Pembangunan IKN
Penulis : Ummu Haura (Aktifis Dakwah)
Proyek IKN (Ibu Kota Negara) terus dilanjutkan pemerintah disaat kondisi negara dibayangi ancaman resesi dunia dan kondisi rakyat yang belum sepenuhnya pulih secara ekonomi akibat pandemi Covid 19 selama 2 tahun. Keseriusan pemerintah melanjutkan proyek IKN ditandai dengan upaya menyegerakan perampungan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur insentif bagi pelaku usaha maupun investor potensial di IKN. Insentif ini diberikan untuk menarik para investor agar menanamkan modal dan menjalankan usahanya di ibukota baru.
Kritikan dari berbagai pihak terkait proyek IKN tak mengendurkan langkah pemerintah untuk terus melanjutkan proyek tersebut. Pemerintah seakan menutup mata terhadap penderitaan rakyat yang dibayangi kesulitan ekonomi dan kenaikan berbagai bahan pokok akibat kenaikan BBM. Selain masalah perbaikan ekonomi, negeri ini juga masih belum mampu mengatasi segudang permasalahan antara lain, gurita kasus korupsi di penegak hukum dan pejabat negara, keadilan hukum, perzinahan, pembunuhan, ketahanan pangan, stunting, penanggulangan dan antisipasi bencana alam hingga gerakan separatis Papua Merdeka.
Penguasa negeri seharusnya menghentikan proyek IKN dan mengalihkan alokasi dana pembangunan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nyata yang menjerat rakyatnya. Tak hanya membebani APBN, pemberian insentif memperjelas keberpihakan penguasa bukanlah kepada rakyatnya namun kepada para pemodal atau investor.
Fakta- fakta ketidakmampuan peguasa dalam mengurusi urusan rakyat, harusnya segera disadari oleh rakyat Indonesia khususnya kaum muslim. Umat membutuhkan penguasa negeri yang dapat menjadi perisai sehingga mampu melindungi rakyatnya dalam menghadapi berbagai kesulitan.
“Pemimpin adalah pengurus rakyat. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Pemimpin yang mampu menjalankan tugas seperti yang disebutkan diatas hanya bisa diperoleh ketika sistem yang dipakai di negara tersebut didasari oleh syariat Allah dan rasulNya. Jika sistemnya Kapitalisme seperti yang dianut negeri ini, mustahil bisa dilakukan. Karena sistem Kapitalisme adalah sistem yang lebih berpihak kepada pemilik modal atau pengusaha bukan kepada rakyat.
COMMENTS