BOS dalam sistem islam
Oleh: Esnaini Sholikhah, S.Pd
Beberapa waktu yang lalu, dunia pendidikan sempat geger dengan rencana penggelontoran dana BOS. Menurut Permendikbud Nomor 6/2021, yang berisi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler, tertulis salah satu syarat penerima dana bantuan itu adalah sekolah harus memiliki minimal 60 siswa dalam tiga tahun terakhir. Bagi sekolah perkotaan tentu tidak masalah, tetapi bagaimana dengan sekolah di tempat terpencil, terbelakang, dan tertinggal? Aturan baru penyaluran dana Pendidikan BOS ditolak rakyat karena mensyaratkan jumlah minimal siswa masing-masing sekolah. Banyak sekolah swasta yang terancam gagal mendapatkan bantuan dan akan makin membiarkan kondisi gedungnya semakin tidak layak untuk belajar bagi anak negeri ini.
Kalau kejadiannya seperti ini terus, masyarakat terutama daerah 3T akan makin tak terurus dan makin tertinggal, baik dari fasilitas maupun kualitas pembelajaran. Bisa dibayangkan bagaimana mengajarnya guru yang berbulan-bulan tidak digaji karena tak ada uang di sekolah? Mereka akan mengajar sekadarnya, padahal anak-anak butuh perhatian lebih. Bukan karena tak amanah, tetapi kondisi yang menuntut demikian. Padahal salah satu kendala mendapatkan siswa adalah minimnya fasilitas gedung yang layak. Di satu sisi mereka harus mencerdaskan anak-anak bangsa, di sisi lain mereka harus memberi makan keluarga. Alhasil, usaha sambilan pun dilakukan demi sesuap nasi. Bahkan, bisa saja banyak yang akhirnya keluar dan berhenti mengajar karena harus mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan.
Lagi-lagi anak-anaklah yang menjadi korban. Adanya perbedaan fasilitas antara sekolah kota dengan desa, membuat penerimaan mereka terhadap pendidikan pun tak sama. Jika sekolah kota semangat untuk melanjutkan belajar hingga ke jenjang perguruan tinggi sangat besar, sementara di desa sangat jarang kita temui demikian. Mereka terlalu sulit diajak bermimpi. Anak-anak itu harus menghadapi kenyataan bahwa sekolah tinggi membutuhkan biaya, sedangkan bantuan sekolah hanya sekadarnya. Orang tua pun hidup sebagai buruh tani saja. Terbayangkah bagaimana sulitnya anak-anak menempuh pendidikan? Saat ini, satu-satunya tumpuan mereka dan para guru adalah BOS. Bagaimana jadinya kalau dana itu jadi dibatasi hanya untuk sekolah gemuk yang mayoritas ada di perkotaan?
Inilah tata aturan sistem kapitalis yang diterapkan saat ini. Kapitalisme dengan asas materialisme menjadikan penguasa hanya berpikir keuntungan semata. Pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka justru dilepaskan dialihkan pengelolaannya pada swasta. Keterlibatan swasta dalam pendidikan mau tidak mau mengubah orientasi dari pendidikan menjadi profit oriented. Pendidikan pada akhirnya diperlakukan layaknya komoditas yang diharapkan bisa menambah keuntungan bagi penyelenggaranya. Padahal pendidikan adalah modal untuk membentuk generasi penerus bangsa. Pendidikan adalah pilar peradaban sesuatu bangsa. Dengan pendidikan akan mencetak generasi penerus yang berkualitas dan mampu membawa bangsa ini pada kemuliaan. Serta membangun negara dengan peradaban yang tinggi.
Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dalam Islam, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang dijamin oleh negara. Melalui pendidikan, terbentuk manusia yang memiliki kepribadian Islam. Pentingnya pendidikan menurut Islam dapat dilihat sejak masa Rasulullah SAW. Beliau meminta para tahanan perang untuk mengajarkan membaca pada anak-anak dan orang buta huruf sebagai tebusan agar mereka bisa bebas. Selain itu, selama 13 abad Islam mampu mendirikan lembaga pendidikan besar sekelas Universitas Al Azhar di Mesir, Universitas di Cordoba, dll.. Dari pendidikan itu lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim yang jasanya masih dimanfaatkan hingga sekarang. Seperti Ibnu Sina, Al-Khawarijmi, Anas Ibnu Firnas, Maryam Al-Asturlabi, dst.
Sistem pendidikan Islam dibangun dengan landasan akidah Islam. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk seseorang berkepribadian Islam. Tujuan ini diperoleh dengan ditopang penerapan sistem keuangan, pemerintahan, sosial, serta keamanan Islam, Sehingga, negara mampu membiayai seluruh kebutuhan pendidikan. Mulai dari menyediakan sarana pendidikan, sekolah gratis, menggaji guru, hingga memberikan beasiswa kepada murid-murid. Masyarakat kaya atau miskin, semua diberlakukan sama karena pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dengan demikian, masyarakat akan lebih nyaman dan tenang jika semua itu terpenuhi.
Sayangnya, fasilitas pendidikan seperti masa Khilafah tidak akan bisa dirasakan pada masa sekarang. Orientasi kepengurusan rakyat antara Islam dengan sistem saat ini sudah berbeda. Jika saat ini ukuran keberhasilan pendidikan hanya sebatas materi, Islam menanamkan bahwa ukuran keberhasilan terletak pada ridha Allah (Swt.). Begitu mulianya Islam, masihkah kita berpikir lagi untuk enggan mengambilnya? Wallahu a’lam bisshowab.
COMMENTS