sistem pendidikan khilafah
Oleh Indah Kartika Sari, SP (Freelance Writer)
Seorang siswi di Bengkulu bernama Melya Anggraini sempat viral karena menangis meminta bantuan untuk diambilkan ijazahnya yang ditahan sekolah. Ijazah siswi itu ditahan gara-gara menunggak membayar SPP. Adanya kejadian itu menarik perhatian banyak orang, termasuk Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan. Awalnya Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu Dediyanto menyambangi kediaman siswi yang dikabarkan ijazahnya ditahan karena menunggak membayar SPP. Dia pun menyampaikan pesan Helmi Hasan bahwa ijazahnya akan diurus dan dibantu untuk bisa diambil dari sekolah. Setelah ditelusuri, ternyata bukan hanya Melya yang mengalami kasus serupa. Ada tiga temannya yang juga mengalami nasib serupa, yakni Evelia, Fedri, dan Eka Meilani, yang sama-sama menunggak bayar SPP dengan besaran berbeda.
Tentu saja bukan tanpa alasan jika para siswa ini menunggak SPP. Efek pandemi yang berkepanjangan menyebabkan ekonomi masyarakat terganggu. Ada beberapa orang tua yang terpaksa menunda uang sekolah atau SPP. Selama masa pandemi Covid 19, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat menerima delapan kasus pengaduan terkait masalah tunggakan SPP di tujuh sekolah swasta dan satu sekolah negeri. Pengaduan berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali.
Mayoritas pengaduan diselesaikan melalui jalur mediasi. Sehingga pemenuhan hak anak atas pendidikan tetap dapat dijamin. KPAI mencatat beberapa pengaduan terkait SPP. Pertama, Permintaan keringanan besaran uang SPP mengingat semua siswa belajar dari rumah (BDR) atau dikenal dengan istilah PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Dasar permintaan orangtua adalah banyak orangtua terdampak ekonomi akibat pandemi. Sementara pengeluaran rutin sekolah pastilah berkurang karena tak ada aktivitas pembelajaran tatap muka. Kedua, ancaman pihak sekolah kalau tidak mencicil atau membayar tunggakan SPP maka siswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Ini artinya akan berdampak pada kenaikan kelas siswa; Ketiga, ada yang ingin pindah ke sekolah negeri atau sekolah swasta yang lebih murah, terkendala dokumen raport hasil belajar dan surat pindah dari sekolah asal sebelum melunasi SPP yang tertunggak. Padahal orangtua memang tidak mampu membayar tunggakan tersebut karena terdampak ekonomi dari pandemi. Kecuali diberi keringanan dan dapat dicicil. Dengan tidak memberi dokumen dan surat pindah, berarti orangtua siswa akan kesulitan untuk mencari sekolah baru.
Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, pihak sekolah harus bersikap bijak dan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Sekolah swasta mestinya menggunakan fungsi sosial dan kemanusiaan ketika ada siswa yang orang tuanya kesulitan ekonomi. Retno mengatakan, sekolah bukanlah organisasi perusahaan yang mengejar keuntungan. Namun, sekolah berada dalam payung yayasan yang tunduk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 pasal 1, yang menyatakan tujuan didirikannya yayasan adalah memberikan pelayanan di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan.
Begitulah kenyataannya, mendambakan pendidikan berkualitas, berfasilitas unggul, sekaligus berbiaya ramah bahkan gratis, saat ini bak mimpi di siang bolong. Kalau anda punya pundi-pundi uang puluhan bahkan ratusan juta, anda bisa menyekolahkan anak di sekolah mentereng dengan fasilitas serba lengkap. Namun sebaliknya jika tak punya pundi-pundi uang, jangan berharap menyekolahkan anak kita di sana. Cukuplah kita sebagai orang tua berpuas hati dengan sekolah negeri atau sekolah swasta pinggiran yang umumnya berfasilitas ala kadarnya.
Namun sekolah negeri pun ternyata masih membuat orang tua kelimpungan. Apalagi di awal tahun ajaran baru, orang tua tetap pusing tujuh keliling mempersiapkan dana pendidikan. Rasa pusing itu kembali berulang pada sebagian orang tua saat akan menerima rapor atau ijazah, karena tunggakan SPP yang belum dilunasi akan menghambat orang tua menerima hasil belajar anak tercintanya itu.
Belum lagi jika berbicara tentang output pendidikan. Jamak diketahui kondisi generasi saat ini yang dipenuhi prestasi menyedihkan. Mulai dari tawuran, narkoba, pergaulan bebas, LGBT, sampai ke tindak kriminal di kalangan pelajar, hampir selalu menghiasi berita televisi atau pun sosial media setiap harinya.
Inilah potret pendidikan saat ini. Pendidikan menjadi barang mewah karena pendidikan dijadikan sebagai komoditas jasa. Siapa yang punya uang, dia bisa membeli sekolah di mana pun dia suka. Namun tetap saja hasilnya jauh dari kata menggembirakan. Lebih mengharubirukan hati dan perasaan para orang tua saat ini. Inilah buah penerapan sistem sekuler yang mengkapitalisasi pendidikan.
Sangat berbanding terbalik dengan pendidikan dalam sistem Islam. Negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder rakyatnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, keamanan termasuk pendidikan. Dalam bidang pendidikan, negara wajib menyediakan pendidikan untuk seluruh warga dengan cuma-cuma dengan kualitas terbaik. Negara tidak akan membisniskan dunia pendidikan sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Dalam Islam, negara memahami bahwa rakyatnya adalah asset masa depan yang berhak mendapatkan pendidikan terbaik tanpa terkecuali. Negara akan mendorong warganya untuk berlomba-lomba menuntut ilmu. Tentu saja negara akan menfasilitasi rakyatnya untuk menuntut ilmu sehingga mencapai derajat ulama dan mujtahid.
Tentu saja negara dalam sistem Islam akan berusaha sekuat tenaga menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Negara Khilafah juga berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan. Tercatat Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah sebanyak 15 dinar setiap bulan. Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad telah memberikan beasiswa kepada para pelajar berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.
Jika pendidikan dalam Islam digratiskan bagi rakyat, lantas dari mana biayanya ? Inilah uniknya sistem Islam yang berasal dari Allah SWT. Seluruh pembiayaan pendidikan dalam sistem Islam dijalankan melalui mekanisme baitul maal yang berasal dari pos kepemilikan negara dan kepemilikan umum yang dikenal dengan fai dan kharaj (harta ghanimah) serta kekayaan SDA yang dimiliki negara yang kelola sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Sama sekali negara tidak menggunakan utang dan pajak untuk membiayai kepentingan rakyatnya. Masya Allah betapa indahnya hidup dalam naungan sistem Islam yang mengatur urusan pendidikan rakyatnya dengan ketulusan dan kasih sayang.
Referensi :
https://news.detik.com/berita/d-5695182/ijazah-siswa-ditahan-karena-tunggak-bayar-spp-wali-kota-bengkulu-bertindak
https://nasional.kontan.co.id/news/efek-ekonomi-pandemi-siswa-menunggak-spp-ini-temuan-dan-rekmendasi-kpai
https://www.muslimahnews.com/2019/12/18/sistem-pendidikan-yang-didambakan/
COMMENTS