KAMPUS KURIKULUM INDUSTRI

kurikulum industri kampus

Oleh: Rey Fitriyani

Komitmen perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum berbasis industri sudah menjadi syarat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi di era persaingan global saat ini. Bahkan dunia pendidikan sekarang semakin mengarah ke industrialisasi. Sebagaimana yang diungkapkan pemimpin negri ini.

Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi melibatkan berbagai industri untuk mendidik para mahasiswa. Di era yang penuh disrupsi seperti sekarang ini, kata dia, kolaborasi antara perguruan tinggi dengan para praktisi dan pelaku industri sangat penting.

Jokowi juga meminta perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk belajar kepada siapa pun juga, di mana pun juga, dan tentang apa pun juga. Pembelajaran dari para praktisi dan pelaku industri dinilai sangat penting.<

"Pengajar dan mentor dari pelaku industri, magang mahasiswa ke dunia industri, dan bahkan industri sebagai tenant di dalam kampus harus ditambah, termasuk organisasi praktisi lainnya juga harus diajak berkolaborasi." Disamping itu beliau juga menginginkan perubahan dalam kurikulum. Karena kurikulum seharusnya memberikan bobot SKS yang jauh lebih besar untuk mahasiswa belajar dari praktisi dan industri. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada, (KOMPAS.com, Selasa, 27/7/2021).

Jika kita amati, akan tampak jelas bahwa pendidikan saat ini digunakan sebagai penggerak mesin industrialisasi kapitalisme. Bahkan paradigma inilah yang dibangun dalam benak generasi sekarang, pun target utama pendidikan saat ini adalah menyiapkan mahasiswa masuk dunia kerja dan dunia industri. Kampus pada akhirnya hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan dunia usaha dan industri saja. Mereka diharap memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, dunia usaha, dan industri yang lebih banyak dimainkan korporasi.

Tak pelak, hal ini tentu menggeser fungsi pendidikan tinggi itu sendiri. Ironis sekali, jika menjadi mahasiswa hanya berpangkal pada cita-cita memperoleh pekerjaan yang dianggap memadai. Orang tua mereka pun acapkali tak kalah matrealistis. Mereka berupaya untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, agar pada akhirnya bisa membantu ekonomi keluarga. Di sisi lain kurikulum perguruan tinggi yang disusun juga mengikuti kepentingan pasar tenaga kerja, dunia usaha, dan industri yang lebih banyak dimainkan korporasi. Alhasil, standardisasi pun mengikuti sudut pandang pelaku usaha dan industri dalam sistem sekuler.

Penanaman ideologi sekuler (pemisahan agama dan kehidupan) telah mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan keuntungan semata. Sistem pendidikan hanya akan menghasilkan sumber daya manusia (peserta didik) yang berpikir tentang keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Bahkan dalam Kebijakan Merdeka Belajar yang diterapkan pada perguruan tinggi juga berorientasi pada pasar tenaga kerja yang kapitalistik. Pendidikan diselenggarakan agar lulusannya bisa terserap sebesar-besarnya dalam pasar kerja. Dan ini semua adalah tuntutan kapitalis yang membajak dunia pendidikan.

Kurikulum industri ini berbasis pada pemahaman sekuler. Bahkan sistem pendidikan yang ditegakkan berdasarkan ideologi sekularisme-kapitalisme berkeinginan mewujudkan struktur masyarakat sekuler-kapitalis dan jauh sekali dari nilai-nilai Islam.<

Jelas sekali, pendidikan tinggi hari ini telah difungsikan sebagai pintu imperialisme akademik, hegemoni riset dengan dana dari korporasi, serta lahan subur bagi propaganda ide-ide sekuler dan liberal. Tak heran, pendidikan tinggi telah menjadi alat penjajahan untuk mencapai tujuan-tujuan kapitalisme milik Barat.

Pendidikan tinggi tak sepenuhnya lagi menjadi pihak yang menghasilkan sumber daya manusia yang kapabel dalam melayani kebutuhan umat serta menghasilkan inovasi-inovasi mutakhir agar umat dapat memperoleh manfaat luas darinya. Kini, pendidikan tinggi justru lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri/pasar. Dengan kata lain, perguruan tinggi lebih mirip sebagai instansi penghasil buruh pintar, dibandingkan institusi basis intelektual dan agen perubahan.

Namun sebaliknya, sistem pendidikan yang berbasiskan ideologi Islam berkehendak untuk membangun struktur masyarakat Islam. Kurikulumnya pun disusun untuk menciptakan generasi yang berkepribadian mulia dan ahli/pakar di berbagai bidang kehidupan, mencetak tenaga kerja yang mumpuni, yang bisa membawa bangsa menjadi bangsa yang maju dan terdepan, bukan sekadar generasi yang siap memenuhi kepentingan dunia usaha dan industri milik korporasi. Dan yang lebih utama lagi adalah pendidikan yang diajarkan siap membentuk manusia yang memiliki kepribadian mulia. Disamping itu keilmuan yang dimiliki siswanya tidak hanya untuk mengisi pasar kerja. Tetapi generasi yang didorong sebagai pembangun peradaban. Kurikulum pendidikannya pun mampu menciptakan manusia yang paripurna, berkepribadian mulia, menguasai sains dan teknologi, serta menguasai keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan di masyarakat. Yang terpenting, kemampuan yang dimiliki dapat menciptakan teknologi dan inovasi digunakan untuk kepentingan umat.

Secara struktural, kurikulum pendidikan Islam dijabarkan dalam tiga komponen materi pendidikan utama, yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: (1) pembentukan kepribadian Islami); (2) penguasaan tsaqâfah (pikiran) Islam dengan handal; (3) penguasaan ilmu kehidupan/terapan (IPTEK, keahlian, dan keterampilan); (4) Memiliki ketrampilan yang tepat guna dan berdaya guna.

Kurikulum dibangun berlandaskan akidah Islam, sehingga setiap pelajaran dan metodologinya disusun selaras dengan asas itu. Konsekuensinya, waktu pelajaran untuk memahami tsaqâfah Islam dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, mendapat porsi yang besar, tentu saja harus disesuaikan dengan waktu bagi ilmu-ilmu lainnya. Ilmu-ilmu terapan diajarkan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu (formal). Di tingkat Perguruan Tinggi, kebudayaan asing dapat disampaikan secara utuh. Misalnya, materi tentang ideologi sosialisme-komunisme atau kapitalisme-sekularisme dapat disampaikan kepada kaum Muslim setelah mereka memahami Islam secara utuh.

Materi ideologi selain Islam dan konsepsi-konsepsi lainnya disampaikan bukan bertujuan untuk dilaksanakan, melainkan untuk dijelaskan cacat-celanya dan ketidaksesuaiannya dengan fitrah manusia.

Dalam Islam negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah.

Rasulullah SAW. bersabda, “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan.

Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar-audiotorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, majunya sarana-sarana pendidikan dalam kerangka untuk mencerdaskan umat menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya dan untuk mewujudkan sistem pendidikan Islam hanya bisa dijalankan dalam bingkai negara yang menerapkan hukum Islam secara kafah yaitu Negara Khilafah.