Proyek pulau Komodo mengancam habitat
Oleh: Wity (Revowriter dan Aktivis Muslimah Purwakarta)
Watak rakus rezim demokrasi-kapitalisme semakin akut. Segala hal yang dapat mendatangkan keuntungan akan dimanfaatkan. Tak peduli meski itu merusak habitat makhluk hidup. Kelangsungan hidup komodo pun kini terancam akibat proyek pembangunan Jurassic Park.
Upaya pemerintah menyulap kawasan Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca menjadi destinasi wisata premium ini sejatinya mendapat penolakan dari berbagai pihak. Tak hanya dari warga lokal, warganet pun turut meramaikan #SaveKomodo #SaveKomodoNow dan #SelamatkanKomodo di jagat twitter sebagai bentuk penolakan atas proyek tersebut. Namun demikian, pemerintah bersikukuh melanjutkan rencananya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tetap akan mempromosikan proyek wisata Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT). Alasannya, komodo merupakan hewan yang hanya ada di Indonesia sehingga memiliki nilai jual tinggi.
"Karena saya pikir komodo ini cuma satu-satunya di dunia, jadi kita harus jual," katanya dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 2 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Jumat (27/11). (cnnindonesia.com, 27/11/2020)
Luhut pun mengakui bahwa proyek tersebut memang bersifat komersil. Sungguh, ketamakan hanya akan membawa bencana!
Pengusaha Untung, Komodo Buntung
Klaim bahwa proyek—yang menggunakan dana APBN sebesar 69 milyar rupiah—tersebut untuk menjaga keberlangsungan komodo, sangat kontradiktif. Menurut Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp), pembangunan berbasis beton bertentangan dengan habitat komodo yang telah ditetapkan sebagai area konservasi nasional. pembangunan sumur bor sebagai bagian dari sarana dan prasarana Pulau Rinca dikhawatirkan akan mematikan sumber-sumber air di kawasan Pulau Rinca, yang selama ini menjadi tempat hidup satwa liar. (tempo.co, 25/9/2020)
Pembangunan tersebut juga nyatanya hanya menguntungkan para investor dengan bisnis mereka. Buktinya, area seluas 22,1 hektar di Pulau Rinca sudah diserahkan kepada PT Segera Komodo Lestari (SKL) untuk bisnis resort eksklusif. Adapun PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) mendapat 151, 94 hektar di Pulau Komodo dan 274,13 hektar di Pulau Padar untuk bisnis yang sama. (tirto.id, 27/10/2020)
Bukti Kerakusan Ekonomi Kapitalisme
Eksploitasi tanpa batas ini memang akan selalu terjadi dalam sistem demokrasi. Tuntutan para kapitalis yang telah mendukung para penguasa menduduki jabatannya menjadi hal yang wajib dipenuhi sebagai bentuk balas budi.
Hal ini juga tidak lepas dari watak rakus sistem ekonomi kapitalisme. Dalam ekonomi kapitalisme, keuntungan materi adalah tujuan tertinggi yang harus diraih. Tanpa mempedulikan keselamatan rakyat ataupun kelestarian lingkungan. Maka tak heran bila area konservasi pun disulap menjadi destinasi wisata.
Liberalisasi ekonomi yang dijalankan sistem ini pun meniscayakan liberalisasi SDA. Akibatnya kekayaan alam yang sejatinya milik rakyat boleh dikuasai dan dikelola oleh pihak swasta atau asing. Padahal jika dibandingkan, hasil pengelolaan SDA secara mandiri bisa menjadi sumber pandapatan negara yang jauh lebih besar daripada pengelolaan sektor pariwisata. Sehingga negara tidak perlu mengorbankan area koservasi untuk dikomersialisasi.
Sungguh, kerakusan rezim demokrasi kapitalisme telah menimbulkan kerusakan di muka bumi! Padahal Allah SWT. berfirman:
“… Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas: 77)
Lalu, bagaimana konsep perlindungan untuk sebuah kawasan dalam Islam?
Konsep Perlindungan Kawanan dalam Islam
Konsep perlindungan untuk sebuah kawasan dalam Islam disebut hima. Hima dalam bahasa Arab artinya perlindungan. Secara umum hima berarti kawasan tertentu dari sebagian barang milik umum seperti hutan yang dilindungi untuk kemaslahatan rakyat. Baik fungsi lingkungan seperti untuk kelestarian alam (di dalamnya terdapat sejumlah larangan untuk berburu dan mengeksploitasi tanaman), maupun untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi demi pandapatan negara, seperti dalam bentuk Hutan Tanaman Industri. (mmc/youtube)
Islam memandang bahwa yang berhak melakukan hima (perlindungan) atas sebagian kepemilikan umum adalah negara. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.
“Tidak ada hak proteksi kecuali milik Allah dan Rasul-Nya.” (HR. al-Bukhari, Ahmad, dan Abu Dawud)
Pada masa Rasulullah saw. ada sejumlah kawasan di sekitar Madinah yang ditetapkan sebagai hima. Salah satunya adalah Hima an-Naqi dekat Madinah. Nabi saw. menetapkan larangan berburu dalam radius empat mil dan larangan merusak tanaman dalam radius 12 mil.
Hal ini kembali membuktikan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tapi juga ideology yang mampu mengatur segala aspek kehidupan, termasuk urusan perlindungan lingkungan. Masihkah kita meragukan Islam sebagai satu-satunya solusi yang hakiki?[]
COMMENTS