PHK besar-besaran, Rakyat Yang Menjadi Sasaran

PHK masal 2023

Oleh Elin Nurlina

Baru- baru ini, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri manufaktur tengah terjadi. Kekhawatiran masyarakat semakin menjadi-jadi. Mimpi buruk karyawan kena Pemutusan hubungan kerja akan berdampak semakin besar di awal tahun 2023 ini.

Tak sedikit karyawan yang merasa resah jikalau dirinya menjadi bagian yang terkena PHK ditempat ia mengabdi, sementara karyawan putus kontrak juga ternyata tidak sedikit yang akan merasakan sakit hati atas realita ini. Bahkan serikat buruh memperkirakan jumlahnya lebih besar dari karyawan yang terkena PHK, kalau sudah begitu rakyat kembali bersusah hati. “Mungkin bisa seratus ribu lebih, ratusan ribu, karena mereka cenderung lebih mudah dilepas dibanding karyawan tetap yang harus diberi pesangon dan lainnya,” kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (21/1/2023).

Nasib karyawan kontrak di industri padat karya lebih tragis dibanding pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika karyawan terkena PHK mendapat pesangon, maka karyawan kontrak harus menerima nasib begitu saja. Jumlah pekerja yang terputus kontraknya pun besar. “Bisa jadi seperti itu, 2x lipat dari yang terkena PHK (200.000) orang lebih, karena memang yang putus kontrak kan nggak pernah lapor,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat.

Berbeda dengan karyawan tetap yang cenderung lebih sulit dilepas karena ada sejumlah kewajiban, maka karyawan sangat mudah tidak dilanjutkan masa kerjanya. Ketika kontraknya habis, maka tinggal tidak diperpanjang. Kondisi ini juga terjadi di banyak anggotanya.

Buruknya Situasi Ekonomi Dunia
Maraknya PHK yang akhir-akhir ini terjadi adalah salah satu buah dari buruknya situasi ekonomi dunia. Situasi ekonomi dunia saat ini lagi dalam kondisi gelap. Tahun 2023 yang diprediksi akan mengalami kegelapan ekonomi semakin nampak. Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina memperburuk perekonomian seluruh negara. Tidak terkecuali bidang industri, permintaan menurun, produksi ikut terjun, untung pun menjadi buntung.

Walhasil, untuk menjaga kelangsungan hidup, pilihan perusahaan adalah mengurangi beban, salah satunya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mengapa hal ini bisa terjadi?
Ternyata, regulasi yang dibuat negeri ini juga memudahkan PHK terjadi. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin. Salah satu poin yang jadi sorotan adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Mirisnya, negara justru memberikan banyak kesempatan terbuka untuk pekerja asing. Mereka dengan bebasnya berkeliaran sementara pribuminya ditendang. Keberadaan pekerja asing semakin menjamur adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, mencari dalih untuk menutupi itu semua tidaklah mempan. Baik itu karena perjanjian kerja sama yang mengharuskan tenaga kerja dari negara asal, ataupun kemudahan yang diberikan oleh negara dalam memberikan visa bekerja bagi orang asing.

Sungguh miris, rakyat negeri sendiri alias pribumi dikalahkan oleh regulasi. Dan Negara ternyata lebih berpihak kepada orang asing daripada rakyatnya sendiri. Mari bandingkan bagaimana perlakuan negara terhadap TKA asing. Mereka diperlakukan bak anak emas. Sementara anak sendiri terkatung-katung tanpa kepastian kerja. Mereka pun berjibaku sendiri mendapat kerja dari agen pengiriman buruh secara liar dan ilegal.

Buah Penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis

Inilah buah sistem ekonomi kapitalis , yang berpihak kepada pemilik modal, mengabaikan nasib rakyat kecil. Sementara “rakyat” yang lain diprioritaskan.

Inilah fakta bahwa sistem kapitalisme belum mampu menjawab solusi atas persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, maupun dalam mengatasi kemiskinan, tentu saja mengenai jaminan dan kesejahteraan. Belum cukup sampai disitu, lemahnya peran negara semakin menambah peliknya penderitaan rakyat.

Dalam Islam, Negara adalah riayatus su’unil ummat. Negara adalah pengurus urusan umat. Negara adalah pelindung dan perisai bagi umat yang ada di belakangnya. Sayangnya, peran negara diamputasi di bawah ideologi kapitalisme. Dalam kapitalisme, keberadaan negara hanya sebagai regulator bagi pemangku kepentingan. Fungsinya hanya mengatur dengan kebijakan dan aturan tapi tak mampu melindungi serta menjamin kehidupan rakyatnya.

Islam Solusi Permasalahan

Kondisi ini tak akan terjadi bila negara menerapkan politik dan sistem ekonomi islam. Karena sistem islam mengharuskan negara mengurus rakyatnya dan menjamin kesejahteraannya melalui berbagai aturan yang bersumber dari Allah dan RasulNya. Tidak seperti yang kita saksikan didalam sistem kapitalisme saat ini.

Mekanisme Islam dalam mensejahterakan rakyatnya akan dijamin negara secara tidak langsung. Salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan dengan sebesar-besarnya bagi laki-laki, sebab laki-laki mempunyai kewajiban atas memberi nafkah buat keluarganya. Untuk itu negara bisa langsung menciptakan lapangan kerja melalui pelaksanaan berbagai proyek pembangunan khususnya yang padat karya. Lapangan kerja justru lebih banyak dibuka oleh masyarakat melalui kegiatan usaha mereka.