pengelolaan SDA
Oleh: Ummu Faqih
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) di bawah kendali Bupati Surunuddin Dangga dan wakilnya Rasyid, berkomitmen mendorong investasi unggulan di wilayah Konsel.
Orang nomor satu di Konsel itu mengatakan, wilayah Konsel memiliki sejuta potensi investasi. Bukan itu saja, kata dia, Konsel juga merupakan surga investasi, sehingga pihaknya berkomitmen mendorong investasi di sektor unggulan, seperti di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, termasuk industri.
“Dengan potensi yang dimiliki Konsel, akan mampu menarik investor untuk berinvestasi. Sehingga, dengan begitu Konsel semakin dikenal di kancah nasional bahkan internasional dalam segi investasi. Sejuta potensi investasi ada di daerah ini,” kata Surunuddin saat ditemui di acara pembukaan pameran HPN 2022 di Kendari.(beritakotakendari.com,02/2022)
Hanya saja, secara umum Indonesia memiliki permasalahan dalam investasi yaitu: kebijakan yang tidak berorientasi dan berpihak pada hajat hidup orang banyak. Fakta membuktikan mayoritas akibat investasi yang ada di Indonesia secara umum adalah perlawanan masyarakat lokal yang hak hak atas kepemilikan publik dirampas para pemegang kuasa dan korporasi.
Inevstasi, juga bagaikan racun berbalut permen. Manis di permukaan, tetapi racun di dalam dan menjerat wilayah lokal. Bukan terbukanya lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, justru menimbulkan konflik horizontal, belum lagi dengan efek terhadap lingkungan sekitar. Mulai dari pencemaran lingkungan, pencemaran perilaku masyarakat yang di bawa tenaga kerja asing.
Lahan-lahan pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan justru menjdi rebutan kalangan kapitalis untuk makin mengusai sektor perekonomian wilayah. Bahkan akan menimbulkan kemudhorotn karena pengolahannya tidak akan sesuai dengan peruntukan lahan. Tetap saja rakyat yang selalu menjadi korban dari kerakusan para pemilik modal.
Selama sistem kapitalis memegang kekuasaan, selamanya investasi hanya sebagai alat penjajahan hegemoninya saja dan rakyatlah yang akan menanggung penderitaan tiada akhir.
Lalu, bagaimana dalam Islam ?
Islam mengajarkan, jika merupakan tambang atau lahan pertanian maupun kelautan yang strategis, negara yang harus mengelolanya. Terlebih jika tambang ini memang sangat dibutuhkan negara untuk proyek strategis, maka negara akan mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan merusak lingkungan, juga tidak akan memaksakan kehendak kepada rakyat, apalagi mengancam atau merampasnya dari yang berhak. Ini karena Allah telah melarangnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
“Barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari)
Menurut Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab besarnya, "bahan- bahan galian tambang (hasil usaha pertambangan) yang didambakan dan dimanfaatkan oleh manusia tanpa banyak biaya, seperti halnya garam, air, belerang,gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya). Bahan bahan tersebut menjadi milik seluruh kaum Muslimin. Yang demikian akan merugikan kemaslahatan mereka ( jika dikuasai segelintir orang). Bahan galian tambang tersebut harus dikelola oleh negara/ pemerintah dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umum".(Al-Mughni, bab pembahasan Ihya al-Mawat)
Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, "hutan dan bahan galian tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan harus dikelola oleh negara. Hasilnya harus diberikan kembali kepada rakyat dalam bentuk bahan yang murah berbentuk subsidi untuk berbagai kebutuhan primer masyarakat atau warga negara seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum".(Al-Nizam al- Iqtisadi fi Al-Islam)
Inilah solusi pengaturan sistem Islam yang dapat menjadi solusi dari kerusakan pengelolaan tambang dari sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan.
Dalam Islam kepemilikan dibagi berdasarkan tiga bentuk : Pertama, kepemilikan individu ( private property). Kedua, kepemilikan umum (collective property). Ketiga, kepemilikan negara (state property). Dari ketiga bentuk kepemilikan tersebut, bahan galian tambang adalah merupakan hak kepemilikan umum dan haram diserahkan kepemilikannya kepada individu/ korporasi.
Dengan ketegasan batasan kepemilikan seperti ini tidak ada ruang sedikitpun bagi para oligarki dan kaum pemilik modal (investor) untuk merampas hak masyarakat umum atas tambang sumber daya alam. Pengaturan pembagian hak kepemilikan secara adil seperti ini mustahil diterapkan dalam sistem rusak demokrasi yang sudah dikuasai para oligarki politik dan kapitalis. Tidak ada jalan lain selain jalan Islam yang diturunkan oleh Zat Yang Maha Sempurna. Jalan ini tidak dapat ditempuh kecuali dengan langkah langkah sistematis untuk mengembalikan kembali institusi politik Islam. Institusi inilah yang menerapkan politik ekonomi Islam untuk langsung mengatur kepemilikan umum masyarakat dan menerapkan kebaikan- kebaikan lainnya dalam sistem Islam yang lengkap. Wallahu a'lam
COMMENTS