Program yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ini menuai kontroversi
Oleh : Eka Dwi (Aktivis Muslimah)
Bali ialah kota identik dengan pantai yang indah, budayanya yang kental dan nuansa pedesaan yang masih sangat asri. Pulau yang dikenal dengan julukan pulau Dewata ini jauh dari hiruk pikuk kendaraan, bersih dari polusi, sehingga wajar jika menjadi sasaran tempat berekreasi.
Tetapi ketika pandemi melanda, Pulau Bali suasananya menjadi berubah, dari yang biasanya ramai dikunjungi, sekarang menjadi sepi pengunjung. Hal ini di karenakan adanya himbauan agar tidak mengundang keramaian yang dapat memicu penyebaran virus covid-19.
Bali yang menduduki urutan ke-9 dalam tingkat penyebaran Covid-19 di Indonesia, menjadikan banyak area wisata terpaksa harus ditutup (CNBC Indonesia, 24/05/2021). Oleh sebab itu, banyak karyawan yang terkena PHK. Akibat penutupan area wisata dan minimnya wisatawan, pariwisata Bali akhirnya terjun bebas.
Di tengah keruwetan perekonomian Bali, pemerintah merencanakan sebuah kebijakan Work From Bali (WFB) bagi ASN di tujuh kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Setengah dari 50% yang bekerja Work From Office (WFO) akan dialihkan ke Bali guna untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di sana (CNNIndonesia, 23/05/2021).
Pun demikian, tidak semua jenis pekerjaan yang diusulkan dalam WFB, hanya pekerjaan yang bersifat kesekretariatan. Selain itu, para ASN nanti tidak diperkenankan mengajak keluarga untuk WFB. Mereka juga akan diberikan biaya akomodasi oleh negara sebanyak Rp3-4 juta perbulan.
WFB Akan Pulihkan Ekonomi Bali, Benarkah?
Program yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Pasalnya, di tengah terpuruknya berbagai sektor baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain di seluruh Indonesia, pemerintah justru menggunakan dana dari APBN untuk memulihkan pariwisata dan transformasi Bali. Apalagi pemerintah sudah memberikan komitmen dalam nota kesepahaman untuk mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan ini tidak efektif dan terlihat boros. Kebutuhan urgent lainnya justru tidak diperhatikan.
Belum lagi, jika melihat peta penyebaran covid-19, bukan tidak mungkin jika virus ini akan semakin meluas dengan adanya wisatawan lokal. Misalnya saja, para ASN yang bekerja di pusat Jakarta notabene zona merah dengan tingkat penyebaran covid tertinggi se-Indonesia, lalu bekerja WFB, bukankah potensi penyebaran virus akan semakan besar? Apakah bisa menjamin para ASN yang akan bekerja di sana tidak terpapar virus?
Selain akan menimbulkan klaster baru virus, anggaran APBN yang digunakan tidak mengenai lapisan masyarakat luas, justru hanya berkutat pada urusan ASN itu sendiri. Bukankah dana yang digelontorkan nanti akan digunakan untuk akomodasi penginapan dan konsumsi ASN belaka? Lalu apakah berdampak besar bagi masyarakat di Bali? Benarkah menyelamatkan ekonomi rakyat atau justru ekonomi pengusaha?
Kebijakan WFB semestinya perlu dikaji ulang. Sebab mengabaikan aspek kesehatan dan ketidaktepatan penggunaan dana APBN. Jika tetap dilanjutkan, maka semakin mengonfirmasi keberpihakan pemerintah kepada pengusaha. Hal ini semakin menunjukkan kemesraan antara penguasa dan pengusaha. Kalau ini terjadi, maka jangan salahkan rakyat jika tak lagi menaruh kepercayaan kepada penguasa untuk mengurus negaranya.
Begitulah negara yang diatur kapitalisme, menjadikan untung-rugi sebagai pijakan. Para penguasa akan berpihak kepada kaum kapitalis, yang akan memberikannya keuntungan. Penguasa tidak pure bekerja untuk kepentingan rakyat. Maka wajar jika kebijakan dibuat untuk meningkatkan ekonomi pengusaha. Lalu menjadikan rakyat sebagai alibi untuk memuluskan kepentingan para kapitalis.
Islam Solusi Tuntas
Jika kapitalisme mengabaikan urusan rakyat, maka Islam datang sebagai solusi. Islam dengan seperangkat aturannya yang kompleks, tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi seluruh lini kehidupan. Termasuk urusan negara. Islam menempatkan kepala negara sebagai pengurus rakyatnya. Bukan hanya sebagai pelegal kebijakan. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda : "Pemimpin (kepala Negara) adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan rakyat dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Muslim).
Dalam mengatasi pandemi, Islam juga mengatur. Kepala negara Islam dahulu menerapkan kebijakan lockdown bagi negaranya. Kepala negara menutup semua pintu akses masuk ke negaranya.
Rakyat yang di dalamnya juga tidak didiamkan begitu saja, namun diperhatikan kebutuhannya. Semua kebutuhan pokok, negara yang menjamin. Negara memperhatikan kebutuhan kesehatan dan kelanjutan hidup rakyat.
Tidak hanya di masa pandemi, bahkan tidak terjadi pandemi saja, negara tetap harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat tidak pernah merasa kekurangan ataupun terhimpit ekonomi.
Sebagaimana yang terjadi di masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz, tidak ada yang mau menerima zakat sebab rakyat sudah merasa berkecukupan. Hal ini terjadi karena kas negara tidak pernah kosong. Kas negara bersumber dari pengelolaan sumber daya milik umum.
Selain itu, negara juga mewajibkan zakat dan subsidi bagi yang memerlukan. Sebagaimana Rasulullah memberi fai'i Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin dan sebagian kaum Anshar. Atau Khalifah Umar Bin Khattab yang memberi harta secara cuma-cuma kepada para petani untuk penggarapan sawah dan kebutuhan hidup mereka. Dengan begitu, kebutuhan rakyat terpenuhi, pun kesehatan mereka tetap terjaga.
Oleh karena itu, hanya dengan pengaturan Islam, ekonomi negara akan bisa membaik. Kebutuhan rakyat pun bisa terpenuhi seluruhnya. Maka sudah saatnya campakkan kapitalisme, ganti dengan Islam. Rakyat bahagia, hidup pun jadi berkah.
Wallahu 'alam bishshowab
COMMENTS