Cara Islam menstabilkan harga beras
Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik
Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (Amin) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengkritik pemerintah karena harga beras naik di pasaran. Ia menilai, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog jelang Pemilu 2024, untuk kepentingan politik salah satu kandidat.
“Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” ungkapnya.
Analisis Tom Lembong ini masuk akal. Mengingat, meningkatnya demand (permintaan) beras di pasar tidak alamiah, bukan karena adanya peningkatan konsumsi beras, melainkan karena adanya kebutuhan beras untuk bansos. Peningkatan permintaan beras untuk bansos inilah, yang totalnya hingga 1,3 juta ton, yang menyebabkan harga berasa terkerek naik.
Hanya saja, kenaikan harga beras tidak saja karena faktor bansos. Diduga kuat, kartel mafia beras menahan stok mereka digudang, sehingga suplai (penawaran) beras menurun. Hal itu dibuktikan dengan langkanya beras di sejumlah gerai penjualan beras, khususnya di sejumlah retail Indomaret, alfamaret, Alfamidi, supermarket, dan gerai beras lainnya.
Andaikan tidak ada permainan kartel mafia beras, pasti stok di pasar masih terjaga meskipun beras merengsek naik harganya. Kelangkaan stok ini diduga kuat bukan karena faktor ketiadaan pasokan, melainkan ada unsur kesengajaan menahan stok digudang. (Menimbun untuk tujuan agar harga naik).
Kombinasi kenaikan permintaan beras untuk kepentingan bansos menyuap pemilih di Pemilu 2024 dan berkurangnya pasokan di pasar karena stok ditahan oleh kartel mafia beras, menyebabkan harga beras naik tak terkendali. Jika situasi ini tidak bisa dikendalikan, bukan mustahil kenaikan harga beras ini akan dijadikan dalih oleh pemerintah untuk alasan import beras.
Akhirnya, dua kali rakyat menjadi korban kebijakan salah urus. Pertama, konsumen beras, masyarakat umum yang menjadi korban karena kenaikan harga beras. Kedua, petani yang akan terpukul saat nantinya terjadi import beras, yang berdampak pada harga jual hasil produksi petani.
Dalam Islam yang diterapkan oleh institusi Khilafah, masalah pangan adalah masalah pokok yang menjadi kewajiban Khilafah untuk memastikan setiap rakyat terpenuhi kebutuhannya. Dalam kebijakan politik ekonomi Islam, Khilafah menerapkan kebijakan politik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan asasi setiap rakyat individu per individu baik berupa sandang, pangan dan papan, juga kebutuhan kolektif mereka atas kebutuhan akan jaminan pendidikan, keamanan dan kesehatan.
Adapun untuk melakukan stabilisasi harga pangan, termasuk harga beras, Khilafah akan menerapkan hukum syariah dengan melakukan sejumlah tindakan, sebagai berikut:
Pertama, Khilafah memastikan penawaran dan permintaan akan bahan pangan (termasuk beras), yang terjadi di pasar adalah karena faktor yang alami. Sehingga, seluruh faktor yang menyebabkan terjadinya penawaran dan permintaan yang tidak alami, dihilangkan.
Permintaan tak alami itu seperti untuk kepentingan menimbun dan untuk bansos Pemilu. Penawaran tak alami seperti menghalangi stok dengan menimbun.
Masalah permintaan (demand) tak alami untuk bansos Pemilu, dalam Islam dapat dicegah. Karena, dalam Islam suksesi kepemimpinan tidak butuh kampanye berbulan bulan dan tak perlu diadakan Pemilu 5 tahun sekali.
Seorang Khalifah, saat dibai'at maka dia menjadi kepala negara Khilafah hingga meninggal dunia. Saat Khalifah meninggal, proses pemilihan calon pengganti tidak lebih dari 3 hari, Khalifah terpilih harus segera ditetapkan dan dibai'at Khalifah pengganti.
Proses yang sederhana ini, menyebabkan tidak ada kebutuhan biaya politik dalam suksesi Khilafah. Tidak perlu juga membangun citra politik dan menyuap rakyat dengan bansos, karena ukuran memilih pemimpin adalah legacy hidupnya. (Track record).
Saat Rasulullah Saw wafat, para sahabat langsung sepakat memilih Abu Bakar RA sebagai Khalifah dan membaiatnya. Abu Bakar tak perlu kampanye untuk meyakinkan dia pilihan terbaik, karena para sahabat telah menyaksikan sendiri bagaimana track record dan legacy perjuangan Abu Bakar RA untuk Islam.
Kedua, Khilafah menegakkan hukum syara' secara adil tanpa pandang bulu, dan memastikan hak jamaah (publik), terpenuhi tanpa ada yang berbuat curang. Dalam hal ini, Khalifah akan memerintahkan Qadly Hisbah yang didampingi para Syurtoh (polisi), untuk berkeliling pasar dan secara berkala mengecek gudang stok para pedagang.
Jika terjadi pembelian barang terlalu tinggi untuk tujuan menimbun, Qadli hisbah akan menghukum pelaku langsung dan seketika. Bisa dengan menghentikan transaksi, memberi sanksi tidak boleh berdagang untuk sementara waktu, memerintahkan mengeluarkan stok gudang, hingga mencabut hak berdagang hingga kondisi pasar kembali normal.
Jika ketahuan ada stok ditimbun digudang, Qadli hisbah langsung menghukum untuk mengeluarkannya dari gudang, agar pasar kembali normal. Agar harga kembali turun, karena tidak ada stok gudang yang ditahan.
Ketiga, Khilafah akan selalu menyediakan stok pangan (termasuk beras), baik untuk menstabilisasi harga di pasar, atau untuk menyantuni rakyat secara langsung. Karena tugas Khilafah, adalah memastikan rakyatnya bisa makan.
Ketika harga beras di pasar naik, bukan karena ada yang menimbun, bukan karena ada pemilu, tetapi alami karena peningkatan konsumsi atau penurunan produksi, maka Khilafah mengeluarkan stok beras milik negara di gudang, untuk membanjiri (intervensi) pasar agar harga kembali stabil.
Ketika ada rakyat tak bisa membeli beras dan tak bisa makan, bukan karena faktor harga beras yang mahal, tetapi karena miskin, maka Khilafah akan mengeluarkan stok beras di gudang negara untuk diberikan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma, sebagai bentuk santunan dan tanggungjawab negara.
Keempat, kepastian ketersediaan stok pangan (termasuk beras), harus selalu dikoordinasikan dengan ketersediaan anggaran di Baitul Mal. Jika Baitul Mal ada anggaran, maka alokasi stok gudang negara ini segera dipenuhi dari anggaran Baitul Mal.
Jika Baitul Mal kosong, sementara ada kebutuhan mendesak atas pangan, yang kebutuhan itu menjadi urgen karena banyaknya fakir miskin yang kelaparan, maka Baitul Mal segera mencarikan solusi. Bisa dengan menghimbau rakyat yang kaya untuk bersedekah, mengambil pinjaman yang syar'i, atau memungut pajak dari kaum muslimin yang kaya sekedar untuk mengatasi kelangkaan pangan untuk kebutuhan orang miskin.
Kelima, harta Baitul Mal untuk mencukupi kebutuhan stok pangan bisa berasal dari harta jenis milik umum (Al Milkiyatul Amanah), dan harta jenis Milik Negara berupa Jizyah, Kharaj, Usyur, Fai, Ghanimah maupun Anfal. Sedangkan khusus untuk mengatasi masalah stok pangan untuk penanggulangan kemiskinan, maka bisa diambil dari harta zakat karena salah satu penerima zakat adalah fakir miskin.
Semua itu dijalankan dalam sistem Khilafah, dipimpin oleh para penguasa yang jujur dan amanah, yang memiliki kesadaran bahwa kelak mereka akan dimintai tanggungjawab oleh Allah SWT. Sistem Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariah Islam secara kaffah. [].
Nb.
1. Qadly Hisbah adalah hakim yang menangani hak publik, yang sidak dan melakukan sidang cepat di lapangan.
2. Baitul Mal adalah lembaga sekaligus tempat, yang menjadi Kas Negara. Di Baitul Mal, seluruh sumber pemasukan Khilafah dikumpulkan. Dari Baitul Mal, seluruh kebutuhan anggaran Khilafah dipenuhi.
COMMENTS