PNS : Pulsa Nyawa Daring Seluruh Rakyat

Sri Mulyani resmi memberikan biaya pulsa berupa paket data dan komunikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dan kalangan mahasiswa.

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memberikan biaya pulsa berupa paket data dan komunikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dan kalangan mahasiswa. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Ia mengatakan pertimbangan pemberian biaya paket data dan komunikasi tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan operasional.

"Bahwa dengan penerapan sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran, antara lain berupa rapat dan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring (online) dari rumah," ujarnya (CNN Indonesia, 1/9/2020).

Sekilas tak ada yang keliru dari kebijakan pemerintah ini, sebab di masa pandemi pulsa atau kuota menjadi kebutuhan primer setiap warga. Namun mengapa hanya ASN dan kalangan mahasiswa saja yang mendapatkan? Padahal jenjang pendidikan di negeri ini, dari TK hingga SMA, berikut dengan pendidikan diluar sekolah seperti kelompok paket diluar sekolah dan berbagai pelatihan pun menggunakan daring.

Mereka patuh kepada negara namun ternyata tak mendapat bagian. Padahal berita terkait perjuangan mereka sangat fenomenal, ada yang harus naik bukit mencari sinyal, menjadi buruh, kuli, hingga menjual diri demi pendidikan tak tertinggal sendiri. Ada beberapa desa di wilayah negeri ini yang sudah menerapkan daring mandiri, namun berapa lama dan berapa banyak kekuatan jangkauannya?

Sudah seharusnya negara menyediakan murah bahkan gratis untuk semua. Tak hanya untuk PNS saja. Sebab, negara adalah raa'in (pelayan bagi rakyat), penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan daring termasuk pembiayaannya menjadi beban negara  yang harus ditunaikan. “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Juga tak menunggu datangnya wabah kemudian pemerintah datang memberi bantuan. Namun dalam keadaan aman sentosa pun negara tetap wajib menjamin seluruh kebutuhan pokok rakyat, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keamanan . Berpijak dari dalil diatas maka tidak dibenarkan jika rakyat dibiarkan tanpa bantuan, bahkan dibeda-bedakan dalam hal pelayanan.

Nyatanya, di Indonesia hal itu terjadi, kesehatan ditangani BPJS rakyat dilayani sesuai besaran pembayaran preminya, sarana transportasi, jalan dan lain sebagainya, namun pajak, semua orang dipungut. Fakta ini karena Indonesia mengadopsi sistem kapitalisme, negara seminim mungkin mencampuri urusan rakyat, namun membuka seluas-luasnya kepada swasta untuk investasi dan menggantikan pelayanan negara.

Akibatnya, terdapat kesenjangan di tengah masyarakat. Bahkan jika terus berlanjut menciptakan resesi akut, sebab faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh asing ( swasta), asing tak mau mengadakan pelayanan begitu saja, sesuai mottonya , tidak ada makan siang gratis maka semua berbayar. Dibuat strata-strata tertentu, dimana yang banyak duit mudah mengatasi persoalan hidupnya, namun bagi yang lemah pastilah akan mati perlahan.

Sistem yang adil adalah jelas apa yang telah dicontohkan Rasulullah, yaitu berdasarkan syariat Islam. Juga diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin dan kholifah-kholifah selanjutnya. Makna raa’in ini digambarkan dengan jelas oleh Umar bin Khaththab, ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan sampai-sampai memasak batu.

Atau ketika beliau di tengah malam membangunkan istrinya untuk menolong seorang perempuan yang hendak melahirkan . Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang berusaha keras memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya sampai-sampai tidak didapati seorangpun yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bish showab.