Krisis ekonomi
Oleh: Jihan (Pengiat Literasi)
Indonesia merupakan negara yang berhasil memaksimalkan pengelolaan minyak dan gas bagi sebesar-besarnya keuntungan Negara. Bagian penerimaan Negara dari kontrak bagi hasil dan pajak di Indonesia sangat tinggi dibanding negara tetangga lainnya, baik di Asia maupun di dunia.
Namun, sayangnya itu dinilai oleh masyarakat masih belum cukup merata bagi pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan minyak dan gas di tengah-tengah masyarakat.
Dikutip dari Jakarta (ANTARA) - Harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa bulan terakhir terus merangkak naik hingga di atas 90 dolar AS per barel dikhawatirkan bisa memicu adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Beberapa korporasi yang bermain di bisnis BBM di Tanah Air juga sudah melakukan perubahan harga mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Harga minyak dalam beberapa pekan terakhir bertengger di atas level 90an dolar AS per barel dan terus bergerak naik. (Sumber: m.antaranews.com/29/9/2023).
Sistem Kapitalisme Ladang Krisis
Kenaikan harga minyak dunia pada kuartal III 2023 salah satunya dipengaruhi pengurangan pasokan dari Arab Saudi. Arab Saudi sudah memangkas produksi minyak mereka sejak Juli 2023. Awalnya, pemangkasan produksi ini diagendakan berakhir pada September 2023. Tapi, belakangan mereka menyatakan pemangkasan akan berlanjut sampai akhir tahun ini.
Menurut U.S. Energy Information Administration (EIA), kebijakan Arab Saudi tersebut berdampak pada turunnya stok minyak global, serta mempengaruhi gejolak harga minyak sampai beberapa bulan mendatang.
Hal ini otomatis juga memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia, seperti Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Meski kenaikan BBM subsidi (premium) dianulir, namun kenaikan harga pertamax tetap berdampak luas. Pasalnya premium semakin langka di pasaran dan kualitasnya rendah. Sehingga masyarakat harus membeli pertamax yang harga terus naik dan mahal, dan hal ini dapat dipastikan setiap kali kenaikan harga pertamax, membuat beban rakyat semakin berat apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang lain terus meningkat.
Lebih miris lagi meski pemerintah mengaku menyubsidi rakyat dari jualan BBM ternyata malah untung besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kwik Kian Gie pada Indonesia Business Forum, TV One. Menurut Kwik, pada laporan audit keuangan APBN 2017 pemerintah meraih surplus (keuntungan) lebih dari 235 T dalam bisnis BBM dan elpiji.
Sehingga dari pernyataan itu dapat kita pahami bahwa mahal dan terus meningkatnya harga BBM bukan karena Indonesia kekurangan sumber daya minyak akan tetapi terletak pada visi rezim dan tata kelola minyak yang berdasarkan standar sistem Kapitalisme.
Sistem Kapitalisme ini telah memposisikan negara hanya sebagai regulator sekadar penjaga dari kegagalan pasar.
Akibatnya, semua hajat hidup publik, termasuk BBM, dikelola dalam kaca mata bisnis dengan menyerahkan pada mekanisme pasar. Sebagaimana dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Salahnya, sebagian besar ladang minyak bumi dikelola oleh pihak swasta terutama asing.
Di samping itu PT Pertamina semakin jauh dari fungsinya, yang semestinya berfungsi sosial justru hanya berorientasi bisnis. Terbukti saat ini Indonesia menjadi salah satu negara net importir di tengah berlimpahnya sumber daya minyak. Bahkan minyak mentah yang digali dari perut bumi Indonesia harus dibeli dengan harga yang ditentukan New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Tentu saja kenaikan BBM non-subsidi yang terjadi di Indonesia pasti akan dirasakan oleh semua pihak, karena BBM non-subsidi digunakan oleh industri. Akibatnya akan terjadi kenaikan biaya produksi dan kenaikan harga barang hingga semua bisa memicu terjadinya inflasi.
Hal ini tidak akan terjadi jika negara mandiri dalam menyediakan BBM, dan akan mendapatkan keuntungan jika terjadi kenaikan harga minyak dunia.
Sejahtera Dengan Sistem Islam
Islam memiliki politik ekonomi yang mendorong negara maju dan berdaulat termasuk dalam menyediakan kebutuhan energi.
Islam juga menetapkan pengelolaan SDA secara mandiri , yang akan membawa hasil yang lebih tinggi dan mampu mensejahterakan rakyat.
Islam sebagai ajaran yang sempurna yang berasal dari Allah SWT, Tuhan Semesta Alam telah mengatur bagaimana tata kelola sumber daya alam yang menjadi hajat hidup publik seperti minyak bumi.
BBM dalam pandangan Islam merupakan harta milik umum sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga perkara: air, rumput dan api” (HR Abu Daud).
Pengelolaanya wajib dilakukan secara langsung oleh Khalifah sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
“Sesungguhanya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang berlindung dibelakangnya” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud). Dengan alasan apapun pemerintah tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta apalagi asing. Sehingga dapat dipastikan harga BBM murah bahkan gratis dan mudah diakses oleh seluruh rakyat.
Wallahu'alam bishawab.
COMMENTS