Tingkat Keprihatinan Makin Tinggi Gegara Korupsi Makin Diminati

islam berantas korupsi

Oleh: Misdalifah Suli (Tim Pena Ideologis Maros)

Dikutip dari detik.com, Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah merilis survei bahwa 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir. Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat keprihatinan yang tinggi terkait kasus korupsi yang kian marak belakangan ini. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan tingkat keprihatinan korupsi di tengah masyarakat Indonesia mendapat penilaian yang tinggi menurut segi survei. Sebanyak 44 persen masyarakat menilai sangat prihatin, 49 persen prihatin dan 4 persen tidak prihatin, sementara 2 persen tidak menjawab (Gatra.com, 08/08/2021).

Keprihatinan ini cukup beralasan sebab kasus korupsi makin meningkat di tengah pandemi Covid-19 yang notabene-nya bisa memupuk rasa solidaritas dan rasa peduli oleh penguasa terhadap nasib rakyat malah justru sebaliknya. Sebut saja kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebesar 17 milyar rupiah dan juga tindakan korupsi yang dilakukan oleh pendamping PKH sebesar 450 juta rupiah di kota Malang baru-baru ini dan kasus-kasus lainnya yang makin mengonfirmasi bahwa watak penguasa hari ini sangat krisis akan sifat pengayom dan sifat peduli terhadap nasib rakyat.

Kian maraknya kasus korupsi di negeri ini disebabkan banyak hal salah satunya adalah sistem hukum yang berlaku tidak memberi efek jera terhadap pelaku tindak korupsi. Banyak dari pelaku diberi hukuman yang tak sepadan dengan perbuatan mereka. Hukuman penjara yang hanya beberapa tahun ditambah denda yang tidak sebanding dengan uang yang dikorupsi dan terkadang juga mendapat remisi yang makin meringankan hukuman pelaku hal ini makin menambah kegilaan untuk tetap melakukan tindakan korupsi. Apalagi sistem hari ini membolehkan mantan napi koruptor menjabat sebagai komisaris BUMN.

Sebagaimana yang tertulis di Kompas.com (06/08/2021), mantan terpidana kasus korupsi Emir Moeis ditunjuk sebagai salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). PIM merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (BUMN). Ia diangkat menjadi komisaris sejak 18 Febuari 2021 dan ditunjuk oleh para pemegang saham PT PIM. Diketahui, Emir pernah terjerat kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada 2004 saat menjadi anggota DPR. Ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta karena terbukti menerima suap senilai 357.000 dollar AS pada 2014. Meski Emir Moeis dianggap memenuhi syarat namun hal ini tetap menuai kritik dari berbagai pihak salah satunya peneliti Pusat Studi Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zaenur Rohman. Ia mengingatkan, anak usaha BUMN tetap perusahaan negara. Ia melihat Kementerian BUMN tidak memiliki standar moral dengan mengangkat Emis Moeis. “Saya melihat alasan [pengangkatan] Emir Moeis ini tidak ada urgensinya, kenapa? Dia harus dipilih selain memang saya melihat itu lebih pada faktor politik dari penguasa yang saat ini menjabat sehingga itu lebih ke arah faktor itu daripada profesionalitas," kata Zaenur (Tirto.id, 07/08/2021).

Fakta-fakta di atas, memperlihatkan bahwa polemik terbesar yang mendera negeri ini masih ada pada kasus korupsi. Adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ditugaskan untuk mengatasi tindak korupsi sejak tahun 2002 ternyata tidak mampu membendung korupsi yang kian tumbuh subur. Suburnya korupsi di negeri ini dan negeri-negeri lain tak bisa lepas dari sistem politik yang diterapkan. Negara yang menerapkan sistem politik demokrasi menaruh kedaulatan penuh ditangan rakyat untuk membuat undang-undang. Jika rakyat diberi peluang untuk membuat hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan berpeluang memiliki kecenderungan kepentingan. Walhasil, politik yang dihasilkan bukan lagi politik pelayanan terhadap kepentingan masyarakat namun kepada tendensi kepentingan individu atau kelompok. Tak hanya itu, mahalnya biaya demokrasi saat pemilu makin mengukuhkan perilaku korupsi untuk menutupi biaya-biaya yg dihabiskan saat kampanye baik untuk membeli suara atau pendanaan kapitalis besar. Calon penguasa butuh sokongan dana dari pihak lain untuk mendanai pencalonan yaitu dari para pengusaha alias korporat yang tidak akan diberikan secara percuma sebab mereka menginginkan kompensasi maksimal mulai dari tender berbagai proyek hingga perubahan regulasi untuk mendukung kepentingan para donator. Alhasil, pemerintahan disetir oleh korporasi sehingga segala jajaran baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif saling bekerja sama meraup keuntungan demi kepentingan pribadi atau partainya. Akibatnya, rakyatlah yang menjadi korban keserakahan para kapitalis.

Kekayaan alam negeri direbut secara legal atas nama regulasi yang dilegitimasi oleh demokrasi maka jelaslah korupsi akan tumbuh subur dilahan demokrasi. Mempertahankan sistem demokrasi sama saja halnya kita mempertahankan ketidakadilan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, perlu adanya perubahan hakiki untuk melepas segala penderitaan rakyat yaitu perubahan sistem. Satu-satunya sistem yang menggantikan sistem demokrasi yag lahir dari rahim kapitalisme adalah sistem Islam. Sistem islam telah terbukti mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang amanah seperti Khalifah Abu Bakar misalnya. Ketika beliau diberi santunan dari Baitul Mal dana tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan sangat sederhana layaknya orang biasa bahkan sebelum Abu Bakar meninggal dunia beliau berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan uang negara sebesar 6.000 dirham semata-mata disebabkan kehati-hatiannya agar tidak memakan harta rakyat. Padahal harta dari baitul mal sudah menjadi haknya dan keluarganya. Begitulah watak pemimpin di sistem Islam sangat berbeda dengan watak pemimpin hari ini yang serakah akan harta dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya termasuk melakukan tindak korupsi.

Dalam sistem Islam, untuk mengantisipasi penyalagunaan kekuasaan para calon pejabat/pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum menjabat dan saat menjabat akan selalu dihitung dan dicatat harta kekayaan dan penambahannya. Jika ada penambahan yang meragukan maka akan diverifikasi apakah penambahan harta itu secara syar’i atau tidak. Jika terbukti ada kecurangan alias korupsi maka hartanya akan disita dan dimasukkan kedalam kas negara kemudian pejabat tersebut akan diproses sesuai hukum syariat.

Sistem Islam sangat fokus mencegah dan memberangus tindakan suap dan korupsi sebab sangat jelas Islam sangat mengharamkan tindakan suap-menyuap bahkan pihak-pihak yang terlibat mendapat laknat Allah subhanahu wata’ala. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wassallam bersabda: ”Allah melaknat penyuap dan yang disuap dalam urusan hukum” (H.R. Tirmidzi).

Menurut Islam, korupsi adalah salah satu cara memiliki kekayaan dengan jalan batil alias haram sebab korupsi merupakan tindakan penghianatan yang memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki dengan sewenang-wenang baik dengan memanipulasi atau melakukan tekanan terhadap pihak lain untuk menyerahkan sejumlah harta baik harta milik negara, milik umum maupun milik orang lain yang bukan haknya. Islam akan memberikan sejumlah hukuman berat kepada pelaku suap dan korupsi yaitu berupa hukum ta’zir atau sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Oleh karena itu, menegakkan kembali sistem Islam ditengah masyarakat dibawah naungan Daulah Islamiyyah adalah tindakan yang sangat urgent untuk menuntaskan berbagai persoalan negeri ini termasuk persoalan korupsi. Wallahu a’lam bishshowab.