demokrasi melahirkan pejabat korupsi
Oleh : Devita Nanda Fitriani, S.Pd (Freelance Writer)
Membahas korupsi memang tak pernah usai. Apalagi di Indonesia. Saking menjamurnya kasus korupsi di negeri zamrud khatulistiwa, seorang petahana pun mengakui jika saat ini Indonesia termasuk negara yang koruptif serta oligarki (pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu).
Hal ini dinyatakan oleh Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang meminta masyarakat agar tak sepenuhnya kecewa kepada pemerintahan yang dinilai koruptif dan oligarki. Sebab, kata dia, ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan pemerintah (www.nasional.tempo.co, 1/5/2021).
“Artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya. Meski jika dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Apalagi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi,” kata beliau.
Selain itu Mahfud mengatakan bahwa korupsi, kata dia dibangun oleh proses-proses yang secara demokratis benar, namun dengan cara yang salah. Sehingga, menurutnya kehidupan demokrasi negara ini harus terus diperbaiki.
“Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan,” kata Mahfud (www.nasional.tempo.co, 1/5/2021).
Realitas Keterkaitan Demokrasi dan Korupsi
Pernyataan Menko Polhukam perlu dianalisis secara mendalam berdasarkan fakta yang ada. Apakah benar di masa depan korupsi bisa hilang, kemudian apakah sistem yang diterapkan oleh negara saat ini (Demokrasi-Kapitalisme) bisakah diperbaiki, ataukah akan berakhir seperti judul awal opini ini, yakni “Demokrasi, Sistem Penyubur Korupsi”.
Menelaah apakah korupsi itu bisa hilang dalam sistem demokrasi menurut analisa penulis hanya akan berakhir dengan kata utopis semata. Pasalnya, Indonesia sejak awal kemerdekaan diketahui menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan (www.id.wikipedia.org, 5/5/2021). Meski sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya (www.kompas.com, 9/3/2020). Dalam artian, hingga kini sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem demokrasi, maka otomatis semua usaha untuk menyapu bersih korupsi juga berasal dari sistem ini.
Sedangkan hasilnya? Kita bisa melihat dari salah satu upaya terdepan rezim guna mengatasi korupsi adalah dengan membentuk satu lembaga tertentu untuk memberantasnya. Namun, kasus korupsi juga tak pernah terselesaikan. Bahkan selalu berulang seakan telah menjadi candu bagi pelakunya, padahal kerugian yang disebabkan tergolong besar.
Ajaibnya, korupsi selalu ada disetiap kesempatan, tidak peduli segenting apapun situasi yang sedang dihadapi oleh negara. Korupsi dana bantuan sosial untuk rakyat yang terdampak pandemi misalnya. Realitas ini semakin menegaskan jika upaya untuk menghilangkan korupsi dengan aturan sistem Demokrasi hingga kini tidak pernah berhasil.
Sedangkan pernyataan Menko Polhukam bahwa korupsi dibangun oleh proses yang benar namun dengan cara yang salah, sehingga menurutnya demokrasi yang harus terus diperbaiki juga perlu didetail. Kenyataannya, demokrasilah sumber penyubur korupsi. Dalam hal ini kita akan menganalisa dari 2 aspek.
Disatu sisi realitas menjabarkan jika proses untuk mencapai kedudukan dalam sistem demokrasi tergolong memiliki biaya mahal. Dilansir dari www.bbc.com (12/1/2018), dalam penelitian KPK tahun 2016 ditemukan jika calon walikota atau bupati rata-rata mengeluarkan uang Rp. 20 – 30 miliar. Sedangkan ‘mahar’ politik yang dikeluarkan calon gubernur lebih besar, yakni sekitar Rp. 100 miliar. Hal tersebut disinyalir semakin menyuburkan kasus korupsi oleh penjabat demi mengembalikan ‘modal’. Bukti terpampang jelas, betapa banyaknya pejabat menjadi maling berdasi ketika sedang menduduki suatu jabatan tertentu. Sarananya pun berbeda-beda. Entah tersandung kasus suap, penggelapan dana, ataupun menjadi mafia pajak.
Selain itu sistem sanksi yang diberikan dari demokrasi juga dinilai tergolong lemah serta tidak maksimal. Sudah menjadi rahasia umum jika sistem hukum saat ini timpang, alias tajam kebawah tumpul keatas. Hukum seakan bisa dipermainkan tatkala berhadapan dengan individu berduit. Tentu kita belum lupa kasus penemuan fasilitas mewah di Lapas Sukabumi, Bandung, Jawa Barat, yang ditempati oleh para koruptor (www.kompas.com, 29/7/2018).
Jika faktanya seperti yang dijelaskan diatas, masihkah kita bisa mengatakan bahwa korupsi bisa disapu bersih dalam sistem Demokrasi-Kapitalisme? Sedangkan pada kenyataannya sistem ini sendiri yang menyuburkannya.
Khatimah
Kenyataan diatas cukuplah menjadi bukti betapa erat keterkaitan antara demokrasi dan korupsi. Sederhananya, sekuat apapun usaha rezim hari ini untuk memberantas korupsi selama masih menjadikan sistem Demokrasi-Kapitalisme sebagai sumber aturan maka upaya tersebut akan berakhir sia-sia.
Seharusnya ini bisa menjadi pelajaran bahwa aturan yang berasal dari manusia ketika diterapkan hanya akan menimbulkan masalah semata. Wajar, karena manusia juga bersifat terbatas. Walaupun dikaruniai akal yang dikatakan dengannya manusia bisa berpikir tetap saja bersifat terbatas. Olehnya segala sesuatu yang muncul dari kecerdasan manusia juga akan bersifat terbatas, termasuk sistem Demokrasi-Kapitalisme serta Sosialisme-Komunisme.
Maka pernyataan Menko Polhukam bahwa sistemnya lah yang harus diperbaiki sepertinya tidak tepat. Harus diperbaiki seperti apa, sedangkan sedari awal sistem ini memang berasal dari manusia dengan segala kekurangannya.
Seharusnya Menko Polhukam dengan tegas mengatakan bahwa sudah saatnya sistem ini diganti dengan aturan yang lebih baik. Tentu saja tidak diganti dengan sistem lain yang juga bersumber dari manusia. Namun harus dengan aturan dari Sang Pencipta, yakni Allah SWT, dan yang memenuhi syarat ini hanya sistem Islam semata. Wallahua’lam.
COMMENTS