ketimpangan Pelayanan kesehatan
Oleh :Ati Nurmala (Aktivis Dakwah)
Globalisasi yang memberikan pengaruh besar pada tatanan kehidupan dunia tidak lepas dari pengaruh besar teknologi yang kian canggih abad ini. Tatanan kehidupan manusia era modern saat ini ditandai dengan kecepatan arus informasi yang semakin mudah didapatkan dari seluruh media massa yang ada.
Seperti kejadian yang mencuri perhatian publik baru-baru ini. Dunia maya dihebohkan dengan sebuah video viral. Video yang berdurasi singkat itu menampilkan seorang pria yang sedang melakukan serangkaian proses pembuatan e-KTP. Dalam video yang beredar di media sosial tampak pria tersebut ditemani oleh sang istri saat melakukan perekaman, meski dengan kondisinya yang kritis beliau tetap mengikuti proses perekaman e-KTP guna memenuhi syarat untuk mengurus BPJS kesehatan. Alih-alih berhasil, yang terjadi justru yang bersangkutan meninggal setelah melakukan seluruh rangkaian perekaman. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada saat proses percetakan e-KTP berlangsung. Pria tersebut bernama Amiluddin (55), warga Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Beliau seorang pasien yang dirawat di RSUD Andi Sulthan Daeng Radja, Bulukumba, sejak tiga hari terakhir.
Diketahui Amiluddin (55) adalah pasien yang kritis akibat adanya penyumbatan usus yang dideritanya dan harus dilakukan tindak operasi sesegera mungkin. Namun karena beliau tidak memiliki e-KTP sebagai salah satu syarat membuat BPJS kesehatan maka beliau harus tetap melakukan pembuatan e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mengingat pembuatan e-KTP tidak boleh diwakilkan maka mengharuskan beliau datang kekantor Capil meski datang dalam keadaan sempoyongan.
Humas Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad membenarkan kejadian ini. Beliau mengatakan "Amiluddin diantar pihak keluarganya dengan mobil angkutan ke Disdukcapil Kabupaten Bulukumba pada Selasa siang, beberapa saat setelah perekaman tersebut, Amiluddin terjatuh. Kemudian ia dibopong ke bangku panjang. Ternyata ia telah menghembuskan napas terakhirnya," tambahnya. Tribunnews.com Selasa (15/3/2022).
Pemandangan menyayat hati akibat pelayanan kesehatan yang jauh dari kata baik di negeri kita lagi-lagi terjadi. Postingan video berdurasi singkat yang diunggah tersebut sudah 55 ribu kali dibagikan ulang. Warganet membanjiri kolom komentar dengan berbagai tanggapan. Kejadian ini bukan hal baru di negara yang katanya baru saja di coreng Amerika Serikat dari daftar negara berkembang pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gelar negara maju kini disematkan kepada Indonesia. Miris, disaat negara kita di beri gelar negara maju namun kehidupan masyarakat didalamnya dirundung pilu. Layanan kesehatan menjadi sesuatu yang sulit didapatkan pada negara yang katanya telah dinyatakan sebagai negara maju ini.
Sangat disayangkan birokrasi yang berbelit-belit bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kependudukan masif terjadi. Karena alasan tidak ada BPJS, pihak RSUD minta keluarga untuk mengurusnya. Sehingga memaksa yang bersangkutan untuk mengikuti proses rekam diri di Dinas Dukcapil Bulukumba. Bahkan dalam kondisi kritis sekalipun pasien masih harus mengurus BPJS terlebih dahulu baru akan dilayani. Seolah tanpa ampun sedikitpun mengesampingkan nyawa rakyat hanya untuk menjunjung tinggi peraturan. Begitu murahnya nyawa masyarakat dalam pandangan sistem kapitalis hari ini, dengan sombongnya sistem ini selalu menuntut kerapian dalam mendata masyarakat dengan adanya e-KTP tanpa mempertimbangkan dan mengedepankan keselamatan jiwa pasien.
Sangat tak berperasaan. Ksehatan hari ini adalah sesuatu yang berharga mahal, maka untuk mendapatkannya harus dengan cara-cara yang memilukan. Hal itulah yang mendorong masyarakat untuk membuat BPJS guna meringankan pembayarannya. Namun pada umumnya pasien yang menggunakan BPJS tersebut mendapatkan layanan setengah hati dari rumah sakit. Sangat kentara perbedaan perlakuan dan pelayanan mereka kepada pasien kelas bawah pengguna BPJS dengan pasien dari kelas menengah keatas. Inilah ciri sistem demokrasi yang tidak memanusiakan manusia.
Pemerintah seolah menutup mata dengan adanya berita yang tersebar di media. Hal ini lagi-lagi menegaskan pada dunia kepincangan aturan yang bukan bersumber dari Allah. Memperlihatkan pada masyarakat bahwa pemerintah lamban dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga kesehatan adalah sesuatu yang bernilai tinggi dan sulit didapatkan dalam sistem bathil ini. Ironi yang menyakitkan seperti ini lumrah terjadi pada negara yang menerapkan sistem kapitalis liberal.
Dalam sistem kapitalis, negara diminimalisir perannya untuk mengatur layanan publik. Negara akan berlepas tangan atas kebutuhan rakyat seperti kesehatan ini. Sedangkan rakyat diminta secara swadaya untuk mengurusi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan negara. Alih-alih memudahkan dan memberikan fasilitas berupa layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas bagi rakyat, justru pemerintah menambah beban rakyat dengan ongkos kesehatan yang kian mencekik.
Keadaan ini berbanding terbalik dengan Islam. Khalifah atau pemimpin dalam Islam memosisikan dirinya sebagai penanggung jawab urusan rakyat. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi penguasa, oleh sebab itu pemenuhan layanan kesehatan dalam Islam merupakan tanggung jawab penguasa. Karena penguasa atau pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Hal ini sesuai dengan hadist Rosullah berikut. "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (Bukhari dan Muslim).
Pemimpin dalam sistem Islam tidak akan menyerahkan urusan kesehatan kepada lembaga-lembaga BPJS atau asuransi yang hanya meraup keuntungan bukan untuk melayani rakyat. Islam tidak mengenal pembiayaan berbasis asuransi wajib karena merupakan konsep bathil yang diharamkan Allah SWT. Negara akan memperhatikan layanan kesehatan secara detail, sehingga kesehatan bisa diakses semua orang secara merata dan gratis tanpa ada kastanisasi secara ekonomi.
Sumber-sumber pemasukan untuk pembiayaan kesehatan ini diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam. Salah satunya berasal dari barang tambang yang jumlahnya berlimpah. Mulai dari batu bara, gas bumi, minyak bumi, emas dan beragam logam mulia lainnya. Hal ini meniscayakan negara Islam memiliki kemampuan finansial memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Pembiayaan dan pengeluaran tersebut diperuntukkan bagi terwujudnya cita-cita pelayanan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik bagi seluruh individu masyarakat yang hidup didalamnya.
Sistem kesehatan dalam Islam tersusun dari tiga unsur. Pertama, peraturan. Baik peraturan yang berupa syariah Islam, kebijakan maupun peraturan teknis administratif. Kedua, sarana dan peralatan fisik berupa alat-alat medis, rumah sakit dan sarana prasarana kesehatan lainnya. Ketiga, sumber daya manusia sebagai sarana pelaksana sistem kesehatan, seperti tenaga medis, dokter, perawat dan lainnya. Lantas, adakah sistem yang lebih paripurna dari pada sistem Islam? Tidak rindukah kita untuk hidup didalam negara yang menjadikan kebutuhan rakyat sebagai point yang paling penting untuk diwujudkan? Sistem mana lagi yang dapat menjamin kesejahteraan hidup dalam masyarakat selain sistem yang bersumber dari al-khaliq yakni Allah Aza'wajalla?
COMMENTS