Kasus ginjal obat sirup anak
Oleh : Nurleni (Guru)
Tragis nasib generasi masa kini, tantangan hidup mereka begitu kompleks, berbagai masalah mengepung mulai dari masalah aqidah, pergaulan, sampai pada masalah kesehatan yang mengancam kehidupan mereka.
Sejumlah keluarga korban anak gagal ginjal akut mendesak Bareskrim Polri segera menyeret pihak yang bertanggung jawab atas peredaran obat batuk sirop beracun ke pengadilan.
Sebab selain produsen atau perusahaan farmasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) patut dianggap lalai mengawasi bahan baku obat sirop hingga diterbitkannya nomor izin edar.
Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri, mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (Sprindik) yang artinya akan ada tersangka baru.
Tersangka ini, sambungnya, diduga ada kaitannya dengan prosedur penerbitan izin edar oleh BPOM yang dinilai tidak sesuai standar.
Kasus ini mengalami lonjakan pada Agustus hingga Oktober 2022, diduga berkaitan dengan tingginya cemaran dari pelarut obat sirup yang menyebabkan pembentukan kristal tajam di dalam ginjal.
Dalam perkembangannya, sekitar per 5 Februari 2023, sudah terdapat 326 kasus gagal ginjal anak dan satu suspek yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.
Dari kasus tersebut, saat itu dilaporkan total 204 anak meninggal dunia.Sisanya sembuh, tetapi dilaporkan masih terdapat sejumlah pasien yang masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta pada awal 2023.
Safitri terang-terangan menyebut peristiwa ini sebagai "kejahatan besar" karena ada pihak-pihak yang disebutnya lalai."Di titik ini saya mau menyebut anak saya dibunuh oleh sistem".
Maraknya kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian tinggi pada anak harus menyadarkan penguasa dan masyarakat bahwa ada kesalahan dalam tata kelola kesehatan di negeri ini.
Sebab kesehatan identik dengan lingkungan yang bersih, makanan yang bergizi, edukasi pola hidup yang sehat, sampai perlindungan ketat oleh negara dari penyakit menular.
Kita sama-sama bisa menilai bahwa penanganan negara terhadap kasus ini termasuk sangat lamban, sebab kesehatan dalam sistem kapitalisme dijadikan sebagai ajang jual beli. Maka tidak heran kebijakan yang dikeluarkan dari sistem ini tidak jauh hanyalah seputar persoalan uang, bisnis, dan keuntungan.
Setiap tahun subsidi kesehatan terus dikurangi, keberadaan negara bukan sebagai pengurus urusan rakyat. Namun sebagai pembuat aturan untuk memudahkan bisnis korporasi termasuk di bidang kesehatan.Terbukti kasus gagal ginjal lamban ditangani yang akhirnya mengakibatkan ratusan nyawa anak melayang. Oleh karena itu, kesehatan anak tidak akan pernah terwujud dalam sistem kapitalisme.
Dari sini, kita bisa memahami akar permasalahannya adalah bukan pada tekhnis pelayanan tapi kebijakan yang lahir dari sistem kapitalisme. Maka selama sistem ini terus diterapkan untuk mengatur kehidupan niscaya tidak akan terwujud pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Hanya Islam solusinya
Islam sebagai agama yang sempurna dan penuh rahmat memandang anak bukan sekedar aset masa depan, tapi mereka adalah bagian dari masyarakat yang wajib dipenuhi kebutuhannya dengan pemahaman ini negara dalam sistem islam akan bertanggung jawab dan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya.
Fasilitas kesehatan akan disediakan secara memadai bahkan gratis, pemenuhan gizi yang tercukupi untuk yang kaya maupun yang miskin, pendidikan yang merata baik di kota maupun di desa semua dipenuhi oleh negara.
Negara islam yakni khilafah dengan sistem ekonominya melalui baitul maal memberikan kebutuhan yang mencukupi bagi seluruh rakyatnya, termasuk anak-anak. Dimana kekayaan baitul maal diperoleh dari jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, harta tak bertuan, pengelolaan SDA, dll.
Semua pendapatannya bersifat besar dan tetap sehingga kemampuan negara dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, berkualitas, dan memadai bagi seluruh rakyatnya. Pelayanan yang diberikan negara atas dasar keimanan dan tanggung jawabnya terhadap umat bukan mencari keuntungan, karena kelak di akhirat kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah ta'ala.
Sebagaimana, Rasulullah SAW. bersabda “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Atas dasar inilah seorang khalifah wajib menerapkan seluruh aturan sesuai syariat secara kaffah (menyeluruh) termasuk dalam bidang kesehatan. Selain itu tujuan dari syariat salah satunya adalah hifdzun nafs atau menjaga jiwa manusia.
Upaya negara dalam menjaga jiwa, sifatnya tidak hanya pada penyembuhan melainkan mulai dari pencegahannya yakni menjaga peredaran obat dan makanan yang disinyalir berbahaya.
Apalagi dalam islam ada aturan untuk makan makanan yang halal dan thoyyib, yang bermakna tidak membawa keburukan pada tubuh manusia. Sehingga akan ada kontrol dan monitoring oleh Departemen kemaslahatan dibidang kesehatan secara berkala pada obat dan makanan yang beredar, negarapun menetapkan standar bahwa sebelum beredar wajib mendapatkan izin. Selain itu, negara punya lembaga riset yang akan meneliti tentang pengobatan, dan obat-obat terbaik untuk kesembuhan dan keselamatan jiwa pasien.
Dalam upaya pencegahannya negara menetapkan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pihak yang mengedarkan obat dan makanan yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, bahkan tidak segan menarik makanan dan obat-obatan tersebut dari peredarannya.
Inilah islam, sebagai sistem terbaik yang menjamin terpeliharanya jiwa manusia dan terjaminnya kebutuhan masyarakat, yakni Khilafah Islamiyah yang akan tegak kembali, dan harus diperjuangkan bersama oleh kita semua.
COMMENTS