Solusi Ketahanan Pangan
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban
Dalam forum COP28 World Climate Action Summit di Dubai, Persatuan Emirat Arab, Presiden Joko Widodo menekankan tidak ada solusi yang universal bagi setiap negara dalam mewujudkan ketahanan pangan, karena setiap negara memiliki kekuatannya masing-masing (republika.co.id, 1/12/2023).
Jokowi menyampaikan Indonesia mempunyai keunggulan berupa lahan yang melimpah dengan masyarakat yang hidup dari sektor pertanian. Selain itu infrastruktur penunjang dan ekosistem pertanian juga sudah dibangun masif dan memadai. Keunggulan Indonesia itu menurutnya bisa menjadi potensi besar yang menjadikan Indonesia sebagai penyuplai kebutuhan global, jika didukung pendanaan dan transfer teknologi.
Presiden mengatakan, “Oleh karena itu kolaborasi global harus diperkuat. Investasi di bidang pertanian dan peternakan sangat diperlukan. Terutama karena pertanian dan produk pertanian juga dapat menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan”. Indonesia pun mendukung inisiatif Persatuan Emirat Arab yang mempromosikan pusat kolaborasi internasional pada pertanian berkelanjutan dan rantai pasokan yang berketahanan, serta aksi iklim.
Jokowi berharap, inisiatif ini dapat membuahkan hasil nyata untuk menciptakan dunia yang lebih sejahtera. Optimisme presiden mendapat komentar cukup pedas dari Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia berkomentar mengenai proyek lumbung pangan atau food estate. Menurutnya, proyek yang digagas era Presiden Joko Widodo itu gagal (republika.co.id, 2/12/2023). “Food estate terbukti gagal, telat dijalankan, dan tidak menghasilkan, sehingga kita perlu evaluasi food estate itu,” ujar Cak Imin usai acara Mukernas MUI di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023) malam.
Ia menjelaskan, evaluasi food estate perlu dilakukan diantaranya dengan membuat produktivitas petani yang tinggi dan menciptakan lahan yang produktif untuk petani. Juga adanya ketersediaan pupuk dan distribusi hasil pertanian. Tugas petani itu produksi, tugas pemerintah menjaga harga sehingga peran Bulog seperti peran masa lalu yang memberikan kepastian harga sekaligus penyerapan hasil produksi. Itu lebih baik dibanding yang lain. Food estate telah gagal tegas Cak Imin.
Diketahui, food estate merupakan salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024 dan bertujuan untuk mengembangkan sejumlah komoditas yaitu cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang. Pelaksanaan program yang digagas Presiden Joko Widodo itu tersebar di sejumlah wilayah di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, program food estate atau lumbung pangan harus dilanjutkan untuk mendukung strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Dia menyebut intensifikasi telah dilakukan untuk pertanian yang sudah eksisting dan membangun food estate untuk berjaga-jaga alias menjadi cadangan negara. Jika dikelola dalam skala besar dan didukung dengan pengelolaan pertanian yang modern, Amran yakin program food estate berhasil.
Fakta Kebijakan Tak Berdasarkan Konsep Baku
Pertahanan pangan memang sangat krusial bagi negara. Setiap kelemahannya akan memunculkan celah hilangnya kedaulatan negara. Terlebih jika melihat setiap statemen para pejabat di negeri ini yang selalu berbenturan, asal berkoar ( karena tuntutan kampanye) dan samasekali tidak menjadi solusi bagi rakyat. Dan memang mewujudkan ketahanan pangan tidak semudah membalikkan tangan atau sekadar mengumpulkan kekuatan global. Di negeri kita saja, persoalan tanah dan pengelolaannya secara alamiah saja masih banyak persoalan.
Wajar jika presiden mengatakan tak ada solusi universal bagi setiap negara guna meningkatkan ketahanan pangan, dimana statemen ini kian membuka fakta betapa absurdnya kebijakan pemerintah. Jika kita berbicara sistem hari ini, yaitu kapitalisme memang tak akan ada solusi universal, sebab konsep dasar kapitalisme adalah penjajahan. Tidak akan mungkin di dapati keadilan di sisi manapun ketika kapitalisme masih bercokol, menentukan kebijakan di setiap negara jajahannya.
Yang ada justru negara kita semakin terperangkap dalam jebakan mematikan, dari mulai hutang luar negeri yang dipaksakan sebagai jalan memuluskan hegemoni negara kapitalis, hingga investasi-investasi dengan berbagai kemudahan kebijakan. Posisi negara benar-benar sebagai penjual dan operator kebijakan. Negara berkembang umumnya dan Indonesia khususnya akan menjadi pasar strategis bagi produk -produk negara maju. Selamanya tak akan menuju pada target yang sebenarnya.
Islam Mekanisme Terbaik Untuk Ketahanan Pangan
Persoalannya bukan saja pada teknik pertanian beserta kecanggihan teknologi yang kita tertinggal ( baca : dikuasai) namun juga support negara yang nihil. Perizinan buka lahan untuk usaha sangat mudah bagi para kapital, bahkan dalam UU Omnibus Low disebutkan jika tanah pertanian atau area yang ditempati penduduk asli dan negara butuh untuk proyek strategis nasional bisa diambil. Belum lagi harga pupuk yang mahal hingga tak terbeli, banyaknya sawah atau lahan hijau yang kini berganti fungsi menjadi industri atau pemukiman hanya karena para investor ingin idealisme mereka terpenuhi.
Sudah saatnya kita beralih kepada sistem aturan yang lebih baik. Yaitu Islam. Sejarah panjang kejayaan Islam menunjukkan fakta tak terbantahkan betapa kuat ketahanan pangan negara daulah. Meski penyakit, bencana alam atau paceklik melanda tak lantas negara hancur, jika pun terdampak, kebangkitannya berjalan dengan cepat.
Ini karena pemimpin fokus pada amanahnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Haram hukumnya jika kemudian negara asal-asalan bahkan mengikuti arahan asing melalui ratifikasi kebijakan organisasi internasional untuk urusan rakyatnya. Artinya jika demikian negara tidak mandiri dan dalam keadaan terjajah.
Maka, syariat menetapkan, negara wajib menjamin ketahanan pangan melalui penyediaan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat yang wajib bekerja, bagi pertanian, negara akan menetapkan kepemilikan negara dibagi untuk maslahat individu rakyat, semisal tanah, pemberian izin menghidupkan tanah mati, subsidi pupuk, peralatan produksi pertanian, pengaturan pengairan, pelatihan, hingga mendorong para ahli pertanian berinovasi terkait segala sesuatu yang mendorong terwujudnya pertanian mandiri. Wallahualam bissawab.
COMMENTS