Catatan Hukum Lanjutan, Atas Insiden Ikrar Sumpah Di Gedung DPRD Kota Cirebon
[Catatan Hukum Lanjutan, Atas Insiden Ikrar Sumpah Di Gedung DPRD Kota Cirebon]
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H. | Aktivis, Advokat Pejuang Khilafah
Kontroversi munculnya kata "Khilafah" yang disejajarkan dengan ajaran Komunisme, Marxisme-leninisme, dalam pembacaan ikrar sumpah di gedung DPRD Kota Cirebon akhirnya terjawab. Ternyata, kembali PDIP yang ada dibalik perumus redaksi sumpah.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangn (PDIP) Kota Cirebon, Edi Suripno didampingi Wakil Ketua DPRD Fitria Pamungkas Wati, mengkonfirmasi soal kadernya Tidak Salah Tulis Ikrar.
Edi Suripno menilai apa yang telah dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati terkait pembacaan ikrar kesetiaan pada Pancasila sudah benar. Dikatakan Edi, konsep ikrar yang dibuat Fitria sudah sangat benar, karena tertera ada kalimat penolakan paham komunisme dan khilafah. (18/7).
Itu artinya, PDIP melalui Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon telah menyelundupkan draft Ikrar soal Khilafah, tanpa meminta konfirmasi kepada audiens bahkan juga tidak meminta petunjuk dan izin dari Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati A, MA.
Terbukti, begitu redaksi Ikrar dibacakan oleh ketua DPRD Kota Cirebon, pada kata "Khilafah" segera dikoreksi oleh ketua DPRD. Bahkan, audiens yang merupakan perwakilan warga Cirebon juga menyatakan tidak sah penyelundupan kata "Khilafah" dalam redaksi Ikrar, dan meminta Ikrar sumpah agar diulangi.
Setelah dilakukan pencoretan kata "Khilafah" barulah Ikrar sumpah kembali dibacakan ulang, dan diikuti oleh seluruh audiens.
Terkait hal ini, Umat Islam Wajib waspada Terhadap PDIP, dikarenakan :
Pertama, narasi kebencian PDIP terhadap ajaran Islam Khilafah tidak hanya dilakukan oleh Hasto Kristiyanto di DPP PDI-P, tetapi juga diadopsi oleh struktur PDIP di daerah. Jika Hasto, memaksa khilafah dengan redaksi Khilafahisme disejajarkan dengan Komunisme dalam RUU HIP, kader PDIP di kota Cirebon juga melakukan hal yang sama yakni mencantumkan Khilafah sejajar dengan Komunisme dalam redaksi Ikrar sumpah.
Kedua, kebencian terhadap ajaran Islam khilafah ini jelas merupakan narasi politik yang jahat, sesat, dan sangat menyakiti hati umat Islam. Sebab, hingga saat ini tak ada satupun dasar hukum yang bisa dijadikan sandaran untuk mendeskreditkan ajaran Islam Khilafah.
Jika Ikrar sumpah menyebutkan Komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai paham yang mengancam Negara, hal itu wajar. Sebab, berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV MPRS/1966, telah jelas adanya larangan mengemban dan menyebarluaskan paham atau Ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme.
Adapun Ikrar sumpah yang juga mencantumkan ancaman liberalisme dan Sekulerisme itu juga relevan. Sebab hal ini sejalan dengan Fatwa Nomor 07/MUNAS/VII/MUI/11/2005 Tentang Haramnya Sekulerime, Pluralisme dan Liberalisme.
Lantas, apa dasarnya Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati yang tak lain Kader PDIP menyelundupkan kata "Khilafah" dalam redaksi Ikrar Sumpah ? Apakah punya TAP MPR yang melarang Khilafah ? Apakah ada Fatwa MUI yang mengharamkan Khilafah ?
Ketiga, sikap lancang anggota DPRD Kota Cirebon dari PDIP ini patut diwaspadai. Sebab, jika dalam menyusun redaksi Ikrar Sumpah saja berani menyelundupkan substansi yang tidak dibahas atau tidak dimintakan izin audiens, anggota DPR dari partai lain juga Umat Islam patut mewaspadai dugaan karakter PDIP yang tidak segan-segan menyelundupkan sejumlah redaksi pasal dalam pembahasan produk legislasi, tanpa meminta izin dan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Apa yang dilakukan Fitria Pamungkaswati ini benar-benar telah menegasikan kewenangan ketua DPRD Kota Cirebon dan mengabaikan kehadiran warga yang ikut terlibat dalam forum. Tindakan anggota PDIP Kota Cirebon ini merupakan konfirmasi cacat moral, tidak beretika, dan tidak amanah (khianat) pada ketua DPRD Kota Cirebon dan segenap peserta.
Semestinya dia meminta izin kepada ketua DPRD Kota Cirebon untuk memasukkan kata Khilafah. Semestinya, dia juga meminta izin kepada peserta audiens sebelum menyisipkan kata Khilafah.
Kelancangan itu terkontaminasi, manakala peserta protes dan menyatakan redaksi batal dan minta diulang, yang akhirnya ditindaklanjuti oleh ketua DPRD Kota Cirebon dengan mencoret kata "Khilafah" dari redaksi Ikrar Sumpah.
Keempat, tindakan anggota PDIP Kota Cirebon yang mensejajarkan Ajaran Islam Khilafah dengan paham Komunisme, Marxisme, Leninisme, liberalisme dan sekulerisme, jelas merupakan tindakan yang menodai ajaran agama Islam. Dengan demikian, tindakan ini patut diduga telah melakukan penodaan Agama sebagimana diatur dalam pasal 156a KUHP.
Rupanya, tidak hanya ngotot memaksa RUU HIP diganti dengan RUU BPIP. PDIP, juga konsisten menyerang ajaran Islam Khilafah dengan menggerakkan struktur partai di daerah untuk membangun narasi yang mendeskreditkan ajaran Islam khilafah. [].
COMMENTS