sekolah tatap muka
Pembelajaran jarak jauh(PJJ) yang dirasakan masyarakat tidak berdampak baik bagi siswa dan orang tua. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak siswa yang mengalami depresi hingga bunuh diri disebabkan oleh banyaknya tugas yang menumpuk. Dan tidak sedikit pula yang memilih untuk berhenti atau putus sekolah, ditambah lagi dengan masalah jaringan internet yang sering mengalami kendala dan kuota belajar yang tidak dimiliki.
Tidak jarang orang tua pun ikut stres karena beban mendampingi pembelajaran daring. Para guru juga mengalami kesulitan akibat mengejar target pelajaran sesuai kurikulum, sementara sarana dan prasarananya yang tidak memadai. Itulah berbagai masalah yang terjadi saat PJJ diberlakukan.
Dan pada akhirnya, Publik pun mendesak Pemerintah untuk membuka sekolah tatap muka. Tak butuh waktu lama, Pemerintah pun mengabulkannya dengan menyampaikan keputusan sekolah tatap muka tanpa memberi perhatian berimbang dalam persiapan insfrastruktur dan protokol kesehatan.
Keputusan Pemerintah ini bertentangan dengan pandangan Komisi Perlindunagn Anak Indonesia(KPAI). Dimana KPAI menilai bahwa, bulan April dan Juni 2021 bukanlah momentum tepat untuk melakukan uji coba terbatas sekolah tatap muka. Selanjutnya KPAI masih berpendapat, seharusnya bulan-bulan tersebut digunakan untuk mempersiapkan insfrastruktur dan protokol kesehatan dilingkungan sekolah.
Sekolah tatap muka masih sangat beresiko tinggi, menurut pakar epidemiologi, menyebutkan bahwa PTM dapat dilakukan jika tingkat kasus positif infeksi virus corona disuatu daerah rendah atau kurang dari lima persen, bisa juga dikatakan dalam zona aman.
Keadaan ini bisa mengerikan, karena transmisi dikalangan siswa akan tinggi hingga dapat menciptakan klaster sekolah. Padahal, tingkat positif di Indonesia berada diangka 13 persen yang artinya berpotensi tinggi dalam hal penularan dan berbahaya bagi siswa juga guru jika harus sekolah tatap muka.
Sedangkan Negara-negara yang melakukan PTM atau sekolah tatap muka dimasa pandemi telah melakukan penyiapan dengan sungguh-sungguh dan memiliki mitigasi resiko yang baik, sehingga dapat mencegah sekolah menjadi kluster baru.
Sangat sayang sekali jika Pemerintah hanya fokus mendengar desakan publik untuk membuka sekolah tatap muka. Sebab, banyak nyawa masyarakat yang dipertaruhkan. janganlah menggunakan alasan uji coba, tetapi akhirnya malah membahayakan.
Itulah kebijakan dalam sistem demokrasi yang selalu tidak berpihak pada rakyat jelata. Sangat jauh berbeda dengan kebijakan dalam Islam. Dimana jika dalam sistem Islam kebijakan khilafah menjamin keselamatan manusia. Khalifah sebagai pemimpin tertinggi akan menyandarkan setiap kebijakannya pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya mengandalkan pada kecerdasan dan kemampuan manusiawi, apalagi fokus karena desakan masyarakat.
Terjadi sinergi antara Negara sebagai pelaksana hukum syariat yang dipimpin seorang pemimpin mulia, dengan rakyat yang mudah menerima amar ma'ruf nahi mungkar. Maka, setiap kebijakannya menjamin keselamatan manusia diatas pertimbangan kemudahan. Khilafah akan tampil terdepan dalam setiap keadaan.
Dalam diri kepemimpinan seorang Khalifah, tidak ada keraguan untuk mengambil kebijakan berdasarkan syariat. karena merupakan Wahyu Allah yang Maha benar, bukan hasil uji coba kecerdasan akal semata.
Jika para pemimpin dalam sistem demokrasi, setiap kebijakan yang mereka putuskan justru berakhir dengan munculnya masalah baru. Dampaknya publik makin gamang dengan setiap kebijakan.
Semestinya publik patut melihat dengan jeli dan menyadari bahwa dibutuhkan pemimpin yang mampu mengurusi urusan umat secara amanah, serta adanya sistem yang baik pula.
Benarlah jika Islam menjadi peradaban yang gemilang hingga terdepan disegala bidang, oleh karenanya kembalilah pada Islam, kembali pada syariat dengan tegaknya Khilafah menjadi solusi atasi berbagai masalah kehidupan.
Allahu A'lam bisawwab
COMMENTS