obsesi dan cita-cita akan adanya Silicon Valley versi Indonesia, kini semakin menjadi nyata. Bukit Algoritma (Algoritma Valley) merupakan Silicon Vall
Oleh: Tia Damayanti, M.Pd. | Pemerhati Masalah Lingkungan Hidup
Di dunia ini, terdapat satu lembah. Yang karena potensinya terhadap hajat hidup umat manusia, menjadi sangat berharga dan senantiasa menjadi pergunjingan yang seolah tak ada habisnya. Silicon Valley (Lembah Silikon). Terletak di kawasan selatan San Fransisco Bay Area, Negara Bagian California, Amerika Serikat. Dinamai sebagai Silicon Valley, karena di kawasan ini banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang komputer dan semikonduktor. Industri komputer dan semikonduktor, dalam prosesnya selalu diawali dengan silikon yang terdapat dalam butiran pasir. Bay Area California memiliki pasir silikon yang kaya. Beberapa perusahaan besar dan terkenal yang menghuni Silicon Valley sampai saat ini, bisa disebut, antara lain Adobey System, Apple Computer, Cisco System, eBay, Google, Hewlett-Packard, dan Intel.
Terpesona, kagum, dan takjub pada keberadaan Silicon Valley, pada tahun 2015, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) saat itu, Mohammad Nasir memiliki obsesi dan cita-cita besar untuk membuat Silicon Valley di Indonesia. (merdeka.com, 10/8/2021). Rupanya, obsesi dan cita-cita akan adanya Silicon Valley versi Indonesia, kini semakin menjadi nyata. Bukit Algoritma (Algoritma Valley) merupakan Silicon Valley di Indonesia dan tentu, versi Indonesia. Proyek ini tengah hangat menjadi perbincangan di kalangan para pejabat dalam negeri. Sebuah megaproyek dengan anggaran fantastis hingga mencapai kisaran 1 miliar euro atau setara dengan hampir Rp 18 triliun. Megaproyek ini rencananya akan segera dimulai pembangunannya di daerah Cikadang dan Cibadak, Sukabumi.
Di sisi lain, ada sosok Budiman Sudjatmiko. Bagi anda yang mengikuti kilas politik negeri ini, tak perlu disebut sumbernya, anda bisa dengan mudah menemukan sosok Budiman Sudjatmiko. Mantan aktivis Partai Rakyat Demokrat, yang dulu sangat kritis di era Presiden Soeharto, kemudian meloncat menjadi kader PDI Perjuangan, yang kini melejit menjadi politisi, dan ini yang luar biasa, pengusaha pula. Budiman Soedjatmiko, selanjutnya disingkat BS, adalah pendiri Gerakan Inovator 4.0 sekaligus Ketua Pelaksana PT Kiniku Bintang Raya. PT Kiniku Bintang Raya adalah developer atau pengembang megaproyek ini. Apakah kemudian bisa disebut bahwa ini proyeknya BS? Wallahua'lam bishshawaab. BS menegaskan, bahwa pembangunan Bukit Algoritma dipastikan tidak akan menggunakan dana sepeserpun dari APBN. BS pun menambahkan bahwa pembangunan proyek tersebut akan didanai oleh para investor, baik dalam maupun luar negeri. (cnnindonesia.com, 11/04/2021)
Di lain pihak, ada keanehan yang sungguh di luar nalar. Yakni, BS mengharapkan Bukit Algoritma mampu memiliki status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga dapat memperoleh berbagai insentif fiskal dari pemerintah. Bukit Algoritma sendiri akan dikembangkan menjadi 'Silicon Valley' di Indonesia, yaitu kawasan pengembangan riset dan sumber daya manusia yang berbasis industri 4.0. Harapannya, kawasan ini juga bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di dalam negeri secara berkelanjutan. Sebetulnya harapan tersebut sah saja adanya. Namun terjadi kontradiksi. Tidak didanai sepeserpun dari APBN, namun meminta tunjangan fiskal dari pemerintah. Lalu, apa bedanya? Sungguh sebuah kontradiksi di luar nalar yang layak dikritisi.
Dunia Internasional, tentu menyambut gembira adanya pembangunan Silicon Valley versi Indonesia. Ada konstelasi geopolitik global, sebagaimana dikutip dari goodnewsfromindonesia.id (7/4/2021). Indonesia merupakan pengguna internet tertinggi di kawasan ASEAN. Oleh karenanya, maka Facebook dan Google, dua raksasa teknologi, berencana memasang kabel bawah laut antarbenua, guna menghubungkan Indonesia, Singapura, dan Amerika Utara. Namun dibalik semua itu, sebagaimana sudah jamak terjadi dalam beberapa dekade, ada kepentingan geopolitik global , terutama bagi Amerika. Kabel bawah laut yang akan melalui kawasan Indo-Pasifik, menjadi sangat penting bagi Amerika untuk mengamankan kawasan ini. Aman dalam artian lingkup geopolitik dan strategi defensifnya. Hal demikian itu, menjadikan banyak kalangan mulai bertanya-tanya. Dan tak sekadar bertanya melainkan sudah mulai menduga dengan dasar argumentatif yang kuat bahwa dikhawatirkan peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud adalah bagian dari strategi yang tersruktur, sistematis dan masif bagi kepentingan investor alias para cukong.
Dari dalam negeri, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui untuk menggabungkan kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sekaligus membentuk Kementerian Investasi. Adapun keputusan tersebut dikeluarkan setelah pihaknya menerima surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 Perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Penafsiran terhadap keputusan ini tentu akan sangat beragam. Namun jika dipertautkan dengan pembangunan megaproyek Bukit Algoritma, Silicon Valley versi Indonesia, ketiadaan Kemenristek selaku Instansi tersendiri dipastikan akan berdampak pada ketidakmandirian arah riset dan teknologi (ristek) negara ini. Konsekuensinya adalah, bahwa sektor ristek akan mudah dikendalikan oleh jaringan teknologi global sebagai investor. Dan jangan lupa, ada para cukong di sana.
Jika nantinya megaproyek tersebut terwujud, maka akan ada link dalam satu kawasan khusus. Akibatnya dalam teritorial link semacam itu adalah sektor riset kita akan terus mengalami ketergantungan dan dikendalikan pihak asing. Dalam hal ini para cukong sebagai pemodal besar. Sementara, pertanyaannya apakah mereka akan memikirkan pembuangan limbah berupa smelter? Apakah akan ada alih teknologi bagi anak bangsa? Berapa kontribusi para cukong ini terhadap pemasukan negara? Apa yang terjadi dengan teknologi industri lokal? Satu hal yang senantiasa perlu terus diingat, para cukong ini adalah investor. Mindset dan orientasinya adalah keuntungan bisnis semata.
Begitulah karakteristik sistem kapitalisme dengan ciri khasnya yang profit oriented dan cenderung monopolistik. Adanya pengembangan riset dan sumber daya manusia, hanya dalam rangka memenuhi kepentingan kelompok tertentu saja. Yakni para cukong. Rakyat hanya mendapatkan keuntungan dalam persentase recehan, sedangkan keuntungan terbesar tetap mengalir dan menggemukan kantong para cukong. Padahal tanah dan kekayaan alamnya adalah milik rakyat yang bersifat "given". Diberikan sebagai anugerah oleh Allah Swt.
Sebetulnya infrastruktur riset dan teknologi akan menjadi agung dan mulia bila kedaulatan negara ada di tangan Islam. Islam mendesain arah ristek menjadi mandiri sehingga tidak mudah diintervensi. Khilafah Islamiyah dalam konsep ekonominya adalah pemegang fiskal yang menyandarkan pengelolaannya pada seperangkat syariat, sehingga mampu mendorong penyediaan optimalisasi pembiayaan yang independen dalam hal kemajuan ristek, tanpa harus berkompromi dengan harkat dan marwah yang tergadai pada para cukong.
Khilafah Islamiyah melakukan pengembangan ristek yang dibangun di atas ideologi Islam dan semata ditujukan untuk kemaslahatan umat, bukan sebagai alat untuk merealisasikan mimpi angan para pengusaha. Dan tentu akan senantiasa ada jaminan bagi kemajuan ristek sebagai sarana dan kebutuhan umat dalam rangka aktualisasi ibadah, jihad dan dakwah menuju ketaatan kepada Allah Swt.
Wallahua'lam bishshwaab.
COMMENTS