhan rakyatnya, yang menjadi alasan utama untuk tidak melakukan lockdown hingga saat ini.

// Kebijakan Lockdown Rezim Kapitalis //

Kebijakan lockdown saat ini amat dinantikan oleh masyarakat di semua lapisan. Diantaranya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Di tengah berjatuhannya korban jiwa karena wabah corona, termasuk para petugas medis yang tak gentar berjibaku merawat pasien Covid-19, Menurut Ketua Satgas COVID-19 IDI, Zubairi Djoerban, pihaknya setuju jika lockdown diterapkan. IDI memahami pemerintah alergi dengan istilah lockdown. Maka tak masalah Jokowi tak menggunakan istilah lockdown, tapi penerapannya sama yaitu membatasi bahkan mengisolasi warga di rumah.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio pun menegaskan sudah saatnya pemerintah melakukan lockdown. Saat ini kesehatan dan keselamatan masyarakat menurutnya sangat penting, dia menilai dengan lockdown justru virus corona dapat lebih mudah ditangani. Ia pun menyatakan pemerintah jangan dulu melihat dampak perekonomian, karena pemulihan negara dari virus corona harus diprioritaskan.

Inilah bukti pemerintah dalam sistem kapitalis jelas abai dan lalai terhadap pengurusan rakyatnya. Masalah pengurusan rakyat di tengah pandemi seperti ini pun masih berpikir untung rugi. Kekhawatiran penguasa terhadap dampak ekonomi yang bakal down jika mengambil kebijakan lockdown, lebih besar daripada kekhawatiran terhadap hilangnya nyawa rakyat karena virus corona. Padahal, mau lockdown ataupun tidak, faktanya ekonomi Indonesia memang sudah ambrol. Opsi lockdown ini seharusnya tak jadi persoalan bagi pemerintah, karena ini menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Masa sama rakyat hitung hitungan? Kalau dana negara tak dipakai untuk keperluan rakyat, lalu dipakai untuk apa?

Pemerintah saat ini terlihat "bubrah" hadapi wabah. Ini karena sistem kapitalis yang meniscayakan kepentingan rakyat bukan lagi hal yang patut diutamakan. Sebaliknya, kepentingan terhadap asing dan investor para pemilik modal yang harus diutamakan. Pemerintah bukan lagi berfungsi sebagai orang yang melayani rakyat, tapi hanya sebagai regulator dan fasilitator untuk para pemilik modal. Buktinya di tengah pandemi yang mengancam nyawa ini, pemerintah masih enggan bahkan tegas menyatakan tidak akan lockdown. Karena konsekuensi lockdown yang mengharuskan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat selama lockdown dari pandemi amat berat bagi negeri kapitalis yang tak terbiasa berpihak kepada rakyat. Mesti mikir beribu kali untuk menggelontorkan dana bagi kemaslahatan rakyat. Terbukti, racun kapitalis lebih berbahaya dari virus corona. Jika virus corona dapat membuat manusia kehilangan nyawa, virus kapitalis dapat menjadikan manusia kehilangan hati bahkan mematikan hati manusia. Na'udzubillahi min dzalik.

// Lockdown Hukumnya Wajib //

Tak dapat dipungkiri, kebijakan lockdown pasti akan berdampak pada ekonomi. Perekonomian akan terpuruk. Itu hampir pasti. Tapi, terkait amanah seorang pemimpin terhadap rakyatnya, amat besar pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam negara Islam (Khilafah), seorang pemimpin (Khalifah) bertanggung jawab atas seluruh permasalahan rakyatnya. Termasuk kesehatannya. Kemaslahatan rakyat yang paling utama. Tidak seperti negeri kapitalis yang lebih mengutamakan permasalahan ekonomi (materi) dibandingkan nyawa rakyatnya.

Menurut penjelasan Ustadz Hafidz Abdurrahman, Dalam permasalahan wabah seperti ini, mencegah bahaya (mudarat) itu lebih penting. Bahaya (mudarat) yang mengancam nyawa itu nomer satu. Karena itu, sampai Nabi ﷺ menyebut
Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah, ketimbang terbunuhnya nyawa seorang Muslim.

Maka, tindakan Islam tegas dan disiplin. Nabi ﷺ marah besar, ketika ada dua orang yang mendahului rombongan pasukan, kemudian sudah dilarang meminum air yang sedikit di sumber airnya, tapi tetap saja diminum. Karena tindakan dua orang itu membahayakan semua pasukan.

Dalam konteks pandemi, haditsnya juga sudah jelas. Lockdown. Jangan memasuki wilayah pandemi. Jangan juga keluar dari sana, kecuali untuk berobat. Jelas, dan tegas.

Mengenai perekonomian, tak usah khawatir, Allah SWT sudah mengatur semuanya. Selama negeri menerapkan syariat Islam sebagai satu satunya sistem yang mengatur segala problematika umat, Allah pasti akan menjadikan negeri itu sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah
Wallahu'alam bisshowwab

Kontributor : WadahAspirasiMuslimah

Penulis : Rini Ummu janissa

Pemerintah mengumumkan data terbaru kasus virus Corona (COVID-19). Total kasus positif Corona melonjak jadi 1.155 dengan pasien meninggal dunia 102 orang per 28 Maret 2020.

Informasi tersebut disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang ditayangkan di saluran YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu, 28 Maret 2020. (detik.com)

Dengan meningkatnya jumlah kasus positif corona, semakin membuat riuh dunia medsos (media social) dengan berita mengenai COVID 19. Atmosfer kepanikan begitu cepat menghantui semua orang, sebagian masyarakat malah mengambil tindakan siaga yang berlebihan. Panic buying yang dilakukan masyarakat misalnya, Semakin menambah persoalan baru ditengah suasana pandemi saat ini. Masyarakat semakin cemas ketika melihat berita kosongnya bahan makanan diberbagai supermarket. Maka dengan cepat mereka melakukan hal serupa dengan kepanikan yang sama.

Masker dan hand sanitizer menjadi barang langka. Harganya kemudian melangit begitu sampai ditangan para oknum. Membuat masyarakat geram. Namun pemerintah tak kunjung tegas. Bahkan untuk sekedar menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi tenaga medis saja pemerintah lambat. Sehingga rakyat mengambil langkah mandiri untuk mengatasinya.

Belum surut kepanikan yang membuat gaduh masyarakat. Baik didunia nyata maupun didunia maya. Muncul kegaduhan baru, yang datang dari pernyataan Juru Bicara Pemerintah Untuk COVID-19 Achmad Yurianto, dalam akun youtube kompas tv, dikantor BNPB ketika menggelar jumpa pers untuk menyampaikan sejumlah informasi terkait penanganan COVID 19, beliau menyampaikan pernyataan yang menganggu hati rakyat. Terkhusus rakyat miskin. beliau mengatakan, “yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya”. Pernyataan kontroversial ini jelas bisa memicu kemarahan rakyat. Padahal rakyat Indonesia baik kaya atau miskin bahu-membahu saling membantu dalam berbagai bentuk ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi yang kian merosot.

Dalam hal berita, islam mengajarkan keseimbangan dalam menyampaikan pemberitaan. Utamanya terkait kondisi saat ini, ditengah suasana pandemi yang membuat jiwa masyarakat semakin cemas. Selain iman yang harus senantiasa kuat, imun tak kalah penting. Harus kuat. Maka yang harus disampaikan ketengah masyarakat adalah himbauan-himbauan yang menyejukan dan menentramkan. Bukan semakin memperkeruh keadaan.

Namun, seperti itulah tabiat sesungguhnya yang nyata dilahirkan oleh sistem kapitalisme. melahirkan penguasa yang tak berempati terhadap rakyat dan penguasa yang enggan menanggung beban rakyat, sehingga rakyat harus berjibaku mengurusi segala kebutuhan dan keperluannya secara mandiri. Sudah seperti anak ayam kehilangan induknya. Sehingga rakyat tak mampu lagi mempercayai pemerintah.

Maka sebagai seorang yang beriman, kita harus Bahagia dan yakin dengan kabar gembira dari Rasulullah SAW, bahwa akan kembalinya sistem pemerintahan islam, Khilafah Islamiyah yang mengikuti manhaj kenabian setelah kekuasaaan diktator.
Kemudian akan ada khilafah rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian”, kemudian beliau diam.” (Musnad Imam Ahmad).

Kontributor; WadahAspirasiMuslimah

Oleh : Nasrudin Joha

"Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerja sama yang penting,"[Achmad Yurianto, 27/3]

Semestinya, disituasi sulit menghadapi pandemik virus Covid-19, semua pihak saling menjaga diri, menjaga lisan, terutama para pejabat publik. Sampai hari ini, Pemerintah belum mengambil aksi nyata melawan persebaran virus Covid-19 dengan kebijakan Lockdown, sementara banyak negara telah melakukannya.

Alih-alih memberikan pernyataan menentramkan, Juru bicara pemerintah dalam penanganan Corona Achmad Yurianto justru mengumbar tudingan yang menyakitkan.

Yurianto mengimbau agar yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya.

Pertanyaannya, sejak kapan orang miskin menjadi penyebab tertularnya virus Covid-19 ? Dari mana teorinya, yang menularkan virus Covid-19 adalah orang miskin ?

Virus Covid-19 itu berasal dari kota Wuhan, dan menyebar di China. Dari China, barulah virus itu menyebar ke seluruh penjuru Dunia.

Sebaran yang paling cepat, itu melalui bandara. Melalui penerbangan. Di Indonesia, itu penerbangan tertinggi dari China ke Indonesia, adalah penerbangan turis dan TKA China.

Jadi, sebab utama penularan virus Covid-19 itu jika dirinci sebagai berikut :

Pertama, warga negaran China baik berkedudukan sebagai turis maupun TKA China yang bebas memasuki wilayah Indonesia.

Kedua, Pemerintah cq. Ditjen Imigrasi, karena membuka akses turis dan TKA China masuk wilayah Indonesia, dengan dalih tak ada otoritas negara yang meminta tangkal terhadap turis dan TKA China.

Ketiga, Pemerintah cq. Kementerian Tenaga Kerja, karena membuka akses TKA China masuk wilayah Indonesia dengan dalih hubungan investasi.

Keempat, Pemerintah cq. Kementerian Pariwisata, karena membuka akses turis China masuk wilayah Indonesia, dengan dalih peningkatan kunjungan pariwisata.

Kelima, Pemerintah cq. Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, karena telah membuka akses turis dan TKA China masuk wilayah Indonesia, dengan dalih investasi.

Keenam, Pemerintah cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menggampangkan virus Covid-19, mencela rakyat yang beli masker, menyuruh rakyat cukup minum jamu, menyebut Virus Covid-19 lebih sepele ketimbang difteri, pasien Covid-19 akan sembuh sendiri, dan seterusnya.

Ketujuh, Pemerintah cq. Mendagri yang menyebut virus Covid-19 tidak mematikan, sehingga tidak muncul kewaspadaan umum ditengah masyarakat.

Kedelapan, Pemerintah cq. Presiden Republik Indonesia Jokowi, yang membuka wilayah perbatasan negara untuk turis dan TKA China, baik atas dalih peningkatan pariwisata maupun hubungan investasi.

Kesembilan, Pemerintah cq. Presiden Republik Indonesia Jokowi, karena menolak Lockdown sehingga virus Covid-19 dari China ini menyebar dan meluas ke seluruh wilayah NKRI.

Kesepuluh, Pemerintah cq. Presiden Republik Indonesia Jokowi, karena tidak membekali dokter dan petugas medis dengan perlengkapan memadai untuk bertarung melawan virus Covid-19.

Lantas, dimana salahnya rakyat kecil ? Rakyat miskin ? Mana, rantai sebaran virus Covid-19 yang menjalar dan mewabah karena rakyat miskin ?

Karena rakyat bandel, tetap kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup ? Siapa suruh tidak Lockdown ? Kalau Lockdown dan kebutuhan pokok rakyat dijamin, rakyat pasti patuh tidak keluar rumah.

Sakit hati kami rakyat kecil, sudah menjadi korban kebijakan pemerintah tapi masih dituduh menularkan virus Covid-19. Biar kecil kami punya harga diri.

Tidak seperti kalian para penguasa, berulangkali menipu rakyat tidak malu. Tidak punya kemampuan memimpin, masih juga ngotot mimpin.

Asal tahu saja, kami marah selalu dituduh dan direndahkan. [].

Oleh : Abd. Latif

Akhirnya terkuak sudah mengapa selama ini pemerintah ngotot tidak mau lockdown. Dengan berbagai alasan mereka kemukakan untuk menghindari lockdown. Ngotot bicara Lockdown sebagai tindakan otoriter, Lockdown tak manusiawi, lockdown tidak efektif, Lockdown ide sesat HTI, ternyata lagi bokek, miskin dan tak punya duit. Gitu saja malu-malu, fitnah sana fitnah sini, ujung-ujungnya mengemis.

Negeriku mengemis hari ini. sungguh sangat ironi sekali ditengah kemewahan para pejabat, ditengah kekayaan negeri yang melimpah ruah, ditengah sumberdaya alam negara yang banyak, namun masih saja mengemis pada rakyatnya. Buat apa bisa menggaji jajaran BPIP Rp. 120.000.000/ bulan, buat apa bisa menggaji jajaran Staf khusus milenial Rp.51.000.000/bulan, namun tak mampu membiayai lockdown untuk rakyatnya.

Bukankah menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 di dunia katagori negara yang kaya akan sumber daya tambang. Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, gas alam dan lain-lain melimpah ruah di negeri ini. tapi mengapa hari ini negeri yang kaya ini mengemis memohon belaskasihan rakyatnya? Jelas ini ada yang salah dalam mengelolanya.

Malu, marah, bercampur berang mendengar negara sebesar indonesia ini mengemis pada rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa pengelola pemerintah sangat amat amatir. Bukankah rakyat sudah dipalak dengan berbagai pungutan pajak. Setiap sendi ekonomi rakyat dipajak. Sepeda dipajak, mobil dipajak, bumi dipajak, bangunan dipajak, toko dan kios dipajak, usaha dipajak, pegawai dipajak, rumah dipajak, semua dipajak.

Tidak cukup rezim ini membebani rakyat dengan berbagai pajak, semua subsidi untuk rakyat pun telah dihapus juga hingga harga semua kebutuhan umum rakyat naik. Listrik naik, BBM naik, air naik, semua kebutuhan pokok naik. Ditambah lagi dengan beban BPJS atas nama jaminan kesehatan yang tidak menjamin. Belum cukupkah semua itu untuk mengenyangkan para pejabat? Lalu buat apa punya sumberdaya alam melimpah, buat ada pemilu yang berbiaya mahal kalau semua tidak berarti untuk rakyat?

Seandainya rezim ini bijak tentu hal memalukan ini tidak akan terjadi. Ini negara bukan sekedar organisasi atau perkumpulan kecil. Cobalah dihitung, seandainya lockdown diberlakukan dan rakyat dijamin kebutuhannya. Katakan jumlah penduduk Indonesia 300 juta, 50% diantaranya mampu atau kaya atau daerah aman. Berarti yang harus disubsidi adalah 150 juta jiwa, jika 1 hari dengan jatah kebutuhan Rp.30.000/jiwa dan lama lockdown 10 hari maka dibutuhkan dana 150 juta x 30 ribu x 10 hari sama dengan Rp. 45 triliun.

Dari kalkulasi diatas maka hanya dibutuhkan dana sebesar Rp. 45 triliun, kalau 100% rakyat dijamin berarti Cuma butuh Rp. 90 triliun. Sungguh ini adalah nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan dana dikucurkan Bank Indonesia yang mencapai Rp. 300 triliun hanya untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Bahkan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pemindahan Ibukota baru yang mencapai Rp. 460 riliun.

Pertanyaannya mengapa untuk mengucurkan dana 300 triliun hanya untuk rupiah mampu sedang untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya tidak mampu. Mengapa untuk sebuah proyek pemindahan ibukota 460 triliun mampu sementara untuk menolong nyawa rakyatnya sendiri tidak mampu. Inilah logika tumpul para penguasa rezim kapitalis. Karena dibalik kucuran dana BI dan proyek pemindahan ibukota terdapat keuntungan pribadi yang berkali-lipat, sementara kalau untuk rakyat hanya menghabiskan tenaga saja.

Semakin nyata bahwa aksi negara mengemis ini tidak lain hanya untuk mencari keuntungan semata. Bukan murni karena negara kurang dana atau pailit. Semua hanya rekayasa untuk bisnis di tengah rakyat yang meregang nyawa. Rezim ini semakin hilang rasa kemanusiaanya. Hari ini sejarah telah mencatat NEGERIKU MENGEMIS. Hari ini sejarah telah mencatat PANCASILA MENGEMIS. Apakah mereka semua sudah tidak punya muka lagi ?

Farid Syahbana (Ketum PP GEMA Pembebasan)

Polanya masih sama, korban meninggal atau Death Rate yang di bawa oleh Virus corona di Indonesia masih di atas 8 persen, presentase yang sama dengan beberapa hari kemarin. Pertumbuhan pasien positif covid-19 di Indonesia sudah mencapai ribuan orang (28/03). Tercatat ada 27 provinsi di Indonesia yang telah melaporkan kasus virus Corona dan masih didominasi oleh DKI Jakarta.

Beberapa wilayah di Indonesia sudah menetapkan kewaspadaan yang sangat tinggi, terlihat masing-masing kepala daerah inisiatif secara sendiri melalui berbagai kebijakannya, bahkan ada daerah yang sudah menetapkan wilayahnya untuk dilakukan Isolasi terbatas - Local Lockdown (Tegal ,Jawa Tengah, dan Puncak Jaya,Papua). Meskipun hal ini menandakan persoalan serius dalam kepemimpinan, seolah dan terkesan negara ini berjalan secara autopilot.

Peningkatan kasus pandemi Covid-19 dan desakan dari berbagai pihak untuk segera melakukan karantina wilayah (Lockdown) demi menghentikan transmisi virus corona, akhirnya direspon pemerintah pusat dengan menjanjikan Peraturan Pemerintah (PP), pemerintah yang di wakilkan oleh Mahfud MD mengatakan sedang menyiapkan PP untuk melakukan karantina wilayah terkait mewabahnya virus Corona di Indonesia.

Yang jadi catatan, Isi dan rincian dari PP nantinya mesti harus terus dipantau dan dicermati, karena sudah jadi tanggungjawab pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ketika karantina wilayah dilakukan sesuai dengan amanat UU No.6 Tahun 2018.

Kelambanan pemerintah dalam penanganan wabah Corona mulai mendapat sorotan tajam, seperti yang disampaikan oleh Organisasi profesi tenaga medis (termasuk IDI) yang menuntut Pemerintah dan fasilitas kesehatan menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan Covid-19 (27/03). Jika tidak tersedia, tenaga medis diminta tak menangani pasien kasus tersebut.

Wajar tenaga kesehatan menuntut demikian, karena ketidaklengkapan APD dapat berakibat fatal bagi tenaga kesehatan yang berpotensi terpapar virus Corona. Bidang kesehatan menderita pukulan paling hebat. Banyak data yang terungkap bahwa wabah covid-19 menyerang tidak pandang bulu, mulai rakyat biasa, dokter, sampai pejabat negara. Dengan kesadaran yang rendah, terdapat beberapa pasien positif yang masih berbaur dengan penduduk yang sehat di beberapa kota.

Pada ujungnya, serangan wabah ini membuat setiap kita bertanya-tanya, Sampai kapan wabah ini berlalu? bukan hanya di Indonesia, bahkan diseluruh dunia. Dan tidak ada satu pun pihak yang bisa memastikan, kapan wabah corona ini akan berakhir.

Bagaimana Komparasi sistem Islam Vis a Vis Kapitalisme dalam mengatasi Wabah?
Negara-negara yang mengemban Ideologi Kapitalisme hari ini, terlihat gagal dalam menangani penyebaran wabah yang melanda dunia.

Pada saat awal kemunculannya di Wuhan, China, Desember tahun lalu hingga kini menyebar lebih ke-120 negara, virus Corona telah menelan korban 27.215 nyawa, dan 593.656 kasus di seluruh dunia (Kompas, 28/03). Kapitalisme telah gagal menghentikan transmisi virus corona. Kegagalannya ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya ialah:

Pertama, China sebagai Negara yang terpapar pertama kali virus Corona tidak transaparan dalam memberikan informasi, otoritas China menyembunyikan dari orang-orang China dan belahan dunia, terkait hakikat penyakit mematikan yang penyebarannya telah diketahui oleh otoritas China sebelum pertengahan bulan Desember 2019, namun otoritas terkesan menutupi perkara tersebut hingga akhir tahun pasca meningkatnya sejumlah kasus.

Para pejabat China tidak memperingatkan rakyat dari bahaya krisis pada Desember, hingga pada tanggal 31 Desember Beijing memberitahu WHO terkait adanya wabah mematikan yang menyerang pernafasan.
Pemerintah China baru menutup pasar makanan laut di kota Wuhan pada Januari dan menutup total kota yang berpenduduk 11 juta jiwa pada 23 Januari, sebelumnya lalu-lintas warga China cukup padat karena ingin menyambut perayaan imlek, tahun baru China.

Beberapa jurnalis menerbitkan pemberitaan yang berisi kritikan terhadap otoritas China dalam penanganan Covid-19, hasilnya tiga orang jurnalis dari Wall Street Journal (WSJ) harus di usir oleh otoritas China, ketika menerbitkan artikel yang berjudul “China The Real Sick Man Of Asia”, artikel tersebut berisi kritikan kepada otoritas Pemerintah China dalam menangani Covid-19. Ada juga Chen Qiushi, seorang jurnalis warga yang kerap mengunggah laporan dan video terkait situasi dan kondisi di Wuhan, kota sumber penyebaran virus corona di China, Chen malah dilaporkan hilang oleh kerabat dan keluarga. Chen sering menyampaikan laporan terkait perkembangan penyebaran virus corona di Wuhan melalui akun media sosial (10/02). Sikap kontraproduktif justru ditampilkan oleh otoritas China dengan gaya otoriter dan berusaha menutupi informasi yang sebenarnya kepada khalayak dunia.

Kemudian terkonfirmasi kasus Corona Virus menyebar diluar China seketika pada bulan yang sama, yakni di Thailand Pada 13 Januari 2020, Jepang (15 Januari), Korea Selatan (20 Januari), Amerika Serikat (21 Januari), dan Italia (31 Januari).

Kedua; Isolasi parsial, total dan lambatnya penanganan. mayoritas Negara yang terpapar virus corona cenderung lambat dalam merespon transmisi Covid-19, Pada Jumat (27/03/2020), data dari Worldometer menyebutkan jumlah kasus di AS sebanyak 85.377. Angka ini jauh melampaui China dengan jumlah 81.340 kasus, juga Italia dengan jumlah 80.589 kasus. Dan lebih dari 1.296 warga AS meninggal dunia karena Covid-19 (Kompas, 27/03).

Jeffrey Sachs, profesor sekaligus direktur dari Center of Sustainable Development di Columbia University mengatakan bahwa tingginya angka Covid-19  di AS karena kebijakan Trump yang terlambat.

“Trump punya tanggungjawab langsung terhadap ketidaksiapan Amerika dan kegagalannya menghadapi pandemi. Begitu virus corona masuk Trump mengindahkannya,” tutur Sachs seperti dikutip dari artikelnya di CNN, Jumat (27/03).

Di Indonesia, pemerintah justru terkesan abai, pasca kasus Corona merebak di Wuhan. Pemerintah tidak membatasi ketat pergerakan wisatawan mancanegara, awalnya bahkan pejabat pemerintah ada yang menjadikan Corona sebagai bahan candaan, dan Presiden Jokowi mengalokasikan dana untuk Influencer, hotel dan restoran, agar wisatawan mancanegara dapat meramaikan kembali sektor pariwisata. Tercatat pada januari, turis China yang masuk Indonesia 113.646 orang (Kompas, 04/03). Kini transmisi virus corona sudah meluas, baik pemerintah maupun rakyat harus menanggung akibatnya.

Pada akhirnya, ketika penyebaran virus mulai tak terkendali, beberapa Negara menerapkan strategi bertahap yang justru memungkinkan transimisi virus ini berkembang secara eksponensial, himbauan untuk melakukan Social Distancing di area public, kemudian melakukan Lockdown mandiri - mengkarantina diri sendiri, Isolasi semacam ini sebut saja parsial, dan ketika sudah menyebar tak terkendali sebagaimana di Italia dan Spanyol baru dilakukan Total Lockdown.

Ratusan juta orang di dunia diisolasi di rumah mereka dengan harapan bisa menghentikan penyebaran virus Corona, sekitar 160 juta warga Amerika mulai dari California hingga New York dihimbau untuk tinggal di rumah. Sekolah, restoran, dan bar pun ditutup.

Perkara yang sangat ketat ini belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia yang dijalankan dengan tingkat yang berbeda-beda, menurut aturan di masing –masing Negara. Lebih dari 800 juta orang di lebih dari 30 negara diserukan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Baik hal itu disebabkan keputusan karantina umum, rekomendasi atau larangan berkeliaran di luar. Masyarakat dan wilayah yang tidak terdampak di sebuah negara mesti juga melakukan karantina umum, sehingga produktivitas menurun dan menciptakan persoalan baru.

Penanganan Negara kapitalis menjadi jelas bahwa itu tidak mengatasi persoalan, tetapi akan meningkatkan kegagalan ekonomi (Coronavirus is first a health problem, second an economic one) dan kegagalan lainnya. Karena terbukti dibeberapa Negara, pertumbuhan penyakit malah berlipatganda, ditambah masalah sosial, kebosanan dan kejemuan yang menimpa masyarakat di negara kapitalis karena diberlakukan isolasi secara umum.

Sementara Islam punya solusi atas setiap persoalan, termasuk solusi Islam dalam mengatasi wabah, yakni;

1. Menelusuri penyakit dan membatasi wabah di tempat awal kemunculannya.
Tipe karantina di dalam sejarah Khilafah Islam telah mendahului semua Negara yang mengklaim sebagai Negara maju. Hal ini bertujuan agar dapat menekan penyebaran transmisi wabah/virus.

Imam al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam Shahih-nya dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw, beliau bersabda:
.
.
Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.
.
Dan di dalam hadits yang lain riwayat imam al-Bukhari dan Muslim dan lafazh Muslim dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasul saw bersabda:
.
.
Tha’un itu azab yang dikirimkan Allah terhadap Bani Israel atau orang sebelum kalian. Maka jika kalian mendengar Tha’un menimpa suatu negeri maka jangan kalian mendatanginya dan jika Tha’un itu terjadi di negeri dan kalian ada di situ maka janganlah kalian keluar lari darinya.
.
Dan di dalam riwayat lainnya oleh imam al-Bukhari dari Aisyah ra. isteri Nabi saw , ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang Tha’un lalu beliau memberitahuku:
.
.
“Tha’un itu merupakan azab yang Allah turunkan terhadap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin. Maka tidak ada seorang hamba pun yang tha’un menimpa, lalu dia berdiam di negerinya seraya bersabar mengharp ridha Allah, dia tahu bahwa tidak ada yang akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuknya, kecuali untuknya semisal pahala syahid.”

Berdasarkan hal tersebut, maka negara di dalam Islam membatasi penyakit di tempatnya dan penduduk wilayah terjangkit wabah tetap tinggal di situ dan penduduk lainnya tidak diperkenankan masuk ke tempat yang terjangkit wabah.

2. Negara menjamin kebutuhan dasar rakyatnya ketika daerah yang terjangkit di Isolasi (Lockdown), Pemimpinnya mempunyai dimensi spiritualitas, sehingga rakyat tidak ditinggalkan berjibaku sendirian dalam menghadapi wabah corona, pendanaan atas pangan di backup full oleh Negara melalui kas Negara (Baitul Mal).
Ketika kas Negara mencukupi, Tidak dibenarkan rakyat ujug-ujug disuruh patungan/donasi oleh penguasanya. Tanpa disuruh oleh penguasa pun sebetulnya konsep saling membantu sudah tercakup dalam hukum syara’. Sehingga rakyat dengan sukarela didorong atas dimensi spiritual bahu membahu untuk saling membantu disaat kesulitan.

3. Negara juga menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan dan obat secara gratis untuk seluruh rakyat, mendirikan rumah sakit dan laboratorium pengobatan. Penelusuran penyakit dilakukan oleh para ahli kesehatan dan didukung infrastruktur yang memadai untuk segera dilakukan penelitian atas virus wabah tersebut, sehingga didapatkan penindakan dan rekomendasi terbaik untuk pengobatan. dan aspek lainnya yang termasuk kebutuhan asasi rakyat di dalam daulah seperti halnya pendidikan dan keamanan, Negara bertanggungjawab penuh.

4. Orang-orang yang sehat tetap melanjutkan kerja mereka. Kehidupan sosial dan ekonomi tetap berlanjut sebagaimana sebelumnya ketika penyakit menular belum mewabah, tidak menghentikan kehidupan masyarakat secara umum dan mengisolasi mereka di rumah, yang akan menambah persoalan berikutnya, yakni melumpuhkan kehidupan ekonomi atau hampir lumpuh sehingga dapat menuai krisis.

5. Dalam merealisir Kebijakan-kebijakan yang Prinsip-prinsip pengaturannya didasarkan pada syariat Islam, dan ditujukan untuk kemashlahatan rakyat.  Maka, Manajemen bencana meliputi penanganan pra bencana, ketika, dan sesudah bencana yang sesuai rambu - rambu Islam baru dapat terlaksana secara komprehensif oleh manajemen bencana model Khilafah Islamiyah yang tegak di atas akidah Islamiyah.

OLEH : KH. M. SHIDDIQ AL JAWI

Tanya :
Ustadz, Mau tanya. Jenazah suspect covid19 dari ruangan perawatan langsung masuk kantung plastik agar tdk menular.

Memandikannya sangat berisiko terjadi aerosol yg berasal dr kulit dan permukaan tubuhnya yg sangat mungkin mengandung virus. Bolehkan kita tdk memandikannya? (dr. Amin, Ngawi).

Jawab :
Untuk menjawab pertanyaan di atas, pendapat kami sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Idaaratul Iftaa' Kuwait dengan teks asli sebagai berikut :


Arti teks tersebut,"Sebagian ulama kontemporer mengatakan bahwa jenazah itu jika tidak dapat dimandikan karena terkena penyakit menular yg dapat menular kpd petugas yg memandikan jenazah, maka jenazah itu ditayammumkan.

Jika para ahli dlm kedokteran menetapkan adanya bahaya dari memandikan dan mentayamumkan bagi petugas yang memandikan dan mentayamumkan, maka jenazah itu disholatkan tanpa dimandikan dan tanpa ditayamumkan." (Selesai kutipan)
Lihat : site.islam

Namun untuk melaksanakan fatwa di atas, ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu sbb :

Artinya,"Sesungguhnya pendapat gugurnya memandikan dan mentayamumkan tersebut, tidaklah diambil (dilakukan) kecuali setelah melakukan prosedur-prosedur preventif yang wajib untuk mencegah penularan penyakit kepada petugas yg memandikan atau mentayamumkan. Dan bahwa para petugas itu haruslah orang yang terlatih dalam penanganan kasus-kasus penyakit (menular)." (Sumber : ibid).

Wallahu a'lam.

Yogyakarta, 27 Maret 2020
M. Shiddiq Al Jawi