Debat capres
Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik
Seperti yang penulis duga, dari tiga paparan debat Capres, sejatinya alur strategi pertahanan dari ketiga Capres tidak jauh beda. Hanya teknis untuk mengeksekusi strategi pertahanan saja yang tidak sama.
Ketika bicara penguatan pertahanan, tidak bisa dipungkiri salah satunya adalah dengan penguatan Alutsita (Alat Utama Sistem Senjata). Penguatan Alutsita mutlak harus didukung oleh anggaran yang memadai.
Begitu bicara anggaran, ujungnya ke peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan APBN. Saat masuk pada upaya meningkatkan kemampuan APBN untuk membiayai anggaran pertahanan, akhirnya semua bermuara ke pajak dan utang.
Soal pajak, ide Anies juga tak jauh beda dengan ide Gibran Rakabuming Raka. Peningkatan pajak, sejak zaman jahiliah hingga dikenal Islam, peningkatan pajak ya hanya dengan dua cara. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Anies, mengusulkan perluasan cakupan pendapatan dari pajak, itu artinya strateginya ekstensifikasi pajak sama dengan yang disampaikan Gibran. Bedanya, Anies tidak menggunakan istilah perluasan kebon binatang.
Soal utang, Ganjar maupun Anies juga sama. Sepakat dengan utang. Hanya diberi syarat, untuk kebutuhan yang produktif, bukan hutang konsumtif. Prabowo, hanya bisa menyatakan sependapat dalam masalah ini.
Tidak ada Capres yang mewakili perspektif Islam, yang menjadi suasana kebatinan mayoritas penduduk negeri ini, yang menyatakan hutang Ribawi adalah haram. Padahal, semua sumber APBN dari utang yang mengandung riba.
Tidak ada, satupun capres yang menjelaskan bahaya utang sebagai instrumen penjajahan era baru. Dengan utang, negara penjajah menjadi bebas mengambil alih kekayaan negeri ini, tanpa harus mengerahkan pasukan untuk berperang.
Utang menggunung dari China, dibayar dengan konsesi tambang nikel yang kalau dikelola sendiri, Indonesia tidak perlu utang dan akan berdaulat mengelola negara. Utang menggunung dari Amerika, harus dibayar dengan konsesi tambang emas. Begitu juga, pada sejumlah kapitalis lainnya, baik lembaga seperti IMF, korporasi, hingga utang swasta.
Semua capres tidak bisa keluar dari mainstream berfikir sekuler. Yakni, bahwa pendapatan negara itu hanya dibatasi dari pajak dan utang. Jika ingin meningkatkan pendapatan negara untuk menopang kebutuhan anggaran, termasuk anggaran pertanahan, ya tingkatkan pajak dan utang.
Al hasil, peningkatan pendapatan negara berbanding lurus dengan tingkat kezaliman terhadap rakyat. Karena, saat negara ingin pendapatan lebih, negara harus memalak pajak rakyat lebih, yang dampaknya rakyat makin terzalimi.
Untuk meningkatkan pajak, bisa dengan memperluas cakupan perolehan pajak (memperluas objek yang dipajaki). Atau melakukan intensifikasi pajak (memeras rakyat lebih keras). Cara seperti ini sejatinya adalah cara yang telah, sedang dan terus dilakukan oleh seluruh negara sekuler berhaluan kapitalisme, termasuk Indonesia.
Soal utang yang membahayakan pertahanan negara, tidak dibahas rinci oleh ketiga Capres. Utang, sejatinya adalah alat penjajahan tidak dibahas. Prabowo hanya membanggakan Indonesia taat membayar utang, tidak pernah default, sehingga bisa ngutang lebih banyak lagi. Padahal, peningkatan jumlah utang akan menjadi pertambahan beban pajak rakyat. Karena lagi-lagi, rakyat lah yang harus membayar utang melalui pajak.
Tidak ada yang berani atau mampu keluar dari berfikir mainstream. Semua, menarasikan kekuatan pertahanan pada asas anggaran yang diambil dari pajak. Sementara, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak jelas ujungnya akan membebani rakyat.
Tidak ada yang berani bersuara, akan mengelola SDA secara mandiri sebagai sumber pendapatan melimpah, untuk membiayai APBN guna menopang kebutuhan anggaran negara, termasuk anggaran pertanahan. Tidak ada yang berani nyenggol emas Freeport, Batubara yang dikuasai oligarki termasuk Luhut, nikel yang naik daun tapi dikuasai oleh swasta, asing dan aseng, dan membahas kekayaan hutan dan laut kita yang luar biasa melimpah.
Padahal, pada Januari 2023 lalu, penulis bersama Tim dari Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat dengan tim Ekonomi Muhammad Ishaq, telah menghitung potensi pendapatan negara dari sumber kekayaan alam Indonesia, sebagai berikut:
1. Batubara Indonesia memiliki jumlah cadangan hingga 37.6 miliar ton, dengan harga jual US$ 318 per Ton, dengan biaya prosuksi hanya US$ 30 Per ton. Jika 1 US$ kursnya Rp.15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Batubara sebesar Rp. 167,840,572 triliun. Saat ini, produksi Batubara mencapai 687 juta ton per tahun. Itu artinya, ada pendapatan Batubara sebesar Rp. 3,007 triliun per tahun.
2. Gas Alam Indonesia memiliki jumlah cadangan hingga 62 Miliar MMbtu, dengan harga jual US$ 20.15 per MMbtu, biaya prosuksi US$ 5 per MMbtu. Jika 1 US$ kursnya Rp.15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Gas Alam sebesar Rp. 5,635 triliun. Saat ini, produksi Gas Alam Indonesia mencapai 2.1 miliar MMbtu per tahun. Itu artinya, ada pendapatan Gas Alam sebesar Rp. 483 triliun per tahun.
3. Emas Indonesia memiliki jumlah cadangan 2,600 ton, dengan harga jual US$ 60,999,996 per ton, biaya produksi US$ 1,344,000 per ton. Jika 1 US$ kursnya Rp.15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Emas sebesar Rp. 167,840,572 triliun. Saat ini, produksi batubara mencapai 687 juta ton per tahun. Itu artinya, ada potensi pendapatan sebesar Rp 2,097 triliun dari cadangan Emas Indonesia. Saat ini, produksi Emas 70 ton per tahun dengan pendapatan Rp. 63 Triliun per tahun.
4. Nikel Indonesia memiliki jumlah cadangan 81 juta ton, dengan harga jual US$ 28,195 per ton, biaya produksi US$ 1,111 per ton. Jika 1 US$ kursnya Rp.15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Nikel sebesar Rp. 20,568,643 triliun. Saat ini, produksi Nikel mencapai 1,6 juta ton per tahun. Itu artinya, ada potensi pendapatan sebesar Rp 659 triliun dari cadangan Emas Indonesia. Saat ini, produksi Emas 70 ton per tahun dengan pendapatan Rp. 63 Triliun per tahun.
5. Kekayaan Laut Indonesia menurut perhitungan Prof Rohmin Dahuri memiliki cadangan kekayaan senilai US$ 1,330 miliar. Jika 1 US$ kursnya Rp.15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Kekayaan Laut sebesar Rp. 18,886 triliun. Jika diasumsikan, per tahun tergarap 10 % nya, maka Indoensia mendapatkan kekayaan dari hasil laut sebesar 18,886 triliun per tahun.
6. Kekayaan hutan Indonesia menurut perhitungan Prof Fahmi Amhar memiliki hutan 100 juta hektar. Jika per pohon nilainya 1 juta, per pohon x 20 pohon/ha, maka akan ada potensi 2,000 triliun. Jika yang ditebang separuhnya saja per tahun dari potensi tersebut, maka akan didapat pendapatan dari hasil hutan sebesar Rp. 1,000 triliun per tahun.
Jika dihitung secara total, maka dari 6 (enam) kekayaan alam tersebut didapatkan potensi cadangan pendapatan sebesar Rp. 20,655,696 triliun dan yang berhasil di ekspoitasi produksinya menghasilkan Rp. 7,101 triliun per tahun.
Kenapa tidak ada Capres yang mengungkap hal ini? Kenapa Capres fokus meningkatkan anggaran pertahanan dari pajak dan utang? Kenapa, tidak ada narasi nasionalisasi sektor pertambangan sebagai sumber pemasukan negara?
Padahal, kalau kekayaan alam kita dikelola secara mandiri, kebutuhan anggaran Rp 3.000 triliun itu bisa dicukupi tanpa menarik pajak. Bahkan, utang bisa dilunasi hanya dalam 3 tahun APBN.
Lagi-lagi, problemnya adalah sistem, bukan cuma pemimpin. Siapapun Presidennya, tetap akan tunduk pada hukum besi kapitalisme. Semua kekayaan alam, akan tetap dikuasai oleh oligarki.
Hanya sistem Islam, yakni sistem Khilafah yang mampu mengelola kekayaan negeri ini untuk memenuhi kebutuhan rakyat bahkan menyejahterakannya, sekaligus menjaga kedaulatan negeri dari ancaman musuh dengan konsep jihad fi Sabilillah. Kesimpulannya, penulis tidak tertarik pada narasi kampanye Capres, karena tidak menawarkan hal yang baru. Hanya copy paste kebijakan, dari pemerintahan sebelumnya.
Anies hanya sibuk menyerang Prabowo dengan isu etika kepemimpinan. Ganjar hanya sibuk menyerang Prabowo dengan isu import pesawat bekas. Sementara Prabowo, hanya sibuk berapologi untuk membela diri. [].
COMMENTS