Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

POLITIK IDENTITAS TANPA BATAS

Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (8/9). meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas penggunaan politik identitas dan politik SARA dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Menurutnya politik identitas dan SARA harus dicegah karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.  Pernyataan ini sulit untuk tidak dikaitkan dengan peristiwa dan kepentingan politik lain. Terlebih suhu politik nasional pra pilkada serentak 2020 kian memanas.  Realitas politik identitas menegaskan satu hal, yakni keinginan umat yang menggelora dan semakin membuncah terhadap kepemimpinan Islam. Kerinduan yang muncul bukan semata semangat berapi-api yang bakal kandas seiring waktu berjalan. Kerinduan ini lahir dari kesadaran yang terus dipupuk yang lahir dari keimanan umat dan keyakinan terhadap risalah Ilahi sebagai risalah terbaik sampai akhir jaman.

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si (Pemerhati Politik Islam)

Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (8/9). meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas penggunaan politik identitas dan politik SARA dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Menurutnya politik identitas dan SARA harus dicegah karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pernyataan ini sulit untuk tidak dikaitkan dengan peristiwa dan kepentingan politik lain. Terlebih suhu politik nasional pra pilkada serentak 2020 kian memanas. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang ‘keceplosan’ mengaitkan lemahnya dukungan terhadap PDIP di Sumbar dengan Pancasila, "Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," nyinyir Puan.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dan bertanya-tanya dengan rentetan kekalahan yang dialami partainya di tanah Minang tersebut. "Saya pikir kenapa ya, rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD," kata Megawati saat memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (02/09).

Tiga generasi satu orientasi. Bagi masyarakat Sumbar, luka lama seolah terkelupas. Mantan Presiden Soekarno pernah memerintahkan operasi militer di Sumbar dalam menumpas pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada akhir tahun 1950-an. Pengerahan kekuatan militer itu menjadi awal perpecahaan yang menimbulkan luka dan trauma mendalam. Hal ini diungkapkan budayawan Minangkabau, Edy Utama.

Tak belajar dari tersungkurnya penista agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada DKI lalu. Nyinyiran-nyinyiran politik berbuntut panjang sangat mungkin akan mengubah konstelasi pilkada serentak. Politisi partai nasionalis-sekuleris memang tak pernah mau belajar dari sejarah. Ini bukan soal siapa yang pada akhirnya menang atau kalah dalam pilkada. Mengambil ibroh politik itu lebih penting agar kekacauan kehidupan berbangsa tak semakin parah.

Keniscayaan Politik Identitas

Ojo kanthi ngowahi adat. Filosofi Jawa ini baiknya dipahami oleh para politisi sekuler. Sebagai negeri muslim mayoritas terbesar di dunia mustahil bisa melepaskan diri dari politik identitas. Politik identitas telah final kuat melekat menjadi ruh perjuangan melawan kepentingan penjajahan sampai kapanpun, dulu kini hingga nanti.

Jejak Khilafah di Nusantara menjadi bukti eksistensi politik identitas. Meski replika ‘Snouck Hurgronje’ terus dipasarkan, toh nyatanya tak bisa menghapus politik identitas. Bahkan yang baru saja booming hanya melalui 57 menit film dokumenter karya sejarawan muda muslim asli Indonesia menjungkirbalik narasi sesat yang ditopang kekuasaan selama lebih dari tujuh dekade.

Lagian apa salahnya politik identitas bagi umat Islam di Indonesia? Toh Viktor Bungtilu Laiskodat lantas beruntung menang di Pilgub NTT 2018 yang masyarakatnya memang mayoritas non muslim. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk agama Nasrani di NTT mencapai 89,6 persen dari total penduduk. Bila politik identitas ditolak, sebaiknya biarkan NTT dipimpin oleh gubernur muslim. Selesai urusan politik identitas.

Namun, bukan politisi sekuleris-pragmatis jika tidak berdiri di dua kaki. Terkadang politik identitas diakui sebagai faktor yang menguntungkan. Kampanye pilih wakil presiden seorang kyai, calon kepala daerah mirip Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kepala daerah hafidz qur’an, dsb. Mereka mengeksploitasi simbol-simbol agama mayoritas untuk kepentingan politik dinasti.

Auto ambyar. Kekacauan berpikir politisi pragmatis semakin menggejala menjelang pilkada serempak. Sibuk menolak politik identitas di satu sisi, sisi lain mengambil keuntungan atas simbolisasi perjuangan muslim dunia untuk kemerdekaan Palestina. Palestina tak sekedar soal kemanusiaan, Palestina merupakan negeri Islam yang terjajah tanpa Khilafah.

Perhatikan kala Gibran Rakabuming Raka (Gibran) mendapat syal bermotif bendera Palestina dari Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Samsurie Jumat (28/8/2020). “Palestina adalah simbol perjuangan yang tak pernah mati tak pernah henti, itu akan menjiwai Mas Gibran dengan harapan perjuangannya menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup Kota Solo akan tercapai”, kilahnya.

Bagaimanapun harus diakui bahwa kekuatan besar umat Islam di Indonesia telah menjadi magnet politik yang mustahil diabaikan. Blunder ocehan Menag melalui narasi radikalisme ‘good looking’ memperkuat eksistensi politik identitas. Kebijakan sertifikasi terpaksa berhadapan dengan penolakan umat, setidaknya diwakili oleh MUI Pusat dan PA 212. Politik identitas (Islam) akan selalu menemukan jalan sesempit apapun celah yang dianugerahkan.

Rindu Kepemimpinan Islam

Realitas politik identitas menegaskan satu hal, yakni keinginan umat yang menggelora dan semakin membuncah terhadap kepemimpinan Islam. Kerinduan yang muncul bukan semata semangat berapi-api yang bakal kandas seiring waktu berjalan. Kerinduan ini lahir dari kesadaran yang terus dipupuk yang lahir dari keimanan umat dan keyakinan terhadap risalah Ilahi sebagai risalah terbaik sampai akhir jaman.

Ditambah pressure eksternal umat melalui narasi anti Islam yang dibidani Barat melahirkan gejala kronis islamophobia sampai pada titik khilafahphobia. Umat semakin merasakan kedzoliman dan ketidakadilan yang nyata tatkala mereka terus mengulang tadarrus Al-Qur’an surat an-Nuur ayat 55 yang artinya,

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Silih berganti pemimpin muslim pada level pemerintahan pusat maupun daerah tidak memberikan garansi kebebasan bagi umat untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah. Umat dituntut toleransi namun selalu menerima dikriminasi, stigmatisasi dan labelisasi. Pada akhirnya umat sampai pada point kesimpulan kepemimpinan Islam tak setara dengan pemimpin muslim berlogo Islam. Simbolisasi Islam itu sendiri penting, namun tak cukup sekedar simbol.

Di tengah kerinduan akan hadirnya kepemimpinan Islam, arus baru sengaja dikelola dengan apik melawan narasi anti Islam. Sosialisasi ajaran Islam kaffah di tengah umat terus dilakukan tanpa mengenal kata putus asa. Gayung bersambut umat menyambut seruan tulus kembali kepada manhaj kenabian. Relung qalbu umat beresonansi pada frekuensi yang sama, tauhid “Laailaaha Illallah, Muhammad Rosulullah”

Literatur-literatur politik Islam diburu kaum pembaharu yang ditakdirkan akan lahir setiap 100 tahun. Kitab-kitab muktabar terus membakar, semakin mengakar. Secara tak langsung program literasi untuk generasi turut menginspirasi. Kajian-kajian tsaqofah Islam oleh para da’i tak bersertifikasi sungguh tak pernah sepi. Tanda datangnya fajar kemenangan Islam tak lama lagi

Pertanyaan umat seputar pemerintahan Islam terus ada. Topik Khilafah menjadi trend opini dalam satu dekade terakhir. Maka, tulisan ini bisa menjadi sedikit informasi awal tentang Khilafah untuk dipahami umat. Adapun selebihnya sangat dianjurkan untuk mengkajinya secara intensif.

Menurut Imam an-Nawawi mengenai hukum menegakkan Khilafah. Beliau menyatakan “Mengenai wajibnya Imamah dan penjelasan tentang metodenya, maka umat wajib mempunyai seorang Imam (Khalifah) yang menegakkan agama, membela Sunnah, membela orang-orang yang dizalimi, serta memenuhi hak, dan mengembalikannya pada posisinya.”

Beliau melanjutkan, “Saya tegaskan, pengangkatan Imamah (Khilafah) hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak ada yang layak, kecuali satu orang, maka menjadi fardhu ‘ain baginya, dan dia wajib memintanya, jika mereka (umat) tidak memulainya (dengan memberikan jabatan itu kepadanya)” [Imam An-Nawawi, dalam kitab Raudhatu at-Thâlibîn wa ‘Umdatu al-Muftîn, Dâr al-Ma’rifah, Beirut, cet. I, 1427 H/2006 M, Juz IV/252].

Adapun menurut al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitabnya, as-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah al-Juz’u at-Tsâni, syarat-syarat yang menentukan sah dan tidaknya akad Khilafah (Imâmah), yang disebut Syurûth al-In’iqâd ada tujuh antara lain harus Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu melaksanakan amanat khilafah. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka akad Khilafah tersebut dinyatakan tidak sah.

Dalam kitabnya, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Dâr al-Ummah, Beirut, cet. V, 1424 H/2003 M, Juz II/42 disebutkan “Ketika syara’ mewajibkan umat ini mengangkat Khalifah untuknya, maka syara’ telah menentukan untuknya metode yang digunakan untuk mengangkat Khalifah. Metode ini dinyatakan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat. Metode itu adalah bai’at.”

Sehingga metode yang disebutkan oleh Imam an-Nawawi, termasuk al-Mawardi, dalam kitab beliau, seperti penunjukan putra mahkota (istikhlâf wa wilâyatu al-‘ahd), maka menurut al-Qadhi an-Nabhani, bukanlah metode baku. Tetapi, hanya sekedar uslûb. Karena, setelah istikhlâf wa wilâyatu al-‘ahd ternyata Khilafahnya dinyatakan sah dan tidak ditentukan oleh bai’at. Bai’at yang dimaksud adalah bai’at dengan suka rela dan bebas (tanpa paksaan). Setelah proses bai’at kepada khalifah usai maka sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah established.

Khilafah berbeda dengan semua bentuk sistem pemerintahan yang ada dan dikenal di seluruh dunia. Perbedaan itu ada pada semua segi: asas yang mendasarinya, pemikiran, pemahaman, maqāyīs (standar), serta hukum-hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai urusan, juga konstitusi dan undang-undang yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan, serta bentuk negara.

Semua itu rinciannya membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam. Maka, penulis menyarankan agar para pembaca membuat kajian-kajian khusus untuk lebih memahami sejumlah perkara terkait politik dan sistem pemerintahan Islam. Insya Allah semua yang diniatkan untuk kebaikan, akan menghantarkan pada kebaikan pula. Wallaahu a’lam bi ash-shawwab.

Post a Comment for "POLITIK IDENTITAS TANPA BATAS"