Profesor Dr. Suteki
Oleh : Suteki Abdullah
Mengenang kebersamaan Pak Dr. Mahfudz MD di ILC tanggal 5 Juni 2018. Pagi harinya saya langsung disidang disiplin pegawai hingga berakhir pada penglepasan 3 jabatan (tugas tambahan) di Undip sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran PP 53 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
Hidup memang terus berjalan, gugatan saya atas objek sengketa Keputusan Rektor 586 2018 pun kandas di PTUN Semarang pada tanggal 11 Desember 2019. Satu hal yang terekam kuat diingatanku, tergugat dan yang berkepentingan begitu membenci KATA KHILAFAH. Bahkan terkesan dicari-cari kapan saya bicara tentang khilafah di kelas-kelas kuliah saya.
Baiklah, besok diakherat akan gantian saya laporkan dan tuntut kepada Alloh sang pencipta ide kekhilafahan. Mengapa saya dipersekusi hanya karena bicara khilafah, padahal jelas di kitab-kitab madzab dan fikih hingga karya seorang profesor di Universitas Ummul Quro Mekah bicara khilafah sebagai ajaran Islam. Nalarnya, karena sebagai ajaran, seharusnya mempelajari dan mengajarkannya adalah boleh dan bahkan dijamin oleh konstitusi RI.
Soal dikatakan belum atau tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini, itu adalah hal yang lain lagi. Sungguh naif pemikiran para intelektual yang menutup diri dari perbincangan (diskursus) tentang bentuk dan sistem pemerintahan ini. Mestinya jika mau berpikir open mind, seluruh sistem pemerintahan termasuk sistem kekhilafahan diperbincangkan dengan hangat di kelas-kelas hukum dan pemerintahan, atau sekalian dijadikan materi pokok dalam MK Hukum Tata Negara untuk selanjutnya disandingkan dan bila perlu ditandingkan dengan sistem pemerintahan lain seperti kerajaan, demokrasi atau teokrasi dan lain sebagainya. Bukan malah sebaliknya memberangus orang, kelompok bahkan para dosen dan mahasiswa yang nota benenya bertugas untuk meruhanikan ilmu untuk membicarakan tentang apa itu khilafah dan seluk beluknya.
Orang yang menyatakan dukungannya terhadap sistem ini lalu dipanggil, diancam dan direpresi karena dianggap mengancam NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Saya mendengar berita bahwa esok hari Jumat, 3 Januari 2020 ini akan ada satu mahasiswa di salah satu PTN yang akan dimintai keterangannya terkait dengan unggahannya di Medsos tentang khilafah. Tersiar kabar ia diduga terpapar paham radikalisme. Saya berharap, tindakan represif terhadap mahasiswa ditangguhkan bila hal itu ada direncanakan. Biarlah, dosennya saja yang mengalami betapa hukum penguasa kini sungguh represif. Jangan sampai mahasiswi yang baik dan bernalar sehat itu diskors hingga di-Dropp Out (DO). Bila itu terjadi maka makin menguatkan dalil saya terkait cara berhukum dewasa ini: "teaching progressive law but finding repressive law".
Sungguh terlalu kehidupan kampus sekarang. Apakah karena di Universitas telah ada Tim Pemantau Radikalisme maka harus mencari-cari celah yang mungkin ada untuk mengendus-endus isu yang sengaja dikembangkan agar dapat dinilai bahwa Tim itu ada jejak pekerjaannya. Jahat sekali niat itu bila ada. Seharusnya antar sesama insan kampus saling menjaga, menguatkan bukan saling mencari-cari kesalahan teman yang lain untuk dijadikan tumbal kekuasaan yang tak seberapa lama akan bertahan.
Pesan saya kepada seluruh insan akademis, tetaplah menjadi diri anda sendiri, yakni tetap radikal ketika memiliki prinsip yang benar itu mesti dilabeli radikal. Radikalnya insan kampus sangat dibutuhkan agar garis depan ilmu pengetahuan yang difalsifikasi di kampus tidak statis, melainkan bergeser ke pada penyempurnaan hidup sehingga praktik bernegara, berpemerintahan serta kehidupan pada umumnya dapat berubah. Perubahan adalah sesuatu yang pasti dan kodrati. Bukankah dunia ini pantareih, mengalir berubah tiada henti (Heraclitus)? The life is like amoeba not like puzzle! Anda berada di pihak yang mana, mendukung perubahan amelioratif atau menentang perubahan? Atau mau netral laksana setan bisu?
Tabik..!!!
COMMENTS