Solusi krisis pangan
Oleh : Ela
Sudah berpekan-pekan krisis minyak goreng melanda tanah air, hingga memukul rumah tangga dan para pengusaha kecil menengah. Banyak yang mengantri dan berebut untuk mendapatkan minyak goreng. Harganya pun melambung tinggi, bahkan mirisnya antrian juga sudah menelan korban. Seorang ibu rumah tangga meninggal saat mengantri minyak goreng.
Warga bukan saja menghadapi krisis kelangkaan minyak goreng, sejumlah harga kebutuhan pokok juga ikut merangkak naik. Presiden jokowi menyerukan masyarakat untuk mewaspadai kelangkaan sejumlah komoditas seperti pangan dan energi.
Menjadi sebuah ironi seperti pepatah bak anak ayam mati di lumbung padi rasa nya pantas di sematkan di negeri ini. Pasalnya, negeri ini termasuk pemasok produksi sawit terbesar di dunia. Menurut data dari kementrian pertanian tahun 2019 total luas kelapa sawit di indonesia mencapai 16,38 juta hektar yang tersebar di 26 propinsi. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi minyak sawit mentah tahun 2021 tercatat 46,88 juta ton.
Ada dua penyebab utama langkanya minyak goreng ;
pertama, kuat dugaan telah terjadi kartel alias penguasaan produksi dan pasar oleh sekelompok produsen. Mereka bekerja sama untuk mengeruk keuntungan dan menguasai pasar. Pasalnya mulai dari perkebunan sawit hingga produksi minyak goreng sawit di kuasai oleh segelintir orang.
Ketua KPPU Ukay karyadi mengatakan struktur bisnis minyak goreng dalam negeri cenderung di kuasai segelintir korporasi besar yang memiliki kekuatan untuk mengontrol harga. Anehnya pemerintah malah menuduh kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di sebabkan ulah warga yang melakukan panic buying lalu melakukan penimbunan. Sebaliknya, kartel yang telah menyebabkan krisis ini nyaris tak tersentuh hukum.
Kedua, salah kelola oleh negara. Kelangkaan minyak goreng juga di sebab kan pemerintah mengizinkan para pengusaha tetap mengekspor minyak goreng ke luar negeri di tengah kelangkaan barang. Kelangkaan minyak goreng juga di sebab kan karna pemerintah dan pengusaha menjadikan minyak sawit mentah untuk keperluan biodesel. Proyek pengembangan biodesel milik pemerintah di kelola oleh pertamina untuk mendapatkan bahan bakar alternatif.
Islam mengatur bahwa yang negara lah yang harus menata perdagangan serta ketersediaan kebutuhan pokok dan distribusi nya ke tengah masyarakat. Tidak ada tempat dalam Islam praktik kecurangan dalam perdagangan, semisal mencurangi timbangan, menipu konsumen, dan mempermainkan harga karena semua itu haram. Diantara praktik perdagangan yang terlarang menurut Islam adalah menimbun komoditi perdagangan agar harga meroket sehingga menguntungkan produsen dan para pedagang tetapi menyengsarakan para konsumen.
Negara Khilafah yaitu sebutan bagi negara Islam, akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri yaitu untuk rakyat, ketimbang untuk keperluan ekspor. Khilafah juga akan menghapus berbagai kebijakan yang menimbulkan madharat bagi rakyat karena semua itu suatu kemungkaran.
Wahai kaum muslim! apa yang menimpa umat hari ini adalah akibat sistem kapitalisme yang batil dan tidak adanya perlindungan dari negara. Akibat nya, setiap hari terlihat pemandangan antrian rakyat terzalimi hanya untuk mendapatkan haknya. Ingatlah tanpa syariah Islam keadaan ini akan terus terjadi karena itu teruslah berjuang untuk menegakkan Khilafah.
Wallahu a'lam bish shawab.
COMMENTS