jokowi tidak tahu
Presiden Jokowi menghadirkan pemerintahan model roti dan sirkus (panem et circenses). Seperti rakyat Romawi akhir abad pertama, mereka lapar dan menderita tapi disuguhkan tontonan di koloseum dan dibagikan roti gratis.
Bagus sekali analogi ahli hukum Bivitri Susanti (Bibip) dalam artikel "Bahaya Otoritarianisme" itu (Kompas, 7 April 2022) tentang pemerintahan Jokowi.
"... rakyat disuguhi berbagai tontonan, seperti MotoGP dan berbagai proyek mercusuar. Saat harga-harga kebutuhan pokok naik, anggaran negara segera diturunkan untuk memberi subsidi ataupun bantuan tunai guna menjaga legitimasi pemerintahan."
Belakangan, saya suka mengutip artikel dari media arus utama seperti Kompas dan Tempo. Ditulis oleh sosok yang kredibel seperti Bibip dan R William Liddle. Selain memang substansi dan sudut pandangnya bagus, saya ingin menunjukkan bahwa wajah Jokowi saat ini sedang babak belur. Yang bicara bukan hanya saya melalui status FB melainkan juga suara media arus utama dan tokoh independen.
Terlalu banyak sandiwara yang dipertontonkan pemerintah. Tak perlu lagi Jokowi marah-marah kepada menteri untuk menjelaskan kondisi kenaikan harga dsb itu. Apanya yang mau dijelaskan lagi? Masyarakat sudah terjelaskan dengan sendirinya dengan melihat kelakuan pucuk pemimpin dan para pejabatnya sendiri.
Menteri BUMN Erick Thohir sudah 'menjelaskan'. Katanya, mohon maaf BBM naik. Rusia serang Ukraina salah satu masalahnya. Tapi, seharusnya Pertamax itu harganya Rp16 ribu tapi sekarang kan naiknya tidak segitu. Artinya negara hadir. Penjelasan macam apa itu? Pembenaran?
Sebelum Rusia perang, harga minyak dunia juga sudah naik. Sekarang koreksi turun. Jika alasannya fluktuasi harga minyak dunia, seharusnya harga BBM juga turun. Tapi kita tidak usah masuk ke soal itu, nanti terjebak narasi pembenaran pemerintah.
Cukup kita mention saja, harga amoniak selama 2021 naik 3 kali lipat. Siapa yang untung besar? Pengusaha pabrik amoniak, kakaknya menteri BUMN (PT Panca Amara Utama), yang membangun pabrik bekerja sama dengan anak usaha Pupuk Indonesia (Rekind) dan berperkara, sehingga uang retensi ratusan miliar tidak dibayarkan. Itu belum kita melihat keuntungan lain dari kenaikan harga batu bara (kakaknya pun pengusaha batu bara sama seperti Menko Marives) dan ladang terkini IPO GOTO yang menargetkan Rp17 triliun (kakaknya pun pemegang saham GOTO 1 miliar lembar).
Sangat jelas mau dan arahnya. Melalui grup media yang dikendalikannya, Mahaka Media, digas-lah hasil survei Indikator Politik Indonesia yang intinya: Survei: Peluang Erick Thohir Terus Naik. Erick Thohir memiliki kans besar masuk dalam bursa calon presiden atau wakil presiden.
Dipasangkan dengan jin sekalipun, konon, dia bisa menang!
'Pintar'. Dia memang seolah patuh perintah Jokowi untuk tidak bicara penundaan Pemilu 2024. Alasannya jelas: sebab dia mau mencalonkan diri. Persoalan terpilih atau tidak urusan lain, yang penting mencalonkan saja dulu. Sebab, mungkin, tarif berbisnis dengan capres/cawapres beda dengan tarif menteri.
Menteri Perhubungan bahkan sudah menjelaskan artinya empati. Kemarin, saya sempat lihat video yang diunggah di Tiktok tetapi sekarang sudah dihapus. Ada mobil Alphard RI 35 masuk hingga pintu pesawat pribadi mengantar sang menteri itu. Empati macam apa itu di tengah kenaikan harga BBM?
Tidak ada artinya melarang bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan saat ini. Apalagi Istana sendiri pusat gempanya. Wacana dilempar oleh pimpinan parpol koalisi, Menko Marives; di lapangan, operasi dijalankan oleh staf pribadi Presiden sendiri yang bekas pemimpin redaksi koran Joglosemar dan orang dekat jebolan UNS yang sekarang Komisaris PLN.
Yang ditunggu itu Jokowi bilang: 1) cukup 2 periode; 2) stop segala penggalangan politik di parlemen untuk amendemen UUD 1945; 3) atau (jika ekstrem) mundur sekarang.
Jika Jokowi menggunakan instrumen BLT sebagai benteng legitimasinya saat ini, masyarakat pun ingat bahwa dahulu dia mengkritik BLT. BLT, kata dia, harus disalurkan ke pengusaha atau rumah tangga produktif. Justru dia sudah konsisten, karena 'BLT' memang telah diserahkan ke pengusaha seperti Rp5,6 triliun untuk swasta platform digital mitra Prakerja dan Rp6,4 triliun untuk GOTO.
Buat rakyat, tak perlu lagi pencitraan. Faktanya pemerintah gagal mengendalikan harga! Mengapa? Salah satunya karena gagal menumpas penyimpangan dan mafia yang bercokol di dalam produksi dan distribusi bahan pokok.
Ibarat main catur, pemerintah seharusnya sudah skak-mat.
Salam.
COMMENTS