Kebijakan PTM
Oleh : Deti Murni (Penulis Ideologis)
Peningkatan kasus covid-19 varian baru omicron mulai meresahkan masyarakat, melihat kondisi ini pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan kebijakan menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
Melihat kondisi saat ini Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Suharti mengatakan Kemendikbud Ristek dan sejumlah kementrian lain menyetujui diberikan diskresi kepada daerah berstatus PPKM level 2 mulai 3 Februari 2022. Beliau juga meyampaikan orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) lagi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) di Ibu kota tetap bergulir di tengah lonjakan kasus Covid-19. Beliau menyampaikan akan tertib pada prinsip governance, bila sudah diputuskan, maka beliau akan melaksanakannya.
Coordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar pandjaitan melalui juru bicaranya Jodi Mahari manyampaikan apabila sector lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka beliau mengharapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya.
Ternyata kebijakan ini menuai pro kontra di masyarakat wacana PTM 50 persen pembelajaran tidak akan maksimal. Lebih baik tetap 100 persen dengan protocol kesehatan lebih ketat ujar Dewi salah seorang wali murid di Gunung Kidul. Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang tenaga pendidik di Gunung Kidul Agus Suroyo beliau menyampaikan pada prinsipnya siap menyesuaikan dengankebijakan yang dibuat pemerintah. Namun efektifitas pembelajaran dengan PTM 50 persen harus dikaji, karena sekolah juga repot mengatur teknis pelaksanaan.
Pemerintah menolak usulan penghentian PTM karena kasus Covid-19 yang meningkat, malah tetapkan PTM 50 persen dengan alasan kegiatan pemerintahan lain juga dibuka. Sementara menanggapi desakan orang tua, Kemendikbud memberikan pilihan kepada orang tua apakah PJJ atau PTM.
Kebijakan ini terkesan ambigu dan membingungkan baik bagi orang tua, pelajar dan tenaga pendidik. Kebijakan ini tentu saja akan sangat menyulitkan untuk membuat standar pembelajaran karena setiap orang bisa menetapkan sesuai pertimbangannya sendiri. Apabila kita telaah ini adalah bentuk lepas tanggung jawab pemerintah dengan memberikan pilihan kepada orang tua siswa untuk memilih metode pembelajaran. Pemerintah tidak mau ambil resiko dengan keputusan ini sehingga sengaja membuat kebijakan yang ambigu alias multi tafsir sehingga sangat mudah dibelokkan kemana saja sesuai tujuan pemerintah.
Dimana peran Negara? Bukankah salah satu kewajiban Negara menyediakan sistem pendidikan berkualitas dan gratis serta memberikan rasa kenyamanan dan keamanan dalam sistem pembelajaran kepada siswa, tenaga pendidik dan orang tua. Tapi yang terjadi justru sebaliknya memberikan kebingungan, keresahan, kekhawatiran atas kebijakan yang dikeluarkan.
Menyedihkan nasib generasi terombang-ambing dalam kebijakan yang tak menentu tarik ulur kebijakan PTM tak mampu memberikan solusi tuntas. Sangat besar kerugian dengan mengorbankan generasi penerus bangsa dengan mengedepankan nafsu shahwat para pemilik modal dalam mengeruk keuntungan dari kebijakan ini.
Bila kita kaji lebih dalam akar dari permasalahan utama dari carut marut dunia pendidikan ini tentu saja tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang diadopsi negeri ini. Sistem pendidikan akan mengekor kepada sistem pemerintahan. Sistem Pemerintahan kita menggunakan sistem pemerintahan kapitalisme standarnya adalah untung rugi yang sangat mendewakan materi. Maka bisa kita lihat bahwa peran dunia pendidikan sudah dijadikan ajang bisnis. Dunia pendidikan menjadi ladang baru bagi para pemilik modal untuk meraup keuntungan. Hubungan Negara dengan rakyatnya bagaikan pedagang dan pembeli, maka sangatlah wajar kebijakan yang lahir pun akan dihitung untung ruginya.
Apabila menguntungkan maka kebijakan akan dibuat dan dikeluarkan dalam bentuk UU ataupun peraturan Negara yang bersifat mengikat, tetapi sebaliknya apabila akan merugikan maka kebijakan akan dianulir. Sudah menjadi rahasia umum UU ataupun aturan yang dibuat atas dasar pesanan dari para pemilik modal yang telah memiliki hubungan baik dengan penguasa. Yang lebih gilanya para pemilik modal yang sekaligus menjadi penguasa. Mereka leluasa bermain cantik untuk memperkaya diri dan kelompok karena mereka memiliki semuanya, harta dan kuasa.
Sungguh ironi pendidikan yang akan menciptakan generasi masa depan namun justu dikebiri untuk kepentingan kelompok dan golongan.
Apabila kebijakan yang diambil pemerintah yang mengedepankan solusi tuntas maka tentu saja masalah pandemic ini tidak akan berlarut-larut. Ibarat kanker ganas yang menyerang anggota tubuh segera diatasi, dengan concern pada anggota tubuh yang sakit tentu tidak akan menjalar ke organ-organ lainnya. Nasi telah menjadi bubur kanker telah mengganas dan menyerang anggota tubuh lainnya. Bila menggunakan solusi tambal sulam tidak akan menyelesaikan masalah justru sebaliknya akan memperburuk keadaan.
Sistem pendidikan tidak mampu lagi menciptakan generasi yang cerdas yang berakhlak mulia tapi terciptalah generasi malas mikir, generasi rebahan dan generasi baperan (galau), tentu saja generasi ini tidak bisa diharapkan menjadi generasi emas.
Bagaimana solusi Islam dalam menghadapi masalah ini?
Islam bukan hanya memiliki peraturan dalam ibadah namun Islam adalah nizomul hayah atau agama yang syamilan wa kamilan. Islam memiliki peraturan yang sempurna dan paripurna tentang kehidupan manusia. Islam memberikan solusi sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal, dan memberikan ketenangan hati. Maka masalah-masalah seperti PTM, PPKM dan kebijakan insinkronisasi tidak akan terjadi dalam sistem Islam.
Dalam Islam masalah yang muncul langung segera dideteksi dan didetail secara mendalam, seperti Mengapa PTM ini bisa terjadi? Bila kita lihat benang merahnya masalah ini muncul karena solusi yang salah dalam menghadapi pandemic corona-19 sejak awal, akhirnya semua masalah timbul dari hulu hingga hilir. Semua terdampak akibat solusi yang batil ini.
Islam dalam mengatasi masalah wabah sangatlah jelas dan tegas Rasullulah bersabda “Jangan masuk dan jangan keluar dari wilayah yang terkena wabah”. Tuntunan Rasullulah saw dalam menangani wabah, isolasi tingkat mikro sedini mungkin, terlebih ketika virus telah terdeteksi, maka sesegera mungkin untuk melakukan penguncian terhadap wilayah sumber awal virus tersebut.
Hal ini berdasarkan dari hadist riwayat Bukhari dalam Al-Jami’ Al-Shahih, IV/14 yang artinya, “Ketika kalian mendengarnya (wabah) di suatu daerah, janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. Dan jika wabah itu terjadi di daerah kalian berada, janganlah kalian pergi melarikan diri dari daerah tersebut.”
Islam juga mengatur pemisahan antara orang yang sakit dengan yang sehat, diantaranya Nabi SAW bersabda: “janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).
Bila kita amati problematika negeri ini semakin berat bukan hanya dunia pendidikan yang terdampak tapi seluruh sendi kehidupan telah telah mengalami krisis. Marilah kita berbenah, kembali kepada fitrah kita sebagai mahluk lemah yang tergantung kepada pencipta. Janganlah karena nafsu kita mengorbankan generasi masa depan, Sekali lagi marilah kita rapatkan barisan dan bergandengan tangan kembali kepada aturan ilahi Rabbi.
Wallahu’alam bish-shawwab.
Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-5930867/usulan-soal-penghentian-ptm-100-persen-ditolak-luhut-anies-kita-ikuti-pusat
https://yogya.inews,id/berita/wacana-ptm-50-persen-timbulkan-gejolak-orang-tua-siswa-ingin-prokes-yang-diperketat
https://www.kompas.com/edu/read/2022/02/04/105619371/aturan-kemendikbud-terkini-ortu-boleh-pilih-anak-ikut-ptm-atau-pjj
COMMENTS