Bansos Tidak Tepat Sasaran, Klaim Atau Realitas?

Bansos dalam sistem islam

Oleh: Jihan (Pemerhati Kebijakan Publik)

Pemerintah mengeluarkan bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Namun, sayangnya lagi dan lagi bansos secara realitas seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai ketentuan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.

Dikutip dari KOMPAS.TV - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap ada tiga jenis bantuan sosial di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Bahkan, salah sasarannya mencapai Rp 6,93 triliun.

Berdasarkan laporan itu, disebutkan penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan atau PKH, sembako Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT serta Bantuan Sosial Tunai atau BST tidak sesuai ketentuan.

Anggota Komis VIII DPR dari fraksi PKB, Maman Imanulhaq menyebut bahwa temuan BPK terkait penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 6,93 triliun harus segera ditindaklanjuti secara serius. Ke depan, dalam menyalurkan bansos perlu kesamaan data, transparan, dan berkesinambungan, agar bisa tepat sasaran. (26/05/2022)

Antara Klaim dan Realitas

Permasalahan data tidak valid hingga bansos tidak tepat sasaran adalah problem berulang yang terjadi sepanjang pandemi Covid-19 merebak bahkan setelahnya. Anehnya, pemerintah masih saja mengklaim bahwa bansos berjalan sesuai target dan harapan. Padahal, realitasnya tidak demikian.

Bansos ibarat pereda nyeri sakit, bukan penyembuh penyakit. Data tidak valid, anggaran boros, bantuan tidak tepat sasaran adalah sejumlah problem menahun di sistem pemerintahan demokrasi.

Penerapan kapitalisme menihilkan peran tersebut. Negara membantu rakyat ala kadarnya, menangani semaunya dan mengurus kebutuhan rakyat sekehendak hatinya. Bagaimana rakyat bisa terurus dan sejahtera dengan model kepemimpinan semacam ini?

Terkadang pula, kehadiran program-program bantuan untuk masyarakat justru rentan diselewengkan sebagaimana terjadi pada korupsi bansos. Bagai menggantang asap, apa pun program yang ditawarkan tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas karena solusi yang diberikan belum menyentuh akar permasalahan.

Oleh karenanya, mengatasi permasalahan tidak cukup dengan solusi parsial atau tambal sulam. Akar masalah hari ini adalah penerapan kapitalisme demokrasi. Mau dimodel dengan strategi dan kebijakan apa pun, jika paradigma kepemimpinan dan pengurusan urusan rakyat tetap berkiblat pada kapitalisme, posisi rakyat akan selalu dikesampingkan. Kesehatan, kesejahteraan, pengangguran, kemiskinan, dan segudang problem sosial lainnya akan terus membayangi negeri ini selama kapitalisme berdiri.

Kemakmuran Dalam Islam

Dalam Islam, tugas negara adalah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan baik. Negara juga wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara murah bahkan gratis kepada rakyat. Inilah prinsip pengurus rakyat (riayah suunil umat) dalam Islam.

Fungsi negara bukan sekadar regulator dan fasilitator, melainkan melayani kebutuhan dasar masyarakat secara optimal. Negara harus memastikan bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran, yakni melakukan pengawasan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi.

Masih segar di ingatan kita, kisah sejarah masa kejayaan Islam era kekhilafahan Dinasti Umayyah, khalifah Abdul Aziz dengan banyak adegan masyarakat yang sejahtera sampai masyarakatnya tidak membutuhkan lagi dana dari baitul maal saking makmur dan sejahteranya rakyatnya.

Pada era itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup berkecukupan. Ketika itu, tak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basrah.

Islam sesungguhnya memiliki konsep baku dan jelas dalam mengurai problematik kehidupan. Kekayaan alam yang membentang sejatinya memberikan solusi tepat bagi masalah kesejahteraan dan kemiskinan.

Islam sendiri adalah solusi penerapan kapitalisme, biang masalah negeri ini. Dengan tata kelola pemerintahan Islam secara kafah, setiap masalah pasti ada solusinya. Namun, jika dikelola dengan kapitalisme, setiap masalah pasti ada masalah baru lainnya.
Wallahua'lam bishawab.