Jokowi tidak tahu impor
Oleh : Lusiana Amri (Aktivis Muslimah Mataram)
“Cintailah Produk Dalam Negeri”. Salah satu slogan yang selalu digencarkan oleh pemerintah terhadap rakyat. Namun, faktanya pemerintah sendiri yang menghabiskan lebih banyak anggaran APBN untuk dibelikan produk impor.
kompasdotcom mewartakan Presiden Joko Widodo merasa geram dan jengkel terhadap kementerian, para pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN yang masih membeli produk impor terkait perdagangan barang dan jasa menggunakan anggaran dari APBN. Jokowi mengetahui bahwa impor yang dilakukan kementerian, BUMN, maupun pemerintah daerah nilainya jauh lebih besar daripada konsumsi produk dalam negeri. Kemarahannya diungkapkan di hadapan para menteri dan kepala daerah dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).
dikutip dari sindonewsdotcom, Presiden Jokowi juga mengaku sedih setelah melihat neraca impor yang bisa dibilang masih sangat tinggi. "Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun, kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," jelas Jokowi. Jangan lupakan anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp 420 triliun.
Anggaran sebesar itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi negeri. Jokowi menegaskan bahwa jika anggaran sebesar itu digunakan untuk membeli barang dalam negeri maka akan men-triger pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan membeli barang-barang dalam negeri, kata Jokowi, bisa membuka lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan. "Kalau ini tidak dilakukan bodoh banget kita ini," ucapnya lagi (dikutip dari Sindonews.com).
Ketika kita mengkaji lebih jauh kekesalan presiden Jokowi ini realitanya tidak sejalan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan. Impor merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sudah biasa dilakukan di negeri ini. Bahkan impor juga merupakan salah satu visi politik luar negeri bagi negara Indonesia.
Bagaimana bisa indonesia bisa menjadi negara independen? Negara yang memiliki SDA melimpah, tetapi pemerintah lebih memilih untuk melakukan impor.
Lantas Apa Gunanya Marah-Marah Tak Berfaedah?, Lalu mengapa kemarahannya baru disampaikan setelah bertahun-tahun menjabat? Apakah baru sadar dengan kekeliruan kebijakan yang diterapkan? “Lain di mulut lain di hati” kemarahan tak berfaedah yang ditunjukkan para penguasa ini hanyalah lip service yang mengkonfirmasi ketidakmampuan mereka dalam bekerja. Alasan yang dikemukakan pemerintah dalam mengambil kebijakan impor selalu berputar pada masalah buruknya kualitas produk dalam negeri. Jika pemerintah memang serius untuk menghentikan kebijakan impor ini, maka sudah seharusnya ia meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dalam negeri. Bukan terus menerus menggantungkan diri kepada negeri lain.
Demokrasi Gagal Memimpin Negeri
Terbukti bahwa sistem demokrasi kapitalisme saat ini memang telah gagal dalam membuat kebijakan yang tepat untuk rakyat. Dapat kita lihat sistem ini telah rusak dari segala sisi. Tidak bisa memberikan solusi. Saatnya untuk kita beralih kepada perbaikan yang hakiki. Menerapkan islam sebagai ideologi. Karena islam adalah satu-satunya solusi. Islam akan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali karena sudah kewajiban seorang Khalifah dalam meri'ayah atau melayani rakyatnya dengan ikhlas tanpa mengharapkan adanya imbalan sedikit pun.
Bagaimana Islam Memandang Kebijakan Impor?
Dalam islam negara mengizinkan rakyatnya untuk mengimpor komoditas dari negara kafir, kecuali kafir harbifi’lan. Hanya saja, mereka tidak boleh mengimpor persenjataan dan alat-alat pertahanan strategis. Impor hanya di lakukan ketika kondisi kebutuhan produksi dalam negeri tidak dapat terpenuhi. Karena Khilafah tidak menggantungkan kebutuhan dalam negeri kepada asing.
Khilafah selalu mengelola SDA yang dimiliki dengan amanah agar kebutuhan rakyat terpenuhi sehingga negara tidak perlu lagi mengimpor dari negeri lain. Hal ini akan menjadikan perekonomian negara kuat. Inflasi yang disebabkan oleh impor menggunakan mata uang asing akan terhindari. Defisit akibat nilai tukar tidak ada lagi.
Penting bagi kaum muslim untuk mengubah sistem demokrasi dan mengembalikan sistem islam dalam institusi Khilafah. Menerapkan islam secara kaffah. Bukan hanya dari segi politik namun dalam segala sisi kehidupan. Penguasa harus menyadari amanah jabatan yang ditempati yang semata-mata untuk melayani umat, bukan malah membuat umat semakin menderita.
Wallahua’lam..
COMMENTS