Parpol Bagi-bagi Minyak Goreng
Oleh : Esnaini Sholikhah,S.Pd (Pendidik dan Pengamat Kebijakan Sosial)
PKL dan kaum ibu protes terhadap kelangkaan minyak yang makin parah. Rakyat mempertanyakan posisi wakil rakyat yang nampak lebih sibuk menyiapkan diri untuk masa kontestasi pemilu. Bahkan partai-partai pun bagi-bagi minyak goreng subsidi yg membuat publik berspekulasi bahwa mereka juga turut menimbun.
Kelangkaan minyak goreng menyeret nama dua partai politik (parpol). Diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Diketahui PDI telah melakukan pembagian minyak goreng hingga 10 ton. Sementara PSI telah menggelar operasi pasar murah. Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Habib Noval Assegaf melalui akun twitternya juga mengaku bingung atas banyaknya pembagian minyak goreng di tengah kelangkaannya. “Minyak goreng langka tapi banyak yang bagi-bagi dan operasi pasar. Jadi sebenarnya siapa yang menimbun?,” tulisnya, Selasa, (8/3/2022).
Kemudian pemerintah mencabut subsidi dan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng, secara ‘mendadak’ membuat rak- rak toko dan lapak pengecer terlihat penuh oleh minyak goreng kemasan dari berbagai merek. Kondisi ini jauh berbeda beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan penetapkan minyak goreng ‘satu harga’ beberapa waktu lalu, saat rak dan lapak pengecer relatif ‘melompong’. Walaupun dengan harga Rp 24 ribu per liter, jelasnya, ia masih bisa membeli sebanyak dua kemasan (isi 2 liter) untuk kebutuhan usaha warung makan tersebut. Satu kemasan harganya Rp 48 rupiah.
Kondisi ini jauh berbeda dengan sebelumnya, saat Pemerintah mengumumkan ketentuan minyak goreng satu harga, Rp 14 ribu beberapa waktu lalu. Untuk bisa mendapatkan dua bungkus sangat sulit dan ia harus pesan kepada toko tempat ia biasa membeli. Terkadang sudah memesan pun juga hanya kebagian satu bungkus (kemasan) atau pas lagi apes juga tidak dapat. Sehingga ia terpaksa harus mencari ke toko atau penjual lainnya agar tidak kapiran. Sebab, setiap hari ia membutuhkan sedikitnya dua kemasan (4 liter) minyak goreng untuk usaha warung makannya. “Sekarang --tiba- tiba-- minyak goreng kembali sudah terlihat saat harga kembali tinggi,” tegasnya.
Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), menyebut struktur industri minyak goreng sejak lama ditengarai sebagai pasar oligopoli, di mana pembentukan harga pasar rawan dimanipulasi produsen. Watak rezim neolib dan politisi sekuler dalam demokrasi. Indonesia merupakan produsen utama sawit dunia. Departemen Pertanian AS mengungkapkan, produksi sawit dari Indonesia pada 2019 mencapai 42,5 juta metrik ton atau berkontribusi terhadap 58 persen pasokan global.
Areal luas lahan sawit pun mengalami tren peningkatan. Jika pada 2015 luas lahan 11,26 juta hektare lahan, pada 2020 angkanya menyentuh 14,858 juta hektar lahan. Perkebunan sawit terbesar ada di Riau yang mencapai 2,85 juta hektar. Oleh karena itu, saat terjadi kenaikan harga komoditas dunia, termasuk sawit di dalamnya, maka ekspor Indonesia ikut terkerek. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia pada Februari 2022 mencapai 20,46 miliar dolar AS atau naik 6,73 persen dibandingkan ekspor Januari 2022.
Ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Gambaran yang sangat tepat atas kelangkaan minyak goreng dan mahalnya sembako di negeri penghasil sawit nomer satu di dunia ini. Ini sangat memprihatinkan dan memilukan. Negeri produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi minyak gorengnya langka dan mahal, Rata-rata harga minyak goreng curah di tingkat nasional berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan pada 11 Maret 2022 sebesar Rp16.037, kemasan sederhana Rp16.401 dan kemasan premium Rp18.403. Ini lebih tinggi dibandingkan tingkat harga pada akhir Februari. Sementara harga eceran di masyarakat ada yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata nasional tersebut.
Miris, negeri yang kaya akan hasil perkebunan kelapa sawitnya, producen crude palm oil (CPO) terbesar, namun harus mengikuti aturan pasar international. Sehingga, jika terjadi kenaikan harga CPO Internasional, maka CPO dalam negeri juga turut mengikuti harga internasional. Begitulah alasan pemerintah atas kenaikan harga minyak goreng di negara kita. Padahal, negara kita adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Harusnya kita tidak pusing dan merasa kesulitan jika terjadi kenaikan harga minyak sawit secara internasional. Tetapi, karena sistem ekonomi kapitalisme yang diemban oleh negara kita, maka kita tidak bisa memiliki kedaulatan dalam menetapkan harga sendiri.
Sistem ekonomi kapitalisme berlandaskan kepada materi semata. Keuntungan menjadi prioritas utama sistem ini, tak peduli jika terjadi kemudharatan pada rakyat. Seperti halnya penetapan harga pada minyak goreng ini. Walaupun harga turun, namun bendanya sulit didapatkan. Jadi, dengan terpaksa rakyat membeli minyak goreng dengan harga yang masih mahal. Walaupun Pemda dan Pemko setempat terkadang melakukan operasi pasar murah untuk masyarakat, justru ini menunjukkan bahwa pemerintah menjadikan rakyatnya sebagai ladang bisnis untuk mencari keuntungan semata. Bukan solusi atas masalah minyak goreng yang langka.
Solusi satu-satunya adalah dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Islam menetapkan dalam berekonomi di masyarakat berupa hak-hak kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Konsep kepemilikan dalam Islam ini sangat berpengaruh terhadap mekanisme pengelolaan harta dan aplikasinya.
Minyak goreng termasuk hasil dari kepemilikan umum, dalam konsep kepemilikan umum, Islam mensyariatkan dalam hal pengelolaan hasilnya untuk kepentingan seluruh manusia. Negara berfungsi sebagai fasilisator dan pengelolanya. Hasil pengelolaan tersebut diperuntukan bagi seluruh rakyat secara percuma atau gratis. Yang termasuk kepemilikan umum adalah air, api, dan padang rumput. Sehingga, manusia bebas menggunakan hasil dari ketiga hal tersebut.
Namun Islam melarang individu untuk memiliki atau menguasainya secara pribadi. Seperti perusahaan-perusahaan yang menjual hasil dari ketiga unsur tersebut. Seperti air mineral, air pdam yang termasuk unsur air. Minyak bumi, yang termasuk unsur api. Serta minyak goreng yang termasuk unsur dari padang rumput. Ketiga unsur tersebut merupakan kepemilikan umum, sesuai dengan syariat dalam Islam yaitu dari hadis Rasulullah SAW, “Manusia berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput dan juga api”. Maka, jika kita mengembalikan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan, akan tercapailah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di dunia. Wallahu a'lam bishshawab. []
COMMENTS