Cara Islam Atasi Transportasi
Oleh: Laily Ch, S.E (Aktivis Muslimah)
PT Garuda Indonesia (Persero) salah satu perusahaan plat merah namun terus memberikan raport merah alias mengalami kerugian. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dalam paparannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) parlemen pada Selasa (9/11/2021) menyampaikan bahwa aset Garuda mencapai US$ 6,93 miliar atau sekitar Rp 99 triliun (kurs Rp 14.200/US$), sementara liabilitas (kewajiban, termasuk utang) mencapai US$ 9,76 miliar atau setara Rp 140 triliun. Dengan demikian ada ekuitas negatif US$ 2,8 miliar atau setara Rp 40 triliun. Dari jumlah kewajiban tersebut, utang dari sewa pesawat mendominasi mencapai US$ 9 miliar atau setara Rp 128 triliun.(Cnbcindonesia.com, 12/11/2021)
Selain banyaknya lessor, rute penerbangan yang dianggap kurang menguntungkan, persoalan korupsi juga menjadi borok di tubuh Garuda. Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan karena korupsi yang berhubungan dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat tersebut, biaya sewa pesawat alias aircraft rental cost perusahaan mencapai 24,7% dari pendapatan perusahaan. Angka ini empat kali lipat lebih tinggi dibanding dengan maskapai lainnya. Selanjutnya, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu juga menjadi penyebab berikutnya kondisi keuangan perusahaan makin memburuk.
Solusi Penyelamatan
Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia menyusun beberapa skema penyelamatan maskapai plat merah tersebut. Skema penyelamatan tersebut tertuang dalam Laporan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR. Agar selamat, Garuda Indonesia akan melakukan restrukturisasi utang melalui perpanjangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 60 hari untuk memberi waktu perusahaan membahas rencana perdamaian dan voting PKPU.
Secara rinci, skema restrukturisasi utang akan mencakup pelunasan utang pajak, utang karyawan dan keuntungan karyawan atau employee benefits, pembayaran secara bertahap pajak setelah dikurangi tax loss carryforward yang timbul dari pembatalan pemasukan utang atau debt income, pelunasan aset pembiayaan, dan pelunasan utang lainnya kepada Himbara, Bank Swasta, AirNav dan pihak ketiga lainnya.
Ada pula pembayaran yang dilakukan kepada lessor pesawat, manufacturer dan vendor lainnya sebesar Rp225 juta yang akan dibayar secara pro-rata ekuitas. Vendor di luar itu akan dibayarkan Rp255 juta secara bertahap.
Lebih lanjut, Garuda Indonesia akan menjalankan rencana bisnis atau business plan berupa optimalisasi rute penerbangan dan jumlah pesawat. Perusahaan akan meningkatkan pendapatan kargo dan produk-produk layanan tambahan.
Maskapai BUMN ini memerlukan dana sebesar US$936 juta atau setara dengan Rp13,50 triliun (asumsi kurs Rp14.432 per dolar AS) yang akan digunakan untuk memperbaiki keuangannya, mulai dari dari pembayaran pajak, utang karyawan, biaya restrukturisasi, sewa pesawat dan lainnya.
Ketua Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI, Martin Manurung menyebut Panja menyetujui adanya pemberian PMN sebesar Rp7,5 triliun kepada Garuda. Anggaran ini bersumber dari cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022. Anggaran ini akan diperoleh Garuda, bila maskapai penerbangan ini mencapai kesepakatan damai dengan kreditur dalam skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan kreditur. Saat ini PKPU tengah berlangsung.
Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah untuk mencari solusi bagi keberlangsungan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Menurut dia, Garuda memiliki nilai historis, sehingga harus dipertahankan. Misbakhun menilai persoalan di Garuda bukan hanya menyangkut suntikan dana. Pasalnya, meskipun pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah melalui Penyertaan Modal Negara atau PMN untuk Garuda Indonesia, kondisi maskapai flag carrier itu tak membaik. Politikus Fraksi Partai Golkar ini pun mewanti-wanti agar pemerintah memikirkan solusi yang tepat untuk Garuda Indonesia. Menurutnya, jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil. (Tempo.co.id, 10/11/2021)
Memang benar, persoalan utamanya bukan pada skema penyelamatan dengan gelontoran dana, namun paradigma penguasa dalam menyelesaikan persoalan inilah yang menjadi akar masalahnya. Penguasa dalam sistem kapitalisme menafikkan paradigma pelayanan kepada rakyatnya. Sebab watak kapitalisme adalah paradigma bisnis dalam menjalankan sebuah negara. Begitu pula dalam masalah transportasi. Penguasa hanya berfungsi sebagai fasilitator antara pengusaha transportasi dengan pengguna jasa (masyarakat). Negara tidak mengatur sepenuhnya sistem transportasi yang diberlakukan sebab hal itu mutlak diserahkan kepada pengusaha. Sekalipun ada aturan, sifatnya hanya untuk melegalkan aturan main yang diinginkan oleh pengusaha. Tentu saja aturan main yang menguntungkan bagi mereka.
Di ranah pejabat juga membuka lebar celah tindakan korupsi. Sebab jasa transportasi dijadikan lahan bisnis komersil oleh pemerintah. Sementara itu untuk menutupi kegagalan maupun kerugian, lagi-lagi dibebankan pada anggaran negara. Padahal ketika mendapatkan keuntungan, rakyat sama sekali tidak bisa menikmatinya sebagaimana korporasi selama ini menjalankan usaha jasanya. Selama sistem kapitalisme diterapkan, maka oligarki terus subur menyengsarakan rakyat.
Cara Islam Atasi Transportasi
Dalam Islam, prinsip pengelolaan transportasi yang dilakukan oleh negara adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Bukan mengambil keuntungan. Sehingga perhitungan biaya operasional dihitung untuk menutup BEP (Break Event Poin) saja.
Jika BEP sudah tercapai, maka dimungkinkan untuk operasional selanjutnya, bahkan bisa digratiskan. Hal ini karena dalam menjalankan sarana transportasi, infrastruktur yang terlibat semuanya adalah milik publik.
Pengelolaan institusi moda transportasi publik wajib ditangani negara secara langsung dengan prinsip pelayanan (raa’in dan junnah).
Apapun alasannya, institusi moda transportasi publik seperti PT Garuda Indonesia tidak dibenarkan dikelola dengan prinsip untung rugi. Negara wajib menggunakan anggaran yang bersifat mutlak (ada atau tidak kas negara yang diperuntukkan pembiayaan transportasi publik dan infrastrukturnya, yang ketiadaannya berdampak dharar bagi masyarakat, maka wajib diadakan negara), salah satu sumbernya adalah harta milik umum. Apapun alasannya tidak dibenarkan menggunakan anggaran berbasis kinerja.
Negara juga wajib mengelola kekayaannya secara benar (sesuai syariat Islam), sehingga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya. Negara harus menjalankan sentralisasi kekuasaan, tidak dibenarkan menjalankan desentralisasi kekuasaan, namun untuk teknis pelaksanaan bisa bersifat desentralisasi. Kebijakan yang diambil negara harus bersifat independen, tidak tergantung negara asing. Negara juga tidak perlu meratifikasi undang-undang Internasional.
Strategi pengelolaan transportasi publik Khilafah mengacu kepada tiga prinsip utama, yaitu: a. Kesederhanaan aturan; b. Kecepatan dalam pelayanan; dan c. Individu pelaksana yang kapabel. Rasul Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal…” (HR Muslim).
Penerapan sistem Islam ini haruslah menyeluruh dalam semua bidang kehidupan dalam bingkai Khilafah, tidak hanya transportasi laut saja, sehingga negara akan maju dan kesejahteraan akan dicapai dengan gemilang. Oleh karena itu, saatnya mengganti sistem kapitalisme neoliberalisme yang menimbulkan masalah dengan sistem sahih Islam yaitu Khilafah yang terbukti menyejahterakan selama berabad-abad. Allah Swt berfirman (artinya) “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al A’raf: 96)
COMMENTS