Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Negara Berbasis Hutang, Pincang ?

kesehatan finansial negara yang makin mengkhawatirkan ini mendapat sorotan ahli. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini misalnya mengatakan, utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai Rp.2.143 triliun.

Oleh : Nurhayati, S.Kom (Pemerhati Sosial)

Gali lobang tutup lobang, Pinjam uang bayar hutang

Agaknya sya’ir lagu bang Haji Rhoma Irama ini cukup mewakili kondisi keuangan tanah air saat ini. Mengingat hutang pemerintah terus bertambah di tengah pandemi Covid-19. Bahkan hingga April lalu, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang mencapai Rp.6.527,29 triliun. Angka ini diperkirakan terus bertambah hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (glora.co, 5/6/2021).

Tak ayal kesehatan finansial negara yang makin mengkhawatirkan ini mendapat sorotan ahli. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini misalnya mengatakan, utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai Rp.2.143 triliun.

Bahkan total utang publik sekarang mencapai Rp 8.504 triliun. Dia malah memprediksi di akhir periodenya, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari Rp.10.000 triliun kepada presiden berikutnya.

Didik menjelaskan bahwa pada 2019 utang yang diputuskan di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp.921,5 triliun. Keperluan tersebut untuk membayar bunga, pokok, dan sisanya menambal kebutuhan defisit.

Lebih jauh dia membeberkan bahwa tahun lalu, rencana utang ingin ditekan menjadi Rp.651,1 triliun agar wajah APBN kelihatan apik. Tapi krisis dan pandemi mengharuskan utang tahun 2020 dinaikkan hampir 2 kali lipat menjadi Rp1226 triliun.

Perubahan-perubahan tersebut, ungkap Didik, mencerminkan perilaku labil dan seenak sendiri dari penguasa. Akibatnya, setiap tahun kewajiban pembayaran utang pokok dan bunga plus cicilan utang luar negeri pemerintah yang tidak termasuk swasta pada 2020 mencapai Rp.772 triliun.

Kondisi yang terjadi ini tak mengherankan jika mengingat Indonesia saat ini berdiri diatas ideologi kapitalisme yang menjadikan pajak dan hutang sebagai tulang punggung perekonomian.

Lebih-lebih Indonesia telah masuk dalam apa yang disebut dengan jebakan hutang (debt trap), membayar bunga pinjaman hingga milyaran dollar Amerika Serikat (AS), yang secara nominal lebih besar daripada pokok hutangnya.

Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk penjajahan. Maka Islam juga melarang segala bentuk hubungan maupun perjanjian yang memberi jalan bagi penjajahan itu. Salah satunya adalah melalui hutang. Karena itu negeri-negeri kaum muslim haram hukumnya terlibat piutang dengan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF, World Bank atau lainnya, yang notebenenya berasaskan ribawi.

Sebab terlibatnya negeri-negeri kaum muslim, termasuk didalamnya Indonesia dalam hutang piutang ribawi ini telah membuat negara-negara kafir kapitalis imperialis menginfiltrasi kebijakan dalam negeri kaum muslimin, menguasai sumber daya alam, dan mendikte penguasa agar membuat UU yang pro para kapitalis, sehingga umat terjajah dengan pola penjajahan gaya baru (neoimperialisme).

Hal ini sebagaimana yang dibeberkan oleh John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man yang membuka rahasia bahwa negara kafir imperialis seperti AS berani membayar tinggi orang-orang seperti Perkins, untuk membuat negara-negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) mengambil hutang luar negeri sebanyak-banyaknya sampai negara itu tidak mungkin lagi dapat membayar hutangnya, kecuali dengan menguras seluruh SDA yang mereka miliki.

Padahal telah jelas Allah mengharamkan kaum muslim untuk musnahkan maupun dikuasai oleh orang-orang kafir sebagaimana firman-Nya,
yang artinya “Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orangkafir untuk memusnahkan orang-rang yang beriman,” (QS. An-Nisa [04] : 141).

Oleh karena itu Islam telah memberikan solusi cemerlang agar negara tak pincang karena hutang. Islam mengatur kehidupan negara dengan bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sehingga negara berdiri diatas jalur yang benar. Dibangun tanpa hutang. Bahkan kebutuhan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan diberikan secara cuma-cuma.

Kuncinya adalah pada pengelolaan kepemilikan SDA dan industri dengan syariat Islam. Sebab dalam Islam, kepemilikan sumber daya dibagi menjadi tiga bagian, yakni kepemilikan negara, kepemilikin umum/milik rakyat bersama, dan kepemilikan individu. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda,

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api,” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Karena itu, SDA berupa air seperti sungai, laut, danau, maupun SDA berupa api seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara dan lain sebagainya, serta SDA berupa vegetasi alami seperti hutan dan padang rumput, adalah milik rakyat. Harus dikelola oleh negara, kemudian hasilnya digunakan untuk memenuhi hajat hidup rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang memudahkan hidup rakyat. Seperti akses pendidikan dan kesehatan gratis.

Adapun, industri-industri yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat seperti telekomunikasi, transportasi juga harus dikelola oleh negara agar tidak di kapitalisasi. Sementara itu, sumber daya alam lainnya seperti barang tambang, yakni emas, timah, nikel, titanium dan lain sebagainya, adalah milik negara. Hasilnya untuk membiayai pembangunan negara. Dengan demikian negara memiliki sumber pemasukan yang stabil, melimpah dan tidak perlu berhutang.

Namun perlu dicatat, pengelolaan Islam yang mandiri dan berdaulat ini hanya bisa tegak dalam sistem Khilafah. Sebab hanya sistem Khilafah inilah yang mengadopsi seluruh syariah islam tanpa terkecuali termasuk dalam pengelolaan SDA sehingga negara bisa tegak berdiri, kaya raya, tanpa jeratan hutang. Wallahu’alam.

Post a Comment for "Negara Berbasis Hutang, Pincang ?"