Pangan dan kemiskinan
Oleh : Fathimah A. S. (Aktivis Dakwah Kampus)
Bukan menjadi rahasia lagi, lonjakan harga yang terjadi di berbagai lini kehidupan membuat emak-emak menjerit. Mulai dari kerupuk kaleng eceran yang akan naik 100% menjadi Rp 2.000 per buah. Berbagai bahan pangan, seperti minyak goreng, tahu, tempe, daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, hingga gula pun kompak mengalami kenaikan harga. Belum lagi harga energi mulai dari BBM hingga LPG non subsidi juga sudah mengalami kenaikan. Tak mau kalah, pajak pertambahan nilai (PPN) juga sudah naik dari 10 persen menjadi 11 sejak 1 April lalu (cnnindonesia.com, 20/04/2022).
Mengamati dampak kenaikan harga ini, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengungkapkan bahwa hal tersebut menjadi pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat dan berpotensi menaikkan angka kemiskinan (dpr.go.id, 04/04/2022). Pernyataan ini bukanlah klaim semata. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) diketahui bahwa mayoritas keluarga menghabiskan lebih dari 65% pengeluarannya untuk kebutuhan makanan pada 2021 (katadata.co.id, 23/04/2022). Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan pengeluaran pangan, sementara pemasukan tetap, maka dapat terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di suatu kota atau kabupaten.
Dan parahnya, lonjakan harga pangan ini terjadi ketika masih banyak masyarakat yang belum terbebas dari kemiskinan akibat kemerosotan ekonomi selama pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pada September 2021, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,71%. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah 1,72 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2019, yaitu masa sebelum terjadi pandemi (katadata.co.id, 23/04/2022).
Hal ini semakin menambah jajaran potret kelam negeri ini. Bertahun-tahun negara kapitalis tak mampu menyelesaikan problem kemiskinan. Dengan adanya gelombang kenaikan harga, negara justru menabur garam diatas luka masyarakat.
Dalam negara kapitalis, kemiskinan memang tak pernah dapat benar-benar terselesaikan. Sebab terdapat kesalahan mengakar dalam mindset kapitalisme. Kekuasaan dalam kapitalisme tidak dipandang sebagai amanah, akan tetapi dipandang sebagai jalan untuk meraih pundi-pundi kekayaan. Sehingga negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai regulator yang menjembatani antara rakyat dan para kapital (pemilik modal). Disinilah hukum rimba berlaku, siapa yang memiliki banyak modal adalah pemenang yang dapat memiliki segalanya.
Maka wajar bila ketimpangan besar-besaran terjadi. Sumber daya alam yang melimpah hanya dapat dikuasai oleh segelintir orang. Swasta-lah yang menjadi pengendali ekonomi negeri ini!. Mulai dari pemilik industri, perusahaan, hingga produsen bahan pangan. Sementara rakyat kecil hanya dapat mengais ekonomi melalui jabatan rendah atau sebagai buruh. Inilah yang menyebabkan rantai kemiskinan tak akan pernah terputus dalam sistem kapitalisme.
Bahkan, sebenarnya tingkat kesejahteraan yang dihitung melalui nilai produk domestik bruto (PDB) juga menimbulkan bias. Sebab, metode penghitungannya adalah dengan menghitung total pendapatan seluruh negeri kemudian dibagi total penduduk. Metode ini sangatlah tidak akurat, karena tidak memperhitungkan adanya kesenjangan antara penduduk, semuanya dipukul rata. Padahal, pada faktanya sebanyak 26,5 juta rakyat masih berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini dilihat dari acuan pemerintah pada September 2021 yaitu penduduk dikatakan miskin adalah masyarakat yang hidup dengan batas pendapatan Rp486.168 per kapita per bulan (bps.go.id, 17/01/2022).
Rakyat hari ini harus berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan gaji yang pas-pasan, bahkan tanpa diimbangi penyediaan lapangan kerja yang memadai. Padahal rakyat harus memenuhi kebutuhan asasinya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Belum lagi tertampar oleh kenaikan berbagai harga pangan dan energi. Lengkap sudah beban hidup rakyat dalam sistem kapitalisme.
Berbeda jauh dengan Islam. Penguasa sangat memahami bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Sehingga ia akan menerapkan syariat Islam sepenuhnya dan tak akan menetapkan kebijakan yang merugikan rakyat. Negara yang menerapkan Islam kaffah mampu menyelesaikan kemiskinan secara tuntas. Bahkan justru membuat rakyat "susah" miskin!
Negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan asasi rakyatnya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara langsung. Diberikan secara murah bahkan gratis. Sebab inilah yang hari ini banyak menyedot harta rakyat, pendidikan dan kesehatan mahal. Khilafah juga menjamin pemenuhan kebutuhan asasi berupa sandang, pangan, papan dengan mekanisme tidak langsung. Yaitu dengan mewajibkan laki-laki untuk bekerja dan menyediakan lapangan kerja yang melimpah. Tidak hanya itu, Negara juga memberi perlakuan khusus bagi rakyat yang tidak mampu bersaing dalam dunia kerja, seperti melalui penyediaan akses modal (uang atau tanah), edukasi skill, dsb. Apabila masih ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan asasinya, maka negara memiliki mekanisme zakat yang diberikan kepada 8 asnaf. Sungguh, ini akan mampu membuat rakyat menjadi sejahtera secara komunal!
Sumber daya alam juga akan dikelola secara mandiri oleh Negara. Kemudian hasil pengelolaannya akan diberikan untuk kemaslahatan rakyat dalam bentuk fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, bbm, dsb. Khilafah juga melarang adanya privatisasi dan swastanisasi kekayaan umum. Karena privatisasi inilah yang membuka pintu penjajahan bagi negeri-negeri muslim dan membuatnya tunduk pada arahan penjajah.
Terhadap pelaku penimbunan harta yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga barang, seperti kartel, Negara akan menindaknya dengan tegas. Sebab itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Apabila terjadi ketidakseimbangan supply dan demand, yaitu adanya kenaikan harga atau penurunan harga secara drastis, maka Negara akan menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang dari daerah lain.
Segala kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mampu mengentaskan problem kemiskinan ini hanya dapat terlaksana dalam negara yang menerapkan Islam kafah, yang dalam fiqih disebut Khilafah. Sungguh, sudah saatnya kita mulai mengkaji Islam kaffah dan mendakwahkannya. Sehingga harapan kita, yaitu kemuliaan Islam dapat segera kembali.
Wallahu A'lam Bi Shawwab
COMMENTS