Minyak goreng curah peduli lindungi
Oleh : Yusfira (Muslimah Kendari)
Pemerintah mulai mensosialisasikan pembelian minyak goreng lewat PeduliLindungi, agar pengawasan distribusi lebih mudah. Selain itu, PeduliLindungi dapat memberikan kepastian akan ketersediaan minyak goreng curah yang terjangkau. Terkait hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) menilai akan potensi masalah dalam penerapan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR). Pengurus Harian YLKI Agus Suyanto memandang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan dikritisi menyikapi rencana ini (Liputan6, 24 Juni 2022).
Menurut YKLI kebijakan ini dinilai tidak tepat sasaran. Mereka memandang satu keluarga bisa memperoleh minyak goreng lebih dari satu karena PeduliLindungi bersifat personal, juga adanya potensi masalah dibeberapa wilayah seperti dipedesaan. Dimana, kurangnya kepemilikan aplikasi atau bahkan smartphone di setiap keluarga. Hal ini, bisa memicu adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan penjualan minyak goreng bagi masyarakat kalangan bawah dengan harga yang beda atau lebih tinggi hanya karena mereka tak memiliki aplikasi atau smartphone agar bisa membeli minyak goreng lewat PeduliLindungi.
Memang sudah seharunya hak rakyat bisa mendapatkan kebutuhan pangan yang aman, berkualitas, terjangkau dan mudah diperoleh. Jika beberapa waktu belakangan ini ketersediaan minyak goreng langka dan harga yang diperoleh cukup tinggi, bukankah sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan problematika ini secara tuntas hingga ke akar-akarnya?
Namun faktanya, negara tidak mampu menyelesaikan hal tersebut, bahkan tidak solutif dalam mengambil kebijakan. Ini semua tidak lain, karena sistem yang diterapkan di negara ini adalah sistem yang rusak. Sistem ini lebih mementingkan pengusaha atau penguasa untuk mengambil kepentingan dari rakyat. Serta adanya peran negara yang hanya mencukupkan diri sebagai regulator. Padahal seharusnya, fungsi negara sebagai pelayan atau penanggung jawab untuk setiap kebutuhan rakyat bukan malah mempersulit rakyatnya untuk memperoleh kebutuhannya.
Wajah asli sistem Kapitalisme terlihat jelas rusaknya. Dimana kebijakan pemerintah tak tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Setiap sektor seolah legal untuk mempermainkan penjualan minyak goreng.
Hal ini, berbanding terbalik dengan sistem Islam. Dimana pemimpin dalam sistem Islam berperan untuk mengendalikan produksi dan distribusinya agar bisa sampai kepada semua warganya di setiap pelosok manapun. Konsep ini takkan mampu memberikan celah kepada swasta atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan distribusi penjualannya seperti yang terjadi dalam sistem Kapitalisme.
Selain itu, pemimpin dalam Islam juga melakukan pengawasan dan menjaga mekanisme penjualan pasar dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Sistem dalam Islam mendorong penjualan sesuai dengan syariat Islam dan mencegah adanya oknum yang curang, serta Islam juga mengharamkan penimbunan terhadap barang. Jelas hanya dengan Islam lah yang mampu menyelesaikan masalah ini. Solusi satu-satunya yaitu dengan mengembalikan pengaturan negara dengan sistem Islam. Karena hanya dengan itu bisa mewujudkan negara yang benar-benar mengurusi dan bertanggung jawab memenuhi hak rakyatnya. Wallahu a’lam bisshawab
COMMENTS