Bandara Dikelola Swasta Demi Keuntungan Siapa?

0 0 Thursday, December 9, 2021

pengelolaan kepemilikan umum dalam islam

Dengan melegalkan kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu/ swasta dalam sistem kapitalis justru menguntungkan para kapital seperti halnya kerja sama yang akan berujung kepada utang dan pajak, termasuk pengelolaan bandara yang dilakukan dua perusahan besar yang disebutkan diatas. Bagaimana kestabilan ekonomi bisa dirasakan masyarakat jika utang dan pajak diandalkan untuk biaya infrastruktur. Sedangkan negara meminta rakyat untuk membayar utang dan pajak dengan alasan maslahat. Memang kapitalisme tidak pernah berpihak kepada rakyat, bahkan selama-selamanya tetap akan menguntungkan diri mereka sendiri tanpa rasa iba kepada kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan Islam yang justru mengutamakan kesejahteraan rakyat termasuk dalam pelayanan publik seperti halnya bandara

Oleh: Rusita, S.Pd.

Tampak tembalangnya, asing diberi bertali panjang disegala aspek dengan dalih menstabilkan ekonomi. Lantas bandara dikelola swasta demi keuntungan siapa?

Dikutip dari kumparan.com Perusahaan asal India, GMR Airport Consortium, memenangkan tender pengelolaan Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara. GMR akan ikut mengelola bandara ini selama 25 tahun melalui kemitraan strategis (strategic partnership) dengan PT Angkasa Pura II.

Arya Sinulingga menyebutkan negara tetap untung dari aksi yang dilakukan oleh anak usaha PT Angkasa Pura II tersebut.

"Angkasa Pura II mendapatkan dua keuntungan, yaitu dana sebesar Rp1,58 triliun dari GMR serta ada pembangunan dan pengembangan Kualanamu sebesar Rp56 triliun dengan tahap pertama sebesar Rp3 triliun," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (26/11/2021).

Arya mengatakan, masuknya GMR sebagai pemegang saham di joint venture company (JVCo) yakni PT Angkasa Pura Aviasi, membuat Angkasa Pura II tidak perlu mengeluarkan uang sebesar Rp1,58 triliun untuk pengembangan bandara kualanamu, karena proyek pembangunan bandara justru ditanggung oleh mitra.

"Ini namanya memberdayakan aset tanpa kehilangan aset, bahkan asetnya membesar berkali-kali lipat. kerja sama ini juga akan mengelola Kualanamu selama 25 tahun dan semua biaya pembangunan ditanggung dengan sistem build of take (BOT). Setelah 25 tahun, aset itu akan dikembalikan kepada Angkasa Pura II". Ungkap Arya. (Jakarta, kompas.tv, 26/11/2021).

Keuntungan Milik Para Kapitalis

Gali lobang tutup lobang deh, memang pengembangan infrastruktur seperti bandara sangat diperlukan untuk kemaslahatan publik. Namun bergantung kepada swasta dengan investasi yang besar justru cendrung tidak menguntungkan publik.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung didalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

Dengan melegalkan kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu/ swasta dalam sistem kapitalis justru menguntungkan para kapital seperti halnya kerja sama yang akan berujung kepada utang dan pajak, termasuk pengelolaan bandara yang dilakukan dua perusahan besar yang disebutkan diatas.

Bagaimana kestabilan ekonomi bisa dirasakan masyarakat jika utang dan pajak diandalkan untuk biaya infrastruktur. Sedangkan negara meminta rakyat untuk membayar utang dan pajak dengan alasan maslahat.

Memang kapitalisme tidak pernah berpihak kepada rakyat, bahkan selama-selamanya tetap akan menguntungkan diri mereka sendiri tanpa rasa iba kepada kesejahteraan rakyat.

Berbeda dengan Islam yang justru mengutamakan kesejahteraan rakyat termasuk dalam pelayanan publik seperti halnya bandara.

Infrastruktur Dalam Islam

Kebijakan sistem ekonomi Islam dalam hal kepemilikan umum yang dikelola negara untuk meslahatan masyarakat tidak akan meminta imbalan apapun kepada masyarakat demi pelayanan. Karena pelayanan publik dalam khilafah termasuk jaminan negara. Maka tidak akan ada komersial dalam infrastruktur.

Dalam Islam, infrastruktur diurai dalam 3 prinsip.

Pertama, pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, tidak boleh diserahkan kepada investor asing atau swasta.

Kedua, perencanaan wilayah yang baik mengurai kebutuhan transportasi. Maka untuk mewujudkannya layanan publik dikelola secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau karena Islam memiliki mekanisme sumber pembiayaan yang unik dan khas.

Ketiga, sistem ekonomi Islam yang diterapkan khilafah, disana menyediakan pembiayaan infrastruktur yang besar, bukan dari investor asing atau utang. Namun dari baitul mal atau pos kepemilikan umum. Dana baitul mal berasal dari pengelola kekayaan secara mandiri, sebab Islam mengharamkan asing menguasai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

Tahun 1185, paris di benua eropa memutuskan pertama kali meniru kota cordoba yang pada saat itu pengelolaan manajemen fisik seperti jalan-jalannya di perkakas secara teratur, di bersihkan dan di tarangi dengan lampu minyak sejak tahun 900 an.

Kemudian pada abad ke 19, Khilafah Utsmaniyah terus konsisten membangun infrastruktur transportasi seperti kerta api di Jerman yang dibangun untuk memperlancar perjalanan ibadah haji.

Tahun 1900 M Sultan Hamid ll juga membangun kereta api dengan kualitas yang lebih baik dengan kemampuan pada kecepatan dalam menempuh perjalanan yaitu dari 40 hari menjadi 5 hari.

Seperti itulah penampakan kebijakan infrastruktur negara Khilafah yang tidak sama sekali menguntungkan pihak pribadi apalagi kelompok seperti kapitalis hari ini.

Khilafah justru merupakan instansti penerapan Islam sebagai pelaksanaan baik urusan infrastruktur, transportasi yang aman, teknologi yang canggih tanpa ada korporasi.

Wallahu'alam