Kehidupan glamor pejabat
Oleh: Rifdah Reza Ramadhan, S.sos.
Di tengah gempuran ketidaksejahteraan yang dirasakan rakyat nyatanya belum juga dapat menyadarkan para pejabat akan upaya dan tingkah laku pada keseharian. Tak sedikit para pejabat dan keluarga yang berlenggak-lenggok menjinjing kekayaan di ranah umum. Sontak hal itu memantik kritis dan tanda tanya dari rakyat.
Salah satunya terlihat dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yaitu Muhammad Rizki Alamsyah yang menjadi sorotan di media sosial. Hal tersebut lantaran istri Rizki yang seringkali memamerkan kehidupan mewah (flexing) di media sosialnya. Sebagaimana yang diunggah oleh akun Twitter @partaisosmed, yaitu terdapat foto-foto istri Rizki sedang menggunakan barang-barang branded, mengendarai mobil mewah, hingga bepergian ke luar negeri (25/03/2023).
Padahal sudah ada pesan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar para karyawan Kemenhub tidak bermewah-mewahan, yaitu dengan menjaga integritas, berperilaku hidup sederhana dan tidak memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.
Ada juga istri pejabat yang mendapat sorotan lantaran gaya hidup hedonis, yaitu Olivia. Beliau adalah istri dari Pejabat Sekretariat Negara (Setneg), Esha Rahmanshah Abrar. Tak tanggung-tanggung, gaya hidup mewah terlihat dari memperlihatkan pembelian mobil, berfoto dengan sejumlah mobil mulai dari Mercedes Benz hingga Fortuner. Juga memperlihatkan perhiasan, pembelian logam mulia, hingga buket uang (Bangkapos.com, 22/03/2023).
Hal tersebut berbuntut dinonaktifkannya Esha secara sementara dari jabatan selaku Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg. Selanjutnya juga telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esha tersebut dan juga bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Negara.
Penanganan Tak Solutif
Melihat fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus ini masihlah lemah dan belum solutif. Penonaktifan jabatan merupakan solusi yang aneh karena seharusnya terlebih dahulu diperiksa sumber kekayaannya, baru selanjutnya diputuskan secara tegas apakah dipecat atau tidak.
Fakta di atas pun barulah segelintir dari banyaknya budaya flexing pejabat yang ada. Tentu hal ini terjadi bukanlah tanpa alasan, ada hal yang menjadi landasan para pejabat dan keluarga dalam berpikir dan juga bersikap. Sebagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sesuai sandaran dalam kehidupan. Yang menjadi sandaran orang-orang kebanyakan pada hari ini adalah sistem Kapitalisme yang melahirkan Materialisme. Yaitu dengan cara apapun guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bahkan dengan kecurangan sekalipun. Ketika sudah diraih materi, maka rasa ingin dipandang melonjak, ini dapat terlihat dari aktivitas flexing yang terjadi. Tak sampai di situ, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa mereka terlupakan pada realita hari ini bahwa rakyat pun masih terlilit oleh ketidaksejahteraan.
Terlalu jauh jika melihat titik prihatin mereka pada realita rakyat yang nyata, bila yang mereka tampilkan hanyalah gemerlap kekayaan semata. Padahal pejabat memiliki amanah untuk mengurusi kepentingan rakyat, tapi sayangnya saat ini banyak pejabat yang hanya mengurusi urusan sendiri. Yaitu hanya memastikan hidupnya bergelimang, tanpa lebih jauh memikirkan rakyat yang hidupnya semakin malang.
Tentu perlu solusi nyata yang dapat membangun budaya baru, yaitu budaya amanah, peduli, bertanggungjawab dan rendah hati di kalangan pejabat. Semua itu tentu tak akan pernah didapat dari sistem Kapitalisme yang berfokus menyuburkan keduniawian semata. Dan perlu dikritisi pula pada keberanian mereka dalam berperilaku flexing tersebut. Karena hal itu dapat menunjukkan bahwa tidak ada ketakutannya pada konsekuensi aktivitasnya dan tidak adanya ketakutan pada pertanggungjawaban di hadapan Ilahi. Maka nilai keimanan di dalam diri pun perlu dibenahi.
Pandangan Dan Solusi Islami
Maraknya kasus flexing di kalangan pejabat tentu dipupuk dari beragam hal.
Pertama, kurangnya hubungan diri mereka kepada Allah. Dengan begitu, tidak tumbuhnya rasa takut kepada Allah, lemahnya sikap prihatin terhadap keadaan sekitar dan terbuai dengan keindahan semu duniawi. Maka perlu ditumbuhkan rasa iman yang kuat di benak-benak pejabat dan keluarga agar pola pikir dan sikap sejalan dengan standar Sang Pencipta.
Kedua, karena pejabat, keluarga, bahkan rakyat tumbuh di sistem kapitalisme yang problematik. Hal-hal materialis terpantik secara nyata dan terus mengobarkan apinya, yaitu prioritas hidup berfokus mencari kekayaan duniawi dan lupa akan hal-hal urgensi. Misalnya, lupa dengan kondisi rakyat, sibuk berlomba-lomba menarik perhatian dari kelimpahan kekayaan dan semakin menunjukkan bahwa tujuan hidup bukanlah meraih keridhoan, tetapi hanya seputar bahagian dengan keduniawian.
Ketiga, dipisahkannya aturan Islam dalam menyoali urusan kehidupan. Dengan itu, penyimpangan kian merajalela tanpa bisa dibendung. Kebebasan menjadi standar beraktivitas, ketaatan masuk ke barisan nomor sekian sehingga dibutakan dengan aktivitas yang sebetulnya harus dilakukan. Ini sangat mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang parah dan sakit.
Hanya dengan Islam semua dapat teratasi. Mulai dari dikondisiskannya pejabat dan rakyat untuk hidup dalam ketaatan dan menjunjung keimanan. Dengan dijunjungnya keimanan maka akan melahirkan pejabat yang amanah dan bijak terhadap aktivitas dan mengurusi rakyat. Dengan memprioritaskan rakyat maka akan mengantarkan pula pada ekosistem sosial masyarakat yang baik dan sejahtera.
Bahkan, tidak akan ada yang namanya korupsi, karena baik pejabat dan rakyat telah dicukupi dengan kesejahteraan yang layak berikut dengan standar akhirat yang menyelimuti. Semua itu karena tumbuhnya hubungan keterikatan dengan Allah SWT akan peran dan jabatannya di tengah rakyat yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan.
Betapa indah hidup di bawah sistem Islam yang mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Hari ini memang kita belum merasakannya, tapi kita memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya. Yaitu menjadi barisan dari para penyampai kebenaran, sehingga solusi Islam dapat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan semua pihak merasa tergugah untuk menerapkannya. Dengan itu tiada lagi penyimpangan-penyimpangan termasuk dari pejabat, karena Islam mampu mengontrolnya dengan solutif.
Wallahu a’lam.
COMMENTS