konflik sosial covid 19
Oleh: Siva saskia
Tak bisa dipungkiri, ditengah pandemi saat ini, konflik horizontal kerap makin banyak terjadi, baik antar anggota masyarakat, antara masyarakat dengan nakes maupun masyarakat dengan pelaksana program terkait covid. Salah satu contoh respon yang dialami tim pemakaman jenazah pasien covid-19 adalah harus berhadapan dengan kemarahan masyarakat, entah itu dilempari, dipukul, bahkan dibanting. Sekalipun diperlakukan seperti itu, tim pemakaman jenazah pasien covid-19 memaafkan para pelaku. Pada akhirnya Tim dari BPBD Jember harus turun tangan dengan mendatangi rumah warga untuk mediasi kasus penganiayaan terhadap tim pemakaman jenazah pasien Covid-19.
Kasus tersebut berasal dari warga Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dan yang melakukan penganiayaan terhadap tim pemakaman jenazah pasien Covid-19 akhirnya meminta maaf. Mereka mengakui kesalahannya dan meminta untuk berdamai. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M Djamil menjelaskan, tim pemakaman dari BPBD dibantu oleh Muspika Pakusari serta pihak kepala desa bertemu dengan para pelaku.
“Ada mediasi dan proses komunikasi. Sudah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa itu,” kata dia kepada Kompas.com di kantornya, Sabtu (24/7/2021). Para pelaku menyadari bahwa penganiayaan itu seharusnya tidak terjadi
Djamil mengatakan, tim pemakaman jenazah yang menjadi korban sudah memaafkan dan memilih untuk berdamai. Sebab, semua orang sedang fokus untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, salah satu keluarga yang meninggal juga turut aktif membantu pencegahan penyebaran virus corona. “Kami juga menyadari bahwa situasi pada hari itu sebagai tindakan yang tidak benar, tapi kami menerima permintaan maaf,” papar dia. Kasus tersebut tidak akan dilanjutkan ke ranah hukum karena persoalan sudah selesai.
Djamil mengimbau masyarakat agar memahai tugas dari tim pemakaman jenazah Covid-19 dan berharap agar mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak, terutama dari keluarga yang meninggal karena Covid-19. wabah ini ternyata tak hanya membuat sistem kesehatan dan ekonomi negara kolaps. Tapi berpengaruh pula terhadap aspek psikososial masyarakat.
Salah satu buktinya adalah kian maraknya kasus kekerasan dan konflik di tengah masyarakat, baik yang menimpa penderita Covid-19, para tenaga kesehatan (nakes), maupun petugas pemakaman.
Beberapa hari ini misalnya, viral video aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat Desa Sianipar Bulu Silape, Kecamatan Silaen Tobasa, Sumatra Utara terhadap seorang penderita Covid-19. Pasalnya, ia menolak isolasi mandiri (isoman) di tempat yang disediakan masyarakat dan berusaha pulang untuk isoman di rumahnya.
Dalam video tampak jelas, si pasien dicegat oleh masyarakat, lalu diusir dan dipukuli beramai-ramai dengan kayu hingga seluruh tubuhnya babak belur. Berdasarkan keterangan keluarganya, pasien nekat pulang karena kondisi pondok tempat isoman jauh dari keramaian dan tidak ada penerangan.
Selain itu, juga viral video kekerasan dan peristiwa penusukan seorang perawat di RSUD Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pelakunya tak lain adalah keluarga pasien Covid-19. Mereka marah karena pasien yang dibawanya ke rumah sakit dalam kondisi sangat buruk akan dimasukkan ke ruang isolasi.
Kemarahan mereka makin menjadi ketika si pasien akhirnya meninggal. Lalu pihak rumah sakit memutuskan untuk melakukan pemulasaran dan memakamkan pasien tersebut dengan prosedur Covid. Akhirnya, terjadilah keributan dan penusukan.
Juga terjadi konflik2 sosial bermuara ketidakpercayaan public pada kebijakan negara (public distrust). Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Yanuar Nugroho menyebut, menurunnya angka kasus virus corona beberapa waktu belakangan disebabkan karena berkurangnya jumlah testing Covid-19.
Oleh karenanya, ia menilai, data penurunan kasus Covid-19 bermasalah."Klaim bahwa angka kasus menurun sedangkan jumlah tes juga menurun, menurut saya ini problematik. Tentu saja kalau jumlah tes diturunkan maka kasus menurun," kata Yanuar dalam sebuah diskusi daring, Kamis (22/7/2021). Yanuar khawatir data penurunan kasus Covid-19 akan dijadikan dasar pemerintah untuk melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Selain testing, klaim pemerintah soal menurunnya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 juga perlu dikaji kembali.
Penurunan keterisian tempat tidur belum tentu disebabkan karena jumlah pasien yang dirawat menurun, tetapi bisa jadi akibat dari bertambahnya jumlah tempat tidur di rumah sakit darurat dan fasilitas isolasi yang disediakan pemerintah. "
Namun demikian, sebagai konsekuensi dari adanya pembatasan yang diberlakukan, seharusnya pemerintah wajib memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Di saat bersamaan, testing dan tracing harus terus dimasifkan. Treatment juga perlu ditingkatkan dengan terus memperkuat fasilitas kesehatan, termasuk memberikan insentif pada tenaga kesehatan.
"Jadi kalau di hulu ada perlindungan sosial, di hilir ada insentif baik untuk faskes maupun nakes, dua-duanya dijalankan serentak," kata Yanuar.
Untuk diketahui, penambahan kasus harian Covid-19 beberapa hari belakangan tercatat lebih rendah dibandingkan periode awal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun demikian, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pemeriksaan spesimen juga terus menurun. Angka pemeriksaan berada di bawah 200.000 spesimen beberapa hari terakhir
Bagaimanapun, publik berhak bertanya. Mereka juga berhak tahu. Sejatinya, apa yang terjadi di balik data Covid? Masalahnya, rendahnya kasus justru tak berbanding lurus dengan angka kematian yang masih tinggi. Belum lagi adanya dugaan bahwa sejumlah pemerintahan daerah “memainkan” data Covid. Disebutkan di majalah tempo.co (24/7/2021), Gubernur Jawa Timur membolehkan angka kasus infeksi “dicicil” untuk mencegah grafik melonjak.
Masih dari laman yang sama, kekacauan data di Jawa Timur diduga juga terjadi ketika tsunami virus Corona menghantam Bangkalan, Madura, pada awal Juni lalu. Seorang pejabat kesehatan di Madura membenarkan data kasus baru di Bangkalan tak segera dilaporkan ke Kementerian Kesehatan agar daerah itu tak masuk zona hitam. Menyebut sebagai “data tertunda”.
Narasumber tersebut juga mengungkapkan pemerintah daerah kini tak bisa mengulangi pemalsuan lagi karena Kementerian Kesehatan mengubah alur pelaporan data mulai pekan ketiga Juli lalu. Dengan alur baru itu, pemerintah daerah tak bisa memverifikasi lagi data kasus positif yang diunggah laboratorium ke sistem New All Record.
Ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, pernah menyampaikan sengkarut data Jawa Timur ini kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam dua kali rapat pada Juni lalu. Berhitung menggunakan data kasus pada 20 Juni, dia memperkirakan kasus aktif di Jawa Timur delapan kali lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan.
masyarakat memang turut berkontribusi atas situasi yang terjadi hari ini. Masih banyak di antara mereka yang berlaku cuek dan abai terhadap protokol kesehatan. Tak sedikit pula di antara mereka yang melanggar aturan pemerintah terkait upaya pengendalian wabah. Namun, kita pun tak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Mengingat situasi psikologis yang mereka hadapi di lapangan nyatanya memang benar-benar sangat berat.
Masyarakat semestinya menyadari, kondisi seperti ini adalah konsekuensi diterapkannya sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal. Sistem kepemimpinan seperti ini memang tegak di atas kekuatan modal dan minus dari dimensi ruhiyah.
Karenanya, sistem ini benar-benar sangat profan dan tak mengenal konsep pertanggungjawaban di keabadian. Pada praktiknya, sistem kepemimpinan seperti ini hanya menjadi alat meraih keuntungan yang bersifat material dan nirempati.
Bahkan, politik biaya tinggi yang menjadi ciri khas sistem ini menjadikan proses pemilihan kepemimpinan sebagai ajang perjudian para pemilik korporasi. Mereka kucurkan sebanyak-banyak modal demi memenangi kontestasi.
Wajar jika kekuasaan yang diraih selalu menjadi ajang bagi hasil para pemilik modal. Sementara rakyat harus selalu siap-siap untuk gigit jari. Terlebih hubungan yang kelak akan dibangun adalah hubungan antara pedagang dan pembeli. Tak bertanggung jawab sama sekali.
Hal ini tentu berbeda jauh dengan sistem kepemimpinan Islam. Dalam Islam, kepemimpinan sangat lekat dengan dimensi ruhiyah. Ia adalah amanah Allah yang pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. Wallahu’alam bi showwab. [
COMMENTS