Banjir 2022
Banjir terus berulang, sampai kapan bencana tahunan ini berakhir, kapan rakyat kecil bisa merasakan nikmatnya bebas banjir?
Banjir melanda sebagian wilayah Jawa Timur (Jatim) pada Senin (17/10). Beberapa daerah di Jatim yang diterjang banjir antara lain Blitar, Malang, dan Banyuwangi. Salah satu penyebabnya adalah cuaca ekstrem, yakni hujan deras dengan intensitas tinggi disertai angin kencang.
Potensi bencana banjir bisa meluas ke beberapa daerah. Hari ini, Selasa (18/10/2022). Sebagian daerah di Jatim lainnya berada di level waspada banjir. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis data dari BMKG dengan Impact Based Forecast (IBF) serta BNPB dengan InaRisk.Melansir situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 3 wilayah Jatim yang berstatus waspada banjir hari ini. Yakni Pasuruan, Gresik, dan Jember.
Bencana banjir yang terus berulang , hingga dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat negri ini.Belum lagi masalah menggunung yang lainnya menimpa negeri ini.Mulai dari BBM naik, tarif TDL naik,gas elpiji naik, sekolah mahal, biaya rumah sakit yang semakin tak terjangkau, inflasi ekonomi yang semakin tak terkendali, hingga aktivitas pinjol dan seabrek permasalahan yang membuat masyarakat hari ini menjadi manusia yang berfikir pragmatis dan apatis. Bencana banjir hampir selalu terjadi setiap tahun, di berbagai wilayah di Indonesia, namun nampaknya upaya antisipasi dan mitigasi bencana belum diperhatikan secara serius dan seksama, padahal peringatan BMKG terus diberikan.
Bencana kebetulan atau sebab keserakahan?
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat penguasaan lahan saat ini semakin timpang, terutama terkait kekuatan modal dari korporasi besar.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan saat ini Indeks Ketimpangan Penguasaan Lahan berada di posisi terburuk sejak Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 disahkan.
Berdasarkan data terbaru KPA, 68 persen tanah yang di seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar.
Kalau kita belajar dari berbagai bencana yang menimpa negeri ini, maka akan didapati bahwasanya fenomena alam seperti banjir dan tanah longsor bukanlah terjadi secara kebetulan.Penguasaan lahan oleh korporasi swasta asing dan ditopang oleh kebijakan negara melalui UU cipta kerja telah menuai dampak yang signifikan yakni bencana alam dan ekosistem yang tercederai oleh pengelolaan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan materi.Pada akhirnya berimplikasi jangka panjang yaitu kerusakan alam yang menjadi salah satu penyebab datangnya bencana.Deforestasi hutan secara besar-besaran dan ditopang dengan peralihan hutan lindung ke hutan industri juga memiliki andil besar dalam bencana tersebut.Eksplorasi pasir secara berlebihan,tata kelola perkotaan yang menutup akses jalan air ketika hujan turun.Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya banjir bandang,tanah longsor,likuifaksi, serta abrasi laut.
Inilah konsekuensi dari penerapan kebijakan yang bersandar pada sistem ekonomi liberal dan bernafaskan pada ideologi kapitalisme sekuler.
Mitigasi bencana alam dalam sistem Islam
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi bencana tahunan ini, Namun upaya tersebut tidaklah dilakukan sepenuh hati, disebabkan banyaknya intervensi asing yang terus mengendalikan kebijakan negara melalui penguasa oligarki.
Lalu bagaimana sistem Islam dalam mengatasi bencana alam termasuk banjir?
Pertama, membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya.
Kedua, Negara akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain), dan selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut.
Ketiga, Negara membangun kanal, sungai buatan, saluran drainase, atau apa namanya untuk mengurangi dan memecah penumpukan volume air; atau untuk mengalihkan aliran air ke daerah lain yang lebih aman.
Keempat, dalam aspek undang-undang dan kebijakan, negara akan menggariskan beberapa hal penting seperti kebijakan tentang master plan, mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan, membentuk badan khusus yang menangani bencana-bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana.
Dari sinilah umat membutuhkan pemimpin yang mengurus kebutuhan rakyat dengan amanah dan melindungi rakyat dari segala sesuatu yang mendatangkan keburukan termasuk meminimalisir terjadinya bencana alam yang mungkin akan terjadi.
WaAllahu'alam bi Ash-showwab.
Penulis: Miratul Hasanah (Pemerhati masalah kebijakan publik)
COMMENTS