Kapitalisasi Ibadah Haji
Kabar gembira setelah penantian dua tahun, Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah. "Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah," jelas Menag di Jeddah, Minggu (8/1/2023). (Kemenag.go.id 8/01/2023)
Namun kabar terbarunya, adanya kenaikan biaya yang harus di bayar jemaah haji dimana Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Usulan ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. (Kemanag.go.id 19/01/2023)
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan bahwa kenaikan terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat. (kemenag.go.id 21/01/2023).
Dari tabel di atas terlihat bahwa kenaikan biaya penyelenggaraan haji (BPIH) dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 514.888,02 namun biaya yang harus dibayar oleh jamaah haji tahun ini naik hingga sebesar Rp 29.307.725,00. Angka yang cukup mencengangkan mengingat pemberangkatan haji 2023 tinggal 5 bulan lagi. Kita tahu bahwa untuk menyiapkan dana sebesar 25 juta pun sebagian calon jamaah haji sampai harus menabung bertahun-tahun, bila harus menambah 29 juta dengan tenggang waktu 5 bulan saja maka sudah cukup untuk memupuskan harapan mereka untuk berhaji.
Adapun Nilai manfaat yang diusulkan untuk tahun 2023 hanya akan diberikan sebesar 29,7 juta atau menurun sebesar 28,7 juta dari tahun sebelumnya. Angka tersebut jika dikalikan 203.320 (jumlah jamaah haji regular) maka diperoleh angka 5,8 triliun. Pertanyaannya, untuk apa pemerintah menahan dana sebesar itu yang sumbernya jelas-jelas dari para calon jamaah haji dan sama sekali bukan dana APBN?
Jika alasannya karena adanya kenaikan biaya selama berada di tanah suci, tidaklah sesuai karena pemerintah Arab Saudi sendiri justru menurunkan biaya hajinya. Konsul Jenderal RI di Jeddah Ekko Hartono mengatakan, Saudi memang menurunkan harga paket haji untuk domestik. "Jadi untuk jemaah domestik turun dari 5.666 riyal (sekitar Rp 22 juta) menjadi 3.900 riyal (sekitar Rp15 juta) paket termurah, atau turun 30%," kata Eko, Sabtu (21/1/2023), dikutip dari CNNIndonesia.com. Bersamaan dengan ini, paket haji bagi jemaah internasional juga diisukan turun. Namun, belum ada pembahasan dari otoritas Saudi dan pemerintah negara lain terkait hal ini.
Jika kenaikan Bipih adalah untuk menyelamatkan keberlangsungan BPKH, ini pun terasa janggal karena BPKH sendiri dalam kondisi sangat sehat. Kepala Badan Pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan (dalam tempo.co 20/01/2023) sepanjang tahun 2022 lembaganya menerima dana calon jemaah haji hingga Rp166,01 triliun. Jumlah dana haji tersebut meningkat 4,56 persen dari tahun 2021 sebesar Rp158,79 triliun. Fadlul mengatakan per Desember 2022 sebanyak Rp48,97 triliun dana haji tersebut telah ditempatkan dan siap disalurkan untuk pelaksanaan ibadah haji 1444 H/2023 M. Dengan angka tersebut, kata Fadlul, keuangan haji dapat dinyatakan sehat karena jumlahnya dua kali lipat dari kebutuhan dana untuk Penyelenggaraan lbadah Haji.
Dan jika kenaikan Bipih didasarkan pada asas keadilan, maka usulan tersebut justru sangat tidak adil karena jamaah dengan jadwal pemberangkatan tahun 2023 telah mendaftar belasan hingga puluhan tahun yang lalu, sama hal nya dengan jamaah haji yang telah berangkat pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk dikatakan adil, kalaupun ada perubahan skema atau prosentase biaya haji maka harus diberitahukan pada saat pendaftaran dan baru diterapkan pada saat jamaah tersebut diberangkatkan.
Berbagai kondisi memungkinkan untuk dilakukan penurunan biaya haji, namun Kementerian Agama justru mengusulkan kenaikan yang tidak masuk akal. Meskipun masih berupa usulan, namun formulasi tersebut memunculkan banyak pertanyaan dan kecurigaan. Apakah benar diusulkan untuk kepentingan jamaah haji ataukah ada kepentingan pihak-pihak lain yang menginginkan keuntungan dari dana haji yang dikelola BPKH?
Maka wajar jika terindikasi kapitalisasi ibadah, dimana negara mencari keuntungan dari dana haji. Apalagi Indonesia termasuk mayoritas muslim dan Indonesia menjadi negara dengan kouta haji terbanyak didunia. (detik.com 21/01/2023). Sudah pasti dana haji yang digelontorkan akan begitu besar. Inilah bukti rusaknya sistem kehidupan yang di adopsi sekalah yaitu system kapitalis, sistem yang memandang segala sesuatu dari segi manfaat/keuntungan. Sistem yang akan selalu mencari peluang untuk di ambil manfaatnya/keuntungan nya termasuk masalah ibadah.
Islam memandang bahwa ibadah haji adalah rukun islam ke lima, dimana sebagai seorang muslim akan berusaha memampukan diri untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Permasalah haji memang di dasarkan dari kemampuan dan ketersediaan materi para calon haji, namun peran negara tak kalah penting dalam mempermudah para calon jamaah dalam mengakses ibadah tersebut dan mengatur jamaah haji dengan mendahulukan hanya satu kali, agar memberikan peluang besar pada setiap kaum muslim. Karena posisi negara adalah khadimul ummah (pelayan umat), dimana setiap kebijakan yang di buat bertujuan untuk mempermudah umat melaksanakan ibadaha atau melaksanakan hukum syara’ bukan sebab kepentingan lain, apalagi sampai mengambil manfaat/keuntungan. Rasulullah Saw bersabda: “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Ahmad). Dengan jelas dalam hadits bahwa para pemimpin di serahi wewenang adalah untuk mengurus rakyat dan akan dimintai pertanggung jawabnya, bukan untuk mencari keuntungan dari rakyatnya. Maka, tak rindukah dengan sistem Islam sepert ini, dimana kita bisa merasakan kemudahan dalam beribadah.
Wallahu ‘alam bishowab
Sumber
https://www.kompasiana.com/jellyjelly0616/63d533ba4addee10390946d2/naiknya-biaya-haji-apakah-ada-kapitalisasi-ibadah
https://www.kemenag.go.id/read/kuota-haji-2023-sebanyak-221-ribu-tidak-ada-pembatasan-usia
https://www.kemenag.go.id/read/usulkan-rerata-bipih-rp69-juta-per-jemaah-haji-ini-alasan-menag-gmxxb
https://www.tribunnews.com/nasional/2023/01/20/inilah-perbandingan-biaya-haji-tahun-2023-dan-2022-beserta-rinciannya
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230123075640-4-407520/nah-biaya-haji-di-ri-diusul-naik-arab-saudi-malah-turun-30
https://nasional.tempo.co/read/1681670/bpkh-terima-dana-haji-hingga-rp16601-triliun-selama-2022
COMMENTS