sekolah tatap muka
Oleh : Rahmawati (Muslimah Kendari)
Kemunculan Virus Covid-19 diakhir tahun 2019 lalu, sejak saat itu diberlakukan pembelajaran daring. Namun dalam proses belajar mengajar yang dilakukan ini dirasa tidak maksimal penerapannya karena banyak kendala-kendala yang dihadapi seperti ketersediaan jaringan yang tidak mendukung, pelajar banyak yang mengalami kebosanan termasuk juga target pembelajaran yang tidak tercapai. Sehingga untuk mengatasinya Pemerintah kini menerapkan program Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas, namun sayangnya dari penerapannya masih saja muncul klaster baru dari lingkup sekolah.
Dilansir dari Detik.com (24/9/2021) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat bahwa ada 1.303 sekolah yang menjadi klaster Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) ini, tanpa terkecuali mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA bahkan SLB dihitung per September 2021.
Direktur jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Dirjen PAUD) dan Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Jumeri mengatakan, Kemendikbudristek bersama Kementerian Kesehatan masih mengupayakan aktivitas PTM terbatas yang aman. Namun dalam proses pengupayaan tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sekolah tatap muka tidak diberhentikan. Ia menambahkan, sekolah yang menjadi klaster Covid-19 saja yang ditutup hingga kembali aman untuk PTM terbatas. Berdasarkan data hasil survey Kemendikbudristek pada 20 September 2021, tercatat ada 2,8 persen atau 1,296 dari 46.580 responden sekolah menjadi klaster Covid-19. Data yang sama juga menyebutkan termasuk didalamnya 7.307 tenaga pendidik dan 15.429 siswa positif Covid-19 (Kompas.com 24/9/2021).
Dilihat dari fakta yang terjadi, disimpulkan bahwa pemerintah bertekad untuk terus melanjutkan program ini. Namun ditinjau dari pelaksanaannya, pemerintah seolah memaksakan dan juga lepas tangan karena apabila Negara serius dalam menyelesaikan program pembelajaran dimasa seperti saat ini tidak cukup dengan hanya mengeluarkan keputusan wajibnya diberlakukan PTM dan menghimbau kepada masyarakat khususnya para siswa agar lebih meningkatkan protokol kesehatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Apalagi persiapan PTM ini dinilai sangat minim persiapan baik itu dalam hal prokes ataupun dari jumlah data vaksinasi kepada siswa maupun kepada para tenaga pengajar.
Jika mengharap terlaksananya maka Negara harus andil dalam memastikan jalannya PTM dan dipatuhinya protokol kesehatan secara optimal. Seperti pemerintah memobilisasi jalannya pembelajaran dalam hal ini menjamin penetapan standar sekolah yang layak untuk diterapkannya PTM, menjelaskan standar protokol kesehatan yang sesuai, pengadaan satuan gugus tugas yang sigap dalam menangani Covid-19 serta menyediakan tenaga pengajar. Dengan begitu Negara tidak dianggap hanya sebagai regulator yang berlepas diri terhadap persoalan rakyat.
Kewajiban Negara memang harus memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam hal ini melancarkan tersalurnya pendidikan kepada masyarakat demi mencetak generasi yang cerdas namun dalam kondisi sekarang kesehatan adalah yang paling utama. Maka dari itu, dalam mewajibkan penerapan PTM Negara harus hadir dalam menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan dalam melancarkan program ini, menyediakan fasilitas dan tambahan sumberdaya manusia termasuk kebutuhan serta biaya untuk menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka. Wallahua’lam
COMMENTS