Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ekonomi Indonesia Minus 5,32%?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 3,4%. Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2020 minus 5,32%. Realisasi ini lebih dalam dari angka prediksi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 3,4%. Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi.

Airlangga juga memproyeksi ekonomi Indonesia bisa terseret ke jurang resesi dengan asumsi realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III akan kembali mengalami kontraksi.(detik.com, 8/8/2020) Jika pertumbuhan ekonomi minus 5,32%, maka penghasilan pengusaha akan terganggu dan berimbas kepada penghasilan seseorang, karena perusahaan melakukan PHK atau pemangkasan gaji.

Oleh karena itu masyarakat wajib bersiap-siap jika kena PHK. Bagaimana mengatur keuangan, paling tidak jika kondisi membaik baru bisa hidup layak lagi. Adanya resesi juga tidak menutup kemungkinan akan adanya PHK massal atau di rumahkan tanpa digaji dan diberi tunjangan. Jika usahawan, maka harus memutar otak, selain efisiensi, apalagi usaha yang harus dilakukan saat resesi, tidak diam saja dan menunggu waktu.

Alhasil kemiskinan akan meningkat, sementara di sisi lain biaya hidup dan kesehatanpun meningkat di tengah Covid-19. Iuran BPJS kesehatan naik, tagihan listrik naik, tagihan rumah tangga serta kebutuhan anak sekolah dan lain-lain tetap berjalan normal namun tidak disertai kenaikan pendapatan atau bahkan tanpa pendapatan, hidup mengandalkan tabungan dan aset yang tersisa itupun kalo ada. Sejak awal badai pandemi mendera, rezim Indonesia memang terkesan terlalu optimis dalam menyusun proyeksi pertumbuhan ekonomi, sementara faktanya tidak menjelaskan bagaimana proses yang akan dilakukan untuk mencapainya kecuali janji manis bahwa ekonomi akan meroket di bulan September. 

Bagaimana mungkin menyusun proyeksi pertumbuhan ekonomi di saat terjadi penurunan suplay atau pasokan dan demand atau permintaan secara global dimana permintaan konsumen merosot drastis saat pandemi. Sektor produksi pangan adalah satu-satunya sektor yang masih tetap stabil permintaannya, namun dilansir dari liputan6.com, 29 Mei 2020, pemerintah Indonesia mensupport hanya dengan bantuan bagi 2,76 juta petani miskin berupa dana tunai sebesar Rp300.000 per orang selama selama 3 bulan untuk pembelian Saprotan (Benih, Pupuk, Pestisida, dll). Dan penurunan suku bunga kredit untuk petani miskin.

Dampaknya, permintaan pangan diselesaikan dengan banjirnya impor pangan. Lalu dari mana akan terjadi angka pertumbuhan? Angka pertumbuhan yang mencapai angka minus adalah pertanda bencana bagi masyarakat sekaligus menunjukkan abainya pemerintah dalam mengurus urusan rakyatnya. Sebab angka pertumbuhan ekonomi ala kapitalis adalah angka kesejahteraan semu. Semu karena hanya dihitung rata-rata dari PDB. dimana pertumbuhan ekonomi hanya diukur dari perluasan barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu, bukan kesejahteraan per individu.

Jika yang semu saja sudah tidak tercapai, maka fakta kehidupan rakyat yang sebenarnya jauh lebih buruk. Ukuran angka pertumbuhan ala kapitalis juga dihitung dari variabel tingkat suku bunga dan sektor non-riill lainnya. Jadi, kalau yang gabungan sektor saja sudah tidak tercapai berarti pertumbuhan di sektor riil produksi barang dan penawaran jasa pasti sangat rendah, artinya pendapatan masyarakat sangat rendah. 

Kondisi ekonomi dunia yang yang terus mengalami krisis keuangan tak lain adalah akibat praktek ekonomi ribawi yang menjadi basis sistem ekonomi kapitalis. Kondisi sektor riil yang terhambat secara global pun tidak bisa diatasi dengan kebijakan fiskal dan moneter sekuler. 

Sistem Islam Solusi Krisis Ekonomi Global

Penerapan sistem ekonomi Islam akan menghasilkan perekonomian yang stabil, jauh dari krisis, tumbuh secara hakiki dan berpengaruh riil pada taraf hidup masyarakat baik saat terjadi pandemi maupun tidak karena;

Pertama, khilafah mencanangkan ukuran kesejahteraan sampai level individu. Kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan, setiap individu dalam masyarakat khilafah.

Kedua, sistem ekonomi Islam akan menata sistem fiskal yakni tidak bertumpu pada pajak yang berakibat turunnya daya beli masyarakat.

Ketiga, sistem ekonomi Islam akan menghilangkan riba sebab Islam dengan tegas mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Alquran menyebutkan orang yang makan riba tidak akan bisa berdiri tegak. Hal itu mengisyaratkan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan riba tidak akan tegas stabil, sebaliknya akan terus goyah diguncang krisis. Tanpa riba perekonomian akan berjalan adil dan jauh dari kedzaliman, eksploitasi dan penjajahan.

Keempat, menstabilkan sistem moneter dengan 2 cara yaitu; (1) meniadakan sektor non-riil dengan begitu semua perputaran uang akan berdampak langsung pada berputarnya roda ekonomi riil. Pertumbuhan yang dihasilkan pun akan menjadi pertumbuhan yang riil dan hakiki. Pertumbuhan bisa dilihat pada peningkatan kemakmuran rakyat. (2) Pemberlakuan mata uang yang berbasis emas dan perak (Dinar dan dirham). Mata uang ini memiliki nilai intrinsik sehingga nilainya stabil. Selain itu, mata uang yang difungsikan benar-benar sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang bisa menjadi bulan-bulanan para spekulan.

Kelima, sistem keuangan berbasis baitul maal dimana sumber daya alam dikelola sesuai syariah. Sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat seperti; air, padang rumput, hutan, barang tambang dan energi serta sumber daya alam yang tabiat pembentukannya tidak bisa dimiliki secara pribadi seperti; sungai, laut, selat, danau dan sebagainya, semua itu ditetapkan sebagai milik umum. Karena itu, tidak boleh diprivatisasi, haram diserahkan kepada swasta dan harus dikelola negara dan hasilnya secara keseluruhan dikembalikan kepada rakyat. Karena itulah dalam sistem ekonomi Islam setiap warga negara, baik Muslim maupun ahludz dzimmah, akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kebutuhan pokok baramg seperti sandang, pangan dan papan, juga kebutuhan pokok dalam bentuk jasa seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan secara murah bahkan bisa gratis. Jadi penerapan sistem ekonomi Islam secara total akan memberikan kestabilan dan kemakmuran bagi semua rakyat baik Muslim maupun non-Muslim.[] 

Oleh: Nabila Zidane Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Post a Comment for "Ekonomi Indonesia Minus 5,32%?"