Subsidi bbm dihapus
Oleh: Ummu Rufaida ALB (Pegiat Literasi dan Kontributor Media)
Antrean panjang pengendara sepeda motor mengular di beberapa SPBU di Pulau Jawa. Menanggapi hal ini, Arya Yusa Dwicandra, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, menyatakan kelangkaan pertalite terjadi bukan karena stok habis tapi memang ada pembatasan kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk penyalurannya. (Republika.co.id, 12/8/2022)
Stok pertalite yang diberikan pemerintah hingga akhir tahun ini sebanyak 23,1 juta kiloliter (KL), sementara konsumsi BBM jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta KL atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan. Sementara kuota solar diberikan 14,91 juta KL, sedangkan hingga akhir Juli 2022 sudah digunakan 9,9 juta KL atau tersisa 5,01 juta KL.
Pengamat Energi Watch Mamit Setiawan, memperkirakan jika tidak ada penambahan stok/kuota pertalite akan habis pada Oktober 2022 mendatang. Menurutnya apabila ada tambahan subsidi Pertalite sebanyak 5 juta KL hingga akhir tahun 2022, maka penambahan kompensasi energi dalam APBN bisa mencapai Rp 45 triliun, dengan selisih keekonomian Rp 9.000 per liter. Sedangkan penambahan 1,5 juta KL solar membutuhkan dana sebesar Rp 19,5 triliun, dengan selisih Rp 13 ribu per liter.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, bahwa stok Pertalite akan jebol apabila tidak dibatasi penggunaannya maupun ditambah kuotanya. Menurutnya, solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah membatasi penggunaan dan menambah kuota BBM bersubsidi serta melakukan penyesuaian harga. (Kumparan.com, 14/8/2022)
Pun Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta pemerintah berikan pengawasan terhadap penerima BBM bersubsidi dan penindakan tegas bagi mereka yang tidak berhak menerima.
“Kasihan, masyarakat miskin yang berhak atas subsidi BBM harus gigit jari, karena kuotanya dihabiskan oleh mereka yang tidak berhak,” tambahnya. (Pks.id, 19/8/2022)
Berbeda halnya pendapat Wakil Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik, Suryadi Sasmita meminta pemerintah tidak menghapus berbagai kebijakan insentif guna menjaga daya beli masyarakat, bantuan sosial serta upah ketenagakerjaan.
"Kita menginginkan pemerintah ini memberi insentif-insentif (ini) terus diadakan sampai tahun depan, terutama untuk masyarakat. Kalau bisa BBM juga jangan dihilangkan subsidinya karena rakyat kecil ini, daya belinya masih tertekan," katanya dalam webinar,(Republika.co.id, 3/8/2022).
Penghapusan subsidi pemerintah memang diwarnai sederet pendapat dari berbagai kalangan. Disatu sisi beban APBN yang sudah sangat berat sehingga tak lagi mampu mengakomodir terealisasinya BBM bersubsidi. Disisi lain tentu akan sangat berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat serta kesejahteraannya. Yang miskin tentu akan semakin tercekik atas penghapusan subsidi tersebut.
Belum lagi pengaturan untuk mendapat BBM bersubsidi terkesan menyulitkan warga. Sekilas dengan adanya aplikasi MyPertamina dapat memudahkan akses mendapat subsidi. Nyatanya banyak warga yang masih gagap teknologi bahkan tak sedikit akhirnya mereka enggan mendaftarkan diri akibatnya BBM bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Sungguh memprihatinkan.
Jika dilihat dengan seksama, dalam sistem kapitalisme yang berkuasa saat ini, terlihat bahwa subsidi hanya diakomodir bagi warga miskin. Akibatnya tentu yang berhak mendapat subsidi dari pemerintah hanya warga yang tergolong miskin, bagi golongan kaya tentu tidak berhak mendapatkan. Padahal warga miskin dan/atau kaya sama-sama merupakan rakyat yang berhak diberikan pelayanan oleh pemerintah.
Subsidi merupakan solusi pragmatis yang ditawarkan oleh sistem kapitalisme. Bagaimana tidak, subsidi yang diberikan pemerintah kepada warga hanya bersifat sementara. Karenanya tentu pemberian subsidi tidaklah mampu memenuhi kebutuhan pokok serta menyelesaikan problem ekonomi rakyat apalagi menyejahterakan. Padahal, bukankah pemerintah berkewajiban menjamin serta memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyat tanpa memandang status sosial?
Termasuk dalam hal ini pertalite dan solar yang merupakan kebutuhan pokok rakyat. Sudah seharusnya rakyat menikmati hasil dari SDAnya dengan harga murah sebab ianya merupakan kepemilikan umum yang harusnya dikelola negara dan hasilnya kembali diserahkan kepada rakyat. Nahasnya, pemerintah saat ini menyerahkan berbagai pengelolaan SDA kepada perusahaan swasta bahkan asing. Maka wajar, jika rakyat akhirnya harus membayar BBM dengan harga yang cukup mahal.
Kolaborasi antara penguasa dengan korporasi lumrah terjadi saat ini. Mereka menjadikan berbagai pengelolaan SDA sebagai "tambang uang" yang senantiasa dikeruk tanpa ampun. Alhasil, terciptalah penguasa rasa pengusaha yang menyandarkan berbagai kebijakannya berdasarkan pertimbangan profit semata. Penguasa sebagai pedagang, rakyat sebagai pembelinya. Tak ada lagi rasa pelayanan sepenuh hati untuk rakyat.
Inilah akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme, yang berasaskan materi. Memberi kewenangan bagi para pemilik modal (korporasi) untuk "merampas" dengan legal berbagai SDA. Sementara negara hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator. Penguasa hanya menjadi pelayan bagi korporasi untuk memuluskan berbagai kepentingan mereka bukan rakyat.
Terlihat dari banyaknya undang-undang yang diteken negara, yang diduga berpihak terhadap korporasi, UU Migas misalnya. Semua ini tentu hanya akan menguntungkan korporasi, sementara rakyat justru semakin terpuruk dan jauh dari kata sejahtera. Padahal rakyat ini hidup di negeri dengan SDA yang sangat melimpah ruah.
Lain halnya jika kita berkaca pada sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara khilafah. Dalam sistem Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga yakni kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Adapun pertalite dan solar merupakan SDA yang menjadi kepemilikan umum dan menjadi hak seluruh rakyat. Sebab Rasulullah Saw., bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara : air, api dan padang gembalaan.”(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Lantas siapa yang berhak mengelola kepemilikan umum? Islam dengan gamblang sudah menentukannya dengan rinci. Kepemilikan umum seperti SDA wajib dikelola negara dari hulu ke hilir. Hal ini dilakukan untuk menutup pintu penguasaan SDA serta eksploitasi oleh individu, swasta ataupun asing.
Maka perusahaan negaralah yang akan menguasai dan mengelola SDA karena itu haram hukumnya jika pengelolaan kepemilikan umum diserahkan kepihak swasta ataupun asing. Namun, andai yang terjadi sebaliknya, tentu ini akan sangat menyusahkan rakyat mendapat haknya, seperti saat ini. Hal ini juga akan membahayakan kedaulatan negara, mereka akan dengan mudah mengintervensi dan menjajah atas nama SDA.
Dalam pengelolaannya, negara hanya akan menarik biaya produksi dan transportasi dari setiap hasil produk energi. Tentu biaya produksi ini akan mudah untuk dijangkau rakyat sehingga seluruh wilayah dipelosok negeri dapat menikmati hasil produksi dengan merata, baik miskin maupun kaya. Negara akan memastikan semua rakyat mendapatkan haknya dengan layak.
Selain itu, hasil pengelolaan SDA juga akan dikembalikan kepada rakyat dengan bentuk pelayanan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar yang lain. Hal ini mudah dilakukan dengan paradigma berpikir Islam, yakni tupoksi negara menjamin dan memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya termasuk pengelolaan SDA ini. Tentunya, diperlukan juga seorang pemimpin yang memiliki sifat amanah dan takut kepada Allah atas kelalaian melayani umat. Semua ini hanya akan terwujud dengan penerapan sistem pemerintahan Islam yakni khilafah. []
COMMENTS