Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GAME CHANGER, INOVASI JUGA BUTUH IDEOLOGI MUMPUNI

Game changer diartikan berperan pada situasi atau ide yang mendobrak dan mengubah cara berpikir masyarakat akan sebuah tatanan. Mereka yang berkiprah seputar game changer biasanya sadar bahwa inovasinya akan membawa perubahan bagi orang banyak dan juga dapat membumikannya.
Oleh: Zawanah Filzatun Nafisah (Pengamat Sosial)

"Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi,". Demikianlah ungkapan Presiden Jokowi dalam pidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke 75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (23/9/2020).

Jika sesuatu dijadikan sebagai sebuah inovasi dan pendobrak tatanan kehidupan masyarakat. Akan dianggap kehadirannya pada eureka moment (kedatangan ide pada saat sangat dibutuhkan). Game changer diartikan berperan pada situasi atau ide yang mendobrak dan mengubah cara berpikir masyarakat akan sebuah tatanan. Mereka yang berkiprah seputar game changer biasanya sadar bahwa inovasinya akan membawa perubahan bagi orang banyak dan juga dapat membumikannya.

Dalam pengamatan sosial, game changer banyak berkembang di berbagai ranah. Cukup signifikan pada lingkup financial technology (fintech) dan riset atau penelitian. Game changer menjadi objek pada difusi sosial. Terjadi proses menyampaikan inovasi (mengkomunikasikan penemuan, pesan dan gagasan baru) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial (Rogers, 1971).

Inovasi ini akhirnya bisa dikenal atas bantuan kondisi politik dan teknologi. Informasi yang disajikan kepada panggunanya yakni masyarakat secara umum baik di ruang publik maupun di ruang privat adalah informasi yang diinginkan pemimpin politik atau bahkan konspirator. Dengan urgen dan pentingnya kemudahan akses terhadap vaksin misalkan, penggunaan vaksin kemudian ditempatkan oleh penguasa sebagai inovasi dan kini game changer. Namun belum tentu demikian idealnya, karena dibalik vaksin ada kepentingan kapitalis.

Jika kita perhatikan, dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementrian Kesehatan Tahun 2020-2024 memberikan ruang penguatan Litbang Kesehatan dengan solusi bekerjasama dengan luar negeri. Dan kalau kita melihat kebijakan diplomasi kesehatan kemenkes, sangat progresif dengan merencanakan MoU bersama 22 negara sahabat. Tak hanya sampai disitu, diplomasi kesehatan ini akan sangat detail dari sisi konsep hingga aplikasi di lapangan. Penyiapan Joint Action Plan (JAP), Plant of Action (PoA) hingga Joint Working Group (JWG). Sementara kerjasama bilateral di dunia kesehatan tidak terbatas hanya logistik dan teknik saja tapi lebih spesifik lagi pada konsep dan aktivitas pengembangan, kampanye hingga penjualan dalam industri vaksin dan promosi kesehatan.

Menyimak sedikit pendapat Bill Gates pada The Economist ia mengatakan bahwa kelak diakhir tahun 2021 akan ada vaksin covid 19 yang efektif dan diproduksi massal. Yang mana itu terjadi pada saat sudah jutaan orang yang meninggal dunia dan 90% bukan meninggal karena Covid 19 tapi karena penyakit lain seperti HIV, Malaria dan lain-lain. Yang sakit gawat pun enggan berobat karena mengkhawatirkan covid 19 di fasilitas kesehatan. Penyebabnya ada dua yakni buruknya sistem kesehatan dan lumpuhnya ekonomi dunia.

Bill Gates bicara sistem kesehatan demikian, hal yang pernah tak bisa diterima bagi salah satu mantan menkes kita saat penanganan virus flu burung. Karena menurut beliau, Bill Gates tidak berlatar pendidikan kesehatan, pasti ada keuntungan ekonomi yang dicari dibaliknya. Dalam Buku ‘Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung’ mantan menkes tersebut menulis mengenai konspirasi Amerika Serikat dan WHO dalam mengembangkan "senjata biologis" dengan menggunakan virus flu burung, kemudian memaksa negara dunia ketiga untuk membeli vaksinnya.

Saat difusi sosial berhasil, vaksin akhirnya menjadi bahan perbincangkan dan disepakati urgensinya bahkan menjadi bahan rebutan. Dikala pandemi ini, telah muncul naluri tiap manusia untuk mempertahankan diri dari covid 19. Yang bisa memproduksinya akan berenergi penuh menciptkannya. Minimal untuk pelindung dirinya, syukur-syukur bisa dijual dan diproduksi massal. Bahkan negara dunia akan mengatakan ‘my nations first’ agar vaksin tersebut lebih dahulu untuk mereka.

Sistem kesehatan kita sudah amat ketergantungan dengan diplomasi kesehatan atau kerjasama internasional. Parahnya lagi tidak lagi dibatasi dengan kerjasama antar pemerintah atau government to government, tapi business to business (B2B). Atau dalam dunia ketenagakerjaan disebut juga adanya kerjasama antarswasta (P to P) ada tenaga medis sebagaimana komitmen indonesia sejak MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang meniscayakan pasokan tenaga kerja asing hingga profesi medis.

Lihatlah bagaimana nasionalisasi vaksin pun ternyata tidak lepas dari mekanisme B2B tersebut. Ini celah bagi kapitalis. Kalau diharapkan ada anak negeri yang memproduksi kebutuhan bidang kesehatan di Indonesia, maka kita sebagai rakyat tentu memilih mencintai produksi dalam negeri. Namun tidak dengan mekanisme investasi dan diplomasi dunia kesehatan. Karena pemenang tender akan kembali kepada pemilik modal terbesar dan hampir semua pemenang bermodalkan dana asing atau milik investor asing.

Jika kita pun masih tetap akan membeli produk anak negeri, maka kita harus membayar lebih. Karena pihak yang sudah bekerjasama dengan pemerintah tadi akan memproduksi massal dan memiliki harga jauh lebih murah. Sementara daya beli rakyat Indonesia masih rendah. Inilah yang mematikan usaha dalam negeri semenjak bercokolnya kapitalisme dalam semua kebijakan di Indonesia dan negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya. Ahmad Rusydan Utomo, Ph.D., seorang konsultan independen di bidang genetika molekuler bahkan mengatakan bahwa cara berfikir kapitalistik ala barat juga sudah menjangkiti kalangan intelektual yang ingin dihargai atas intellectual property, lisensi dan indirect cost.

Game changer yang ditujukan pada vaksin ini hanyalah sebuah inovasi, dia hadir bisa mempermudah urusan manusia dan membantu mempercepat penyelesaian problem manusia. Vaksin hanyalah satu alat ikhtiar dari sekian banyak produk yang harus disediakan pemerintah untuk men-support kebutuhan bidang kesehatan rakyatnya. Namun ingatlah, bahwa keberadaannya harus ditopang dari ideologi yng sangat kuat dan tangguh. Bisa memaksimalkan fungsi game changer sesuai pada maqomnya, tempatnya. Lebih tinggi lagi adalah produksi hasil sains dan teknologi (madaniyah) yang penggunaannya berdasarkan koridor syariat Islam. Ideologi yang mulia tersebut adalah Ideologi Islam.

Selama ini kita perhatikan, pengabaian akan penerapan ideologi Islam membuat insight negara amat terbatas sehingga mengadopsi ideologi dunia yang sedang dibawa oleh negara terkemuka. Zahid Ivan Salam dalam bukunya “Jihad and the Foreign Policy of the Khilafah State” menyebut negara terkemuka ini disinonimkan dengan istilah ‘penentu kebijakan’ atau ‘negara adidaya’. Amerika Serikat dan Inggris dianggap berpengaruh besar dan paling efektif ‘campur tangan’ dengan urusan negara-negara di dunia. Mereka punya visi dan karakteristik hingga punya tempat dihati pemimpin negara di seluruh dunia. Dan negara adidaya itu yang membuat konferensi internasional di bidang kesehatan menjadi hebat dimata dunia. Propagandanya ada pada WHO, UNAIDS, ASEAN, GHSA, FPGH, OKI dan lembaga internasional lainnya baik formal pemerintahan maupun non government organization (NGO).

Tak heran jika sistem kesehatan nasional pun harus mengikuti standar internasional dan diawasi secara ketat dalam pengukuran indeks kebahagiaan dunia, Human Development Index (HDI) dan lain-lain. Belum lagi grand desain SDGs dan berbagai pola propagandis dan mitos dari negeri barat. Sungguh negeri ini tak bisa lepas dari hegemoni barat.

Ada bahayanya diplomasi kesehatan ini bagi Indonesia. Ketergantungan menyebabkan produk kesehatan akan sangat mahal bagi rakyat. Belum lagi jika investasi kesehatan berbasis hutang, tentu negara ini akan terlilit hutang. Kesehatan rakyat akan sangat terancam jika tidak diatasi segera dan dengan cara yang tepat. Mungkin saja manusia bisa punah sebagaimana pandemi Indonesia sudah terpapar covid-19 hampir satu stadion lapangan bola atau 10 ribu jiwa.

Atau menurut Thomas R. Malthus, ketika kebutuhan kian bertambah sementara persediaan tidak mencukupi, bisa dilakukan pengekangan segera atasi kemelaratan (misery) hingga pembunuhan rakyat yang tidak produktif baginya semisal pembunuhan anak-anak (infanticide), pembunuhan orang-orang cacat dan orang tua. Na’udzubillah. Sungguh ‘perkawinan’ herd imunity dan positive check ala Malthus ini amat membahayakan. Genosida sistemik yang disebabkan ideologi yang tidak sesuai fitrah manusia.

Maka bahaya ideologi, nampak ketika apa yang ditunjuk sebagai game changer adalah sesuatu yang tarafnya adalah hasil dari sebuah pemikiran, bukan pemikiran itu sendiri. Pemikiran yang isinya kekuatan ideologi yang memuaskan akal, sesuai fitrah manusia dan menenangkan hati. Tidak ada pada ideologi kapitalisme, demokrasi, apalagi komunisme dan sosialisme. Ianya ada hanya pada Ideologi Islam.

Sebagiamana yang ditulis oleh Ustadz Hafidz Abdurrahman dalam bukunya Diskursus Islam Politik dan Spiritual bahwa Islam memiliki banyak bukti kemampuanya sebagai mabda (ideologi) dunia. Pertama, secara normatif kita bisa membuktikan kemampuan Islam sebagai ajaran politik dan spiritual dengan elemen pemikiran dan metode. Kedua, secara historis ganyak bukti bisa dilihat dalam catatan sejarah baik sirah Ibnu Ishaq, Maghazi Al Waqidi, Tabaqat Ibn Sa’ad, SIrah Ibn Hisyam, Tarikh al Umam wa al Mulk, Tarikh Ibn Katsir dan sebagainya. Ketiga, secara empiris, banyak bukti bisa disaksikan hingga saat ini misalkan dari keberadaan pengadilan (al Qadhi) dan institusi pemerintahan (al hakim) yang teraplikasi dalam sistem khilafah hingga abad ke 19 Masehi. Demikianlah agungnya Ideologi Islam.[]

Post a Comment for "GAME CHANGER, INOVASI JUGA BUTUH IDEOLOGI MUMPUNI"