Refleksi Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan RI
Refleksi Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan RI
Oleh Ust. Ismail Yusanto
Dalam suasana peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 ini, saya menangkap, adanya tendensi umum di kalangan masyarakat bahwa masyarakat memaknai kemerdekaan sebatas kepentingan dirinya, yakni tuntutan kesejahteraan. Kita mendengar dimana-mana soal harapan masyarakat tentang kesejahteraan. Itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi, bagi kaum cerdik pandai, memaknai kemerdekaan tentu harus lebih daripada itu.
Terkait dengan hal itu, saya mengajak untuk mehamami masalah ini dan menemukan jawabannya. Adanya tuntutan kesejahteraan oleh masyarakat Indonesia setelah 75 tahun kemerdekaan, itu artinya kesejahteraan belum terpenuhi dan terwujud. Pertanyaannya, mengapa belum terpenuhi dan terwujud?
Jawabannya ada banyak faktor. Tetapi faktor yang utama, selain faktor individu, adalah faktor sistem. Kemiskinan itu, oleh para teoritikus, sering disebut-sebut ada dua macam: kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan budaya masyarakat, yang misalnya malas bekerja, kesalahan dalam memahami makna takdir dan sebagainya. Sementara kemiskinan struktural adalah kemiskinan sebagai buah atau efek dari sistem dan kebijakan ekonomi kapitalistik yang kita jalankan selama ini.
Jika kita ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari sudut itu, dari aspek struktural, maka kita harus menata sistemnya. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menggunakan sistem kapitalis yang eksploitatif itu dan membiarkan hegemoni korporasi begitu rupa sampai-sampai bisa mengendalikan negara menjadi apa yang disebut corporate state atau negara korporasi?
Jika pilihannya itu, maka selamanya kita tidak akan bisa mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan bersama. Sebaliknya, yang terjadi adalah justru ketimpangan yang semakin besar dan menganga seperti yang kita saksikan selama ini. Kapitalisme memang menciptakan kesenjangan ekonomi yang memperburuk keadaan negara. Ketidakadilan dimana-mana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diidamkan, yang dijadikan sila dalam Pancasila, tidak pernah terwujud.
Disitulah kita harus berpikir, apakah ada alternatif yang bisa ditawarkan oleh kapitalisme? Disinilah kita bisa mengadu gagasan dan ide. Kalau bukan kapitalisme, lalu apa? Sosialisme sebagai lawannya? Sosialis komunis sudah dicoba, dan yang terjadi bukanlah kemajuan melainkan kemunduran. Negara-negara sosialis yang bersisa di dunia modern kini hanya tinggal beberapa saja dengan wajah yang muram. Jadi, jawabannya bukan sosialisme.
Sebagai muslim, dan rakyat Indonesia adalah mayoritas muslim, mestinya kita memiliki pandangan yang bersumber dari ajaran Islam, sebagai agama dan keyakinan kita. Saya setuju dengan pernyataan Masdar F. Mas'udi beberapa tahun lalu, bahwa jika sebuah agama tidak punya peran dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dan negara, itu agama yang tidak gunanya. Islam jelas bukan agama seperti itu. Tidak mungkin Islam tidak ada gunanya. Islam jelas diturunkan sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Guna dan manfaatnya Islam, itulah rahmatan lil 'alaminnya. Mungkinkah agama yang disebut oleh Allah sendiri sebagai rahmatan lil 'alamin tidak berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara? Jelas tidak mungkin.
Jika ada anggapan atau penilaian, Islam selama ini tidak turut serta menyelesaikan persoalan masyarakat dan negara di Indonesia, persoalannya bukan di Islamnya, tapi Islam tidak pernah kita gunakan, tidak pernah kita ajak untuk turut serta menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dan dalam mengatur masyarakat dan negara.
Kita ambil salah satu fakta. Ada persoalan ekonomi di negeri ini, dimana kita semua kebingungan menyelesaikannya. Pernahkah Islam diajak untuk turut serta menyelesaikan persoalan ekomomi itu? Kita masih saja menggunakan ekonomi kapitalis, padahal kapitalisme itulah justru yang menimbulkan masalah. Bagaimana logikanya, kita mengundang sesuatu yang jelas telah menciptakan masalah itu datang ke negeri kita untuk membantu menyelesaikan persoalan Indonesia, ya pasti masalahnya tak akan selesai-selesai, bahkan tambah masalah. Itulah yang terjadi selama ini. Puluhan tahun kita sudah menerapkan ekonomi kapitalis, dengan segala cara, dan masalah tak selesai-selesai. Hasilnya nIhil. Kemiskinan tetap tak perpecahkan, jurang kesenjangan semakin menganga. Hasil kapitalisme adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tak ada kesejahteraan bersama.
Tawaran Islam
Disinilah kita akan bertemu dengan Islam. Inilah aspirasi yang kita perjuangkan. Bagaimana Islam mengatasi masalah? Apa yang ditawarkannya? Dengan cara apa? Jawabannya, tidak ada kata lain kecuali syari'ah. Syariah yang bagaimana? Syariat Islam yang menyeluruh, itulah syariah kaffah. Di beberapa masyarakat dan lembaga ekomomi, sistem syariah sudah mulai dicobakan dan hasilnya tidak ada yang terdengar gagal, paling banter tidak maju secara signifikan yang itu juga karena masih berada dalam sistem kapitalis. Politik syariah, kita melihat diterapkan di Aceh dan kita tidak mendengar gagal. Di Aceh tak terdengar lagi konflik antara Islam dan negara. Sudah selesai. Berbeda dengan konteks Indonesia secara lebih luas. Konflik antara aspirasi politik Islam dan negara terus berkepanjangan hingga sekarang. Hubungan syariat Islam dan negara berada dalam suasana yang terus menerus tegang.
Syariah yang kaffah sebagai ajaran Islam yang menyeluruh, dalam konteks tsaqafah pasti akan bertemu dengan khilafah. Antara syariah kaffah dan khilafah memang tidak bisa dipisahkan. Khilafah itu bagian dari syariah Islam di bidang politik. Sedang khilafah sebagai institusi bertugas untuk menerapkan syariah secara kaffah. Dan dengan penerapan syariah secara kaffah itulah akan terwujud rahmatan lil 'alamin.
Meyakinkan kepada masyarakat Indonesa tentang keunggulan ajaran Islam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keindonesiaan itu memerlukan dialog agar bisa difahami bersama dan diterima. Jika benar kita sebagai bangsa beradab yang selalu mengedepankan dialog dan musyawarah, mestinya kita juga berani membiarkan terjadi dialog dalam soal-soal seperti ini. Yang selama ini terjadi, dialog itu tidak ada. Kalau tidak ada dialog, dan selama tidak ada dialog, antara aspirasi syariat Islam dan negara, pasti akan melahirkan polarisasi, yaitu kutub-kutub yang terus konflik dan bertentangan bahkan makin tajam dan mengeras atas dasar curiga dan ketidaktahuan (ignorance).
Selama ini, ada anggapan, HTI adalah kelompok tersendiri yang tidak cair. Sebenarnya bukan HTI yang tidak cair, tapi karena dialog itu tidak ada. Ada situasi yang membuat wacana dan dialog antara negara dan aspirasi syariat Islam terjalin. Bagaimana wacana akan cair bila dialog tidak ada. Dan bagaimana akan terjadi dialog bila yang berkembang adalah tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim: HTI radikal, HTI anti Pancasila, HTI berbahaya dan sebagainya. Dialog itu kebutuhan kita bersama sebagai bangsa karena bangsa ini bukan milik sekelompok orang tapi milik bersama seluruh rakyat Indonesia.
Di masa pemerintahan sebelumnya, kita merasakan suasana dialogis yang lebih baik. Di masa itu, wacana dialog bisa mengalir dan cair di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak ada barrier (hambatan) politik, tidak ada ancaman kriminalisasi apalagi monsterisasi terhadap ajaran Islam, maka dialog sebagai keadaban publik bisa terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda aspirasi. Untuk memungkinkan terjadinya dialog, atmosfir sosial politik sangatlah menentukan. Tidak boleh ada atmosfir politik otoriter seperti dengan pembubaran ormas, dan semacamnya. Mestinya sebelum itu, dilakukan dialog. Pemerintahlah yang berkewajiban menyelenggarakan dialog untuk mendengar aspirasi rakyat.
Konsekuensi dari tidak dibangunnya dialog adalah polarisasi yang makin tajam dan mengeras di masyarakat. Kita lihat sekarang, aspirasi khilafah sebagai ajaran Islam bukannya menyusut bahkan semakin meluas dan kuat. Masyarakat yang menyuarakan syariat Islam tak punya cara kecuali semakin menegaskan pendirian, bahwa ide itu bersumber dari keyakinan dan agama. Bagi umat Islam, soal syariah dan khilafah itu soal ajaran, soal keyakinan. Jika dikatakan, aspirasi syariat Islam sekarang makin mengeras, itu wajar belaka, karena selain itu memang ajaran, masyarakat memang tidak diberikan ruang dialog dengan negara.
Syariat Islam dan khilafah itu soal ajaran. Soal keyakinan. Dalil-dalilnya ada. Sejarahnya pun ada, yang telah membawa umat Islam pada kejayaan peradaban dunia berbilang abad. Maka, jika sekarang disuruh melemah, ya tak akan bisa.
Setelah semua terjadi, masih mungkinkah dialog diselenggarakan? Bagi saya, bisa, asal ada perubahan kebijakan pemerintah. Jika dalam menyikapi aspirasi syariat Islam, pemerintah masih menggunakan pendekatan seperti sekarang, tak mau mendengar dan tak mau dialog, bahkan cenderung otoriter, percayalah polarisasi di masyarakat akan semakin mengeras dan makin tajam. Dan bila polarisasi itu kemudian bergeser menjadi berhadap-hadapan antara sesama anak bangsa, yang satu atas nama agama, yang lain menyerang aspirasi agama, maka yang pertama-tama harus disalahkan adalah pemerintah yang telah membuat kebijakan dan atmosfir politik yang tidak kondusif dan dialogis. Yang salah bukan masyarakat yang berhadap-hadapan, tapi pemerintahlah yang telah menimbulkan suasana konflik dan pertentangan.
Bagi umat Islam, dalam suasana syariat Islam dan negara dipertentangkan, persoalannya tinggal memilih saja. Mereka mau berada dimana. Kita mau netral saja? Mungkinkah kita mengatakan netral soal agama? Ketika kita bilang netral pada agama kita sendiri, sebenarnya itu sikap tidak netral. Bagi umat Islam, menurut saya, harus berada di posisi mendukung ajaran agama karena taruhan dan pertanggungjawabanya bukan hanya di dunia tapi terbawa sampai ke Akhirat kelak.
Sederhananya, bagaimana kita menginginkan surganya Allah tapi kita tidak membela Allah? Malah menentang Allah? Ya gak cocok. Kita meminta surganya Allah, tapi kelak dihadapan-Nya kita bilang netral atas agama Allah, ya gak cocok. Kita akan kembali kepada Allah, berharap surganya Allah, ya harus membela Allah, harus duduk dalam barisan pembela ajaran agama Allah. Inilah makna sesungguhnya dari kita memperjuangkan syariah dan khilafah. Pertama, kita ingin Islam digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan negara karena Islam diturunkan untuk membawa kebaikan yang disebut rahmatan lil 'alamin, Kedua, dalam rangka mengamalkan ajaran Islam untuk mencari ridha Allah. Lain tidak.**** Wallahu 'alam
COMMENTS