Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Klaim Sukses Tangani Covid Ala Demokrasi

Klaim Sukses Tangani Covid-19 Ala Demokrasi

Oleh: Prayana (Aktivis Muslimah)

Covid-19 sudah menjadi perbincangan publik yang seakan - akan tidak ada habisnya. Keadaan negeri ini semakin rumit dan kacau. Kecurangan hingga kebohongan publik sudah sering terjadi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo mengklaim penanganan corona di Indonesia cukup baik dibandingkan negara lain. "Dalam jumlah kasus dan kematian, Indonesia jauh lebih baik di bandingkan negara lain yang jumlah penduduk yang besar, sebaiknya kalau membandingkan ya seperti itu," kata presiden (bisnis.com, 06/11/2020).

Menurut data Satgas penanganan covid-19, kasus covid-19 masih terus bertambah hingga Kamis, 5 Nopember 2020. Ada penambahan 4065 kasus baru dalam 24 jam terakhir. (nasional.kompas.com, 05/11/2020).

Jika jumlah rakyat indonesia yang terpapar virus semakin bertambah, apakah layak dianggap sukses tangani pandemi? Seharusnya jika berhasil dalam menangani corona bukan dilihat dari jumlah kasus dan kematian, tetapi di lihat dari semakin berkurangnya rakyat yang terpapar corona atau berhasil menekan jumlah rakyat yang terkena corona. Jika rakyat yang terkena corona semakin lama semakin berkurang, itu baru dikatakan berhasil dalam penanganan corona.

Menkes Terawan Agus Putranto mendapat undangan dari WHO bersama dengan menteri kesehatan dari negara lain, untuk bergabung dalam konferensi pers bersama direktur jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pelaksana tugas direktur jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (p2p) Kemenke, Budi Hidayat, mengklaim undangan WHO dalam rangka meminta terawan untuk berbagi ilmu terkait dengan kesuksesan dalam menekan jumlah penyebaran kasus covid-19 di Indonesia. Dia pun menyatakan bahwa Indonesia negara yang berhasil mengendalikan pandemi dengan baik. "Indonesia negara ketiga terbaik menangani pandemi, Alhamdulillah, makanya suport menterinya (Terawan) lihat data saja dan ini kondisi baik juga karena peranan masyarakat, yang melakukan protokol kesehatan," kata Budi Hidayat. (bisnis.com, 05/11/2020).

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menilai bahwa klaim sepihak Kemenkes adalah bentuk politasi kepada aktivitas terkait pandemi. "Politasi ini berbahaya karena proses pembelajaran bisa tidak terjadi dan bisa membuat rakyat aman," Kata Dicky. (bisnis.com, 05/11/2020).

Rakyat seharusnya bertindak waspada dan hati - hati, karena dengan adanya klaim tersebut dapat membuat masyarakat kendor dalam kewaspadaan dan kehati - hatian terhadap covid-19. Bukankah ini sangat berbahaya bagi keselamatan rakyat? Keselamatan rakyat seharusnya diprioritaskan oleh negara, bukan sebaliknya diabaikan.

"Jadi undangan konferensi pers itu bukan dalam arti mengaku keberhasilan Indonesia dalam pengendalian pandemi, tapi apresiasi karena telah melaksanakan kegiatan review IAR yang dianggap sukses," ujar Dicky. (kompas.tv, 06/11/2020). Lebih lanjut dia mengungkapkan tujuan IAR ini juga tidak semata mata mendapatkan pengalaman keberhasilan tetapi pengalaman tantangan, atau hambatan atau kegagalan dalam menangani covid-19.

Dari menteri hingga presiden sibuk mengolah kata, data dan informasi mengklaim keberhasilan penanganan pandemi. Sejatinya masih banyak rakyat yang dari hari ke hari terpapar virus corona , ini akibat dari rezim demokrasi.

Demokrasi adalah sistem rusak yang banyak memproduksi kerusakan dan kebohongan. Selain itu, demokrasi juga menyeru kepada kebebasan secara menyeluruh dalam kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan bertingkah laku. Karena di dalam islam tidak ada yang namanya kebebasan, sebab semua perbuatan manusia terikat dalam hukum syara'.

Ini buah hasil dari rezim demokrasi yang menyerukan kebebasan berpendapat, sehingga menteri dan presiden dapat berpendapat sesuai kepentingan mereka. Alhasil, kebebasan berpendapat mereka dipakai untuk kebohongan publik. Membohongi masyarakat dengan mengklaim bahwa telah berhasil menangani covid-19. Kebohongan publik yang dapat membahayakan kesehatan rakyat banyak.

Seharusnya pemimpin itu bersifat amanah dan terpercaya. Dapat menjaga dan melindungi rakyatnya sesuai dengan hukum islam. "Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang rakyatnya, apakah menjaganya (hafiza) atau menyia-nyiakannya." (HR. Nasai dan Ibnu Hibban).

Demokrasi lahir dari akal manusia, dimana akal manusia mempunyai kekurangan dan kelemahan serta keterbatasan. Ketika kita memakai hukum yang berasal dari manusia, maka yang akan terjadi adalah kekacauan dan kerusakan. Tidak ada kemaslahatannya untuk rakyat, karena demokrasi dipakai untuk kemaslahatan sebagian orang yang mempunyai kepentingan seperti penguasa dan pengusaha.

Sistem yang rusak tidak bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Sudah semestinya kita memakai hukum buatan Allah, bukan hukum buatan manusia. "Menetapkan hukum itu qhanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang qq dan Dia pemberi keputusan yang paling baik." (QS. Al-An'am: 57).

Undangan WHO dikapitalisasi rezim untuk overklaim keberhasilan, padahal undangan tersebut karena Indonesia sudah menyelesaikan IAR secara administratif bukan indikator keberhasilan penanganan covid-19.

Sudah saatnya rakyat sadar politik sehingga tidak mudah untuk ditipu atau dibohongi oleh rezim saat ini. Demokrasi sistem kufur dan batil yang mana hanya menyengsarakan rakyat dan bukan solusi untuk problematika umat. Berita yang diberikan kepada rakyat tidak sesuai dengan realita yang terjadi.

Masyarakat dibuat terus berharap akan ada perubahan yang lebih baik, nyatanya semakin memperburuk keadaan. "Jika amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. Sahabat bertanya bagaimana amanah itu disia - siakan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab jika suatu kehormatan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggu lah kehancuran." (HR. Bukhari).

Konsep Islam tentang sistem dan kepemimpinan sebenarnya sudah ideal. Contoh paling ideal pemimpin islam tentu saja Nabi Muhammad saw. Beliau adalah seorang pemimpin yang suri tauladan. "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu Suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. " (QS. Al Ahzab: 21).

Lantas, mengapa kita tidak berharap kepada sistem yang mana dalam naungannya umat diriayah dan disejahterakan serta dipenuhi kebutuhan hajat hidupnya?

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Semua problematika manusia ada solusinya di dalam islam. Sehingga dapat menyelesaikan semua masalah baik masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, sanksi dan banyak lagi. Untuk itu mari kita ganti sistem saat ini dengan sistem islam di bawah naungan khilafah.

Walahu alam bish - shawab.

Post a Comment for "Klaim Sukses Tangani Covid Ala Demokrasi"