Pemerintah Setop Paket Pelatihan Kartu Prakerja, Penegak Hukum Jangan Diam

Paket Pra Kerja

Pemerintah Setop Paket Pelatihan Kartu Prakerja, Penegak Hukum Jangan Diam

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengapresiasi kebijakan pemerintah menghentikan penjualan paket pelatihan di program Kartu Prakerja oleh mitra platform digital.

Namun demikian, dia juga mengingatkan penegak hukum jangan diam terhadap dugaan kerugian negara di kegiatan itu.

Didik mengatakan bahwa sejak awal masyarakat menyoroti program Kartu Prakerja, terutama masalah transparansi dan akuntabilitasnya. Penghentian ini, kata Didik, setidaknya menjawab anggapan publik tersebut.

"Dan hal ini mudah diprediksi akan adanya potensi atau permasalahan dalam pelaksanaan Kartu Prakerja. Secara kasat mata dan pemikiran sebetulnya sejak awal seharusnya bisa dirasakan tentang potensi penyimpangan tersebut," ucap Didik, Kamis (2/7).

Sejak awal publik menyoroti cerita di balik potensi konflik kepentingan, penunjukan kemitraan tanpa melalui mekanisme tender, dugaan dagang pengaruh, transparansi, serta akuntabilitasnya yang dianggap tidak terpenuhi. Padahal, kegiatan itu menggunakan keuangan negara yang sangat besar.

Persoalan di program Kartu Prakerja itu menurutnya tergambar dalam hasil kajian serta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencium adanya permasalahan mulai tahap pendaftaran peserta, kemitraan dengan 8 platform digital, hingga jual beli materi pelatihan.

Soal kemitraan dengan platform digital, misalnya, KPK menyatakan tidak dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hingga terdapat konflik kepentingan pada 5 platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan yaitu 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia.

Terkait materi pelatihan, KPK menyatakan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Hanya 24 persen dari 1.895 pelatihan yang layak untuk dikategorikan sebagai pelatihan.

Dari jumlah itu, cuma 55 persen yang layak diberikan dengan metode daring. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

Berdasarkan temuan itu, serta mengingat potensi risiko timbulnya inefisiensi dan kerugian negara yang cukup besar, maka sangat dimengerti dan kewajiban KPK mengingatkan pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan Paket Pelatihan tersebut guna mencegah menguapnya uang negara.

"Temuan KPK tersebut sangat terang dan nyata akan adanya permasalahan dengan basis transparansi dan akuntabilitas. Terbukti bahwa konsep dan kebijakan program Kartu Prakerja belum proper dilaksanakan, sehingga sangat rawan untuk dikorupsi, potensial terjadinya bancaan uang negara," jelasnya.

Nah, ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menyatakan ada bijaknya temuan-temuan KPK tersebut terus dikawal dan ditindaklanjuti baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan maupun KPK sendiri.

"Meskipun hingga saat ini apabila benar belum ada aliran uang negara ke platform digital, sehingga belum ada delik korupsi, namun pemerintah dan penegak hukum tidak boleh abai atau menutup diri terkait dengan potensi kejahatan lainnya di balik pelaksanaan program Kartu Prakerja gelombang satu, dua dan tiga," tegas Didik.

Di sisi lain, legislator asal Jawa Timur ini mengingatkan pemerintah untuk aware terhadap potensi gugatan para platform digital yang materi pelatihannya sudah diakses oleh para penerima manfaat. Sebab, pemerintah juga tidak boleh abai terhadap kewajibannya.

Ditegaskan Didik, Rp 5,6 T biaya pelatihan adalah uang yang sangat besar untuk dibagi oleh delapan platform digital mitra penyedia materi pelatihan.

Bisa bayangkan potensi kerugian negaranya bila dilakukan tanpa transparansi, serta akuntabilitas yang cukup.

"Sejak awal seharusnya aparat penegak hukum ikut mengawal dan memitigasi potensi penyimpangan terhadap uang negara yang sedemikian besar," tandasnya. [gelora]

COMMENTS

Name

afkar,5,agama bahai,1,Agraria,2,ahok,2,Analysis,50,aqidah,9,artikel,13,bedah buku,1,bencana,23,berita,49,berita terkini,228,Breaking News,8,Buletin al-Islam,13,Buletin kaffah,54,catatan,5,cek fakta,2,Corona,122,curang,1,Dakwah,42,demokrasi,52,Editorial,4,Ekonomi,186,fikrah,6,Fiqih,16,fokus,3,Geopolitik,7,gerakan,5,Hukum,90,ibroh,17,Ideologi,69,Indonesia,1,info HTI,10,informasi,1,inspirasi,32,Internasional,3,islam,192,Kapitalisme,23,keamanan,8,keluarga,51,Keluarga Ideologis,2,kesehatan,84,ketahanan,2,khi,1,Khilafah,289,khutbah jum'at,3,Kitab,3,klarifikasi,4,Komentar,76,komunisme,2,konspirasi,1,kontra opini,28,korupsi,40,Kriminal,1,Legal Opini,17,liberal,2,lockdown,24,luar negeri,47,mahasiswa,3,Medsos,5,migas,1,militer,1,Motivasi,3,muhasabah,17,Musibah,4,Muslimah,87,Nafsiyah,9,Nasihat,9,Nasional,2,Nasjo,12,ngaji,1,Opini,3562,opini islam,87,Opini Netizen,1,Opini Tokoh,102,ormas,4,Otomotif,1,Pandemi,4,parenting,4,Pemberdayaan,1,pemikiran,19,Pendidikan,112,Peradaban,1,Peristiwa,12,pertahanan,1,pertanian,2,politik,320,Politik Islam,14,Politik khilafah,1,propaganda,5,Ramadhan,5,Redaksi,3,remaja,8,Renungan,5,Review Buku,5,rohingya,1,Sains,3,santai sejenak,2,sejarah,70,Sekularisme,5,Sepiritual,1,skandal,3,Sorotan,1,sosial,66,Sosok,1,Surat Pembaca,1,syarah hadits,8,Syarah Kitab,1,Syari'ah,45,Tadabbur al-Qur’an,1,tahun baru,2,Tarikh,2,Tekhnologi,2,Teladan,7,timur tengah,32,tokoh,49,Tren Opini Channel,3,tsaqofah,6,tulisan,5,ulama,5,Ultimatum,7,video,1,
ltr
item
Tren Opini: Pemerintah Setop Paket Pelatihan Kartu Prakerja, Penegak Hukum Jangan Diam
Pemerintah Setop Paket Pelatihan Kartu Prakerja, Penegak Hukum Jangan Diam
Paket Pra Kerja
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRcicb-VMm4AyDr2ffvSyRwRahOw4S0ujgkAqHfDxbLd5SIrXtj3bUfw60kCjEUk3tC8oa-A0hCYzjLuk3umaLZHgx2v02yJyxJVKgDIB0Fy-P4aVuW527uTZnKWSHE6ojsJQ00xJTERY/s640/oadnibbda.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRcicb-VMm4AyDr2ffvSyRwRahOw4S0ujgkAqHfDxbLd5SIrXtj3bUfw60kCjEUk3tC8oa-A0hCYzjLuk3umaLZHgx2v02yJyxJVKgDIB0Fy-P4aVuW527uTZnKWSHE6ojsJQ00xJTERY/s72-c/oadnibbda.jpg
Tren Opini
https://www.trenopini.com/2020/07/pemerintah-setop-paket-pelatihan-kartu.html
https://www.trenopini.com/
https://www.trenopini.com/
https://www.trenopini.com/2020/07/pemerintah-setop-paket-pelatihan-kartu.html
true
6964008929711366424
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy