PPN naik
Oleh : Endang Mustikasari
Wacana kenaikan PPN sudah mulai di gaungkan. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen dan di berlakukan mulai 1 April 2022, lalu kembali di naikkan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, menuturkan kenaikan tarif ini akan berlanjut karena keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program keberlanjutan dari presiden Joko Widodo. Otomatis kenaikan PPN akan dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya. Tirto.id pada 8 Maret 2024.
Selain itu, Bank Dunia merekomendasikan untuk menghapus pembebasan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) guna mendongkrak pendapatan negara. Rekomendasi ini disampaikan dalam laporan Parthways Towards Economic Security Indonesia Poverty Assessment. Disebutkan bahwa, cara praktis untuk mendongkrak penerimaan negara melalui PPN adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai jenis barang dan jasa. Karena barang dan jasa yang di bebaskan PPN dengan asas keadilan bagi orang miskin, juga di nikmati oleh orang kaya. Tirto .id (8/3/2023).
Jika kita telisik lebih dalam, sangat sulit sekali rasanya negara tidak membebankan rakyatnya dengan pajak. Karena sistem ekonomi yang diemban oleh negara adalah sistem ekonomi kapitalisme. Dimana sumber pendapatan ekonomi ini bersumber pada pajak. Tidak heran jika kemudian semua barang dan jasa dikenakan pajak. Apa sih yang tidak ditarik pajak di negeri ini? Mulai dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak sewa tempat reklame, dan lain sebagainya. Perpajakan ini dikategorikan dalam beberapa bagian sedai dengan sifat an pemungutnya.
PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Adapun pengelolaannya pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat, yang bersinergi dengan daerah.
Akhirnya setiap barang belanjaan yang dikenai pajak, automatis ditambahi 12 persen dari total yang di belanjakan. Misalnya kita makan di resto dengan jumlah seratus ribu, akan tertera PPN seribu duaratus rupiah yang dbebankan kepada pembeli. Harga yang di bayarkan menjadi seratus dua belas. Bisa kebayangkan jumlah nominal setiap belanjaan kita auto bertambah karena PPN.
Berapa kian kritisnya finansial rakyat jika semua kena pajak. Sedangkan lapangan pekerjaan kian sulit. Masihkah? Bertahan dalam sistem kufur buatan manusia yang lemah dan terbatas ini?
Berbeda dalam sistem Islam, pajak di tarik dalam kondisi tertentu saja, tidak berkesinambungan. Yaitu ketika pos Pemasukan Baitul mal kosong. Pemasukan dalam Islam berasal dari pos Baitul mal yang meliputi:
- Pos fa'i dan kharaj diantaranya ghanimah, kharaj, tanah-tanah jizyah fa'i dan pajak.
- Pos kepemilikan umum diantaranya minyak bumi, gas, listrik, barang tambang, laut, sungai, selat, mata air, hutan, Padang gembalaan, hima dan sebagainya.
- Pos zakat diantaranya zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta , sapi dan domba.
Adapun pembelajaan Baitul mal meliputi beberapa pos, yaitu ;
- Dar Al khilafah
- Kemaslahatan negara
- Subsidi
- Jihad
- Pengelolaan zakat
- Pengelolaan kepemilikan umum
- Peperluan darurat
- Anggaran, pengontrolan dan pengawasan umum.
Begitulah sempurnanya Baitul mal dalam pengelolaan pemasukan dan pengeluaran yang di butuhkan negara dan terciptanya keadilan sosial dalam setiap lini kehidupan bagi semua rakyatnya yang berada dalam naungan khilafah.
Tak ada pajak yang membuat keuangan rakyat auto kritis dan miris. Saatnya kita kembali menerapkan Islam disetiap lini kehidupan kita, dan menyongsong kebangkitan umat.
Allahu A'lam bish showab.
COMMENTS