LPG Non Subsidi Naik
Oleh : Nasiroh
Rakyat kembali di suguhi persolaan baru, masalah kenaikan harga minyak goreng saja belum usai.
Kini justru bertambah masalah dengan ada nya kenaikan harga gas LPG non subsidi.
PT Pertamina (Persero) melalui Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga bahwa harga gas LPG 12kg di tingkat agen naik menjadi Rp 187 ribu per tabung. Senin, (28/2/2022)
Beberapa agen yang ditemui Juga mengungkap, bila dijual secara eceran, harga gas LPG 12 kg per tabung bisa mencapai Rp 200 ribu.
Sebelum melakukan transaksi para agen menginformasikan kenaikan harga kepada para pembelinya.
Kenaikan tersebut mulai dirasakan pada awal Maret ini oleh masyarakat, terutama yang sehari-hari menggunakan gas elpiji tersebut, seperti para pemilik warung makan.
Mengamati kenaikan harga LPG non subsidi, ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, akan terjadi 6pergeseran dari pengguna LPG nonsubsidi ke LPG 3 kg.
Hal tersebut berkaitan dengan masih banyak nya kelas menengah yang pendapatannya belum pulih akibat pandemi, sementara selisih harga antara gas subsidi dan nonsubsidi semakin jauh.
Persolaan kenaikan harga pangan menjadi masalah yang perlu di selesaikan, mulai dari kenaikan harga daging, kedelai, minyak goreng hingga gas LPG non subsidi membuat rakyat memupuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah.
Permasalahan ekonomi pasca pandemi saja belum pulih di tambah beban dengan kenaikan harga-harga pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari.
Alasan di setiap kenaikan harga pangan yaitu tidak ada nya suplai hingga distribusi tidak merata menjadi masalah kenaikan harga. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, impor menjadi solusi yang di lakukan pemerintah. Sehingga ada bahaya mengancam di balik ketergantungan impor. Kebijakan luar negeri akan mempengaruhi harga pangan di dalam negeri.
Seperti gas elpiji non subsidi naik dua kali lipat akibat penyesuaian industri migas. "Pertamina terpaksa melakukan itu karena memang 75-80% untuk memenuhi kebutuhan LPG tanah air, Pertamina impor. Harga impornya naik jadi terpaksa. Bisa disebut corporate action supaya Pertamina nggak terlampau rugi," ujar Jenderal DEN Djoko Siswanto. (okezone.com 6/3/22)
Selain itu, Djoko menjelaskan bahwa, naiknya harga LPG dunia beriringan dengan kenaikan minyak sebesar USD 106 per barel. Hal ini dikarenakan eskalasi konflik antara Rusia dengan Ukraina masih berlanjut.
Kenaikan harga gas LPG non subsidi jelas membebani rakyat. Ketidakstabilan ekonomi dan kenaikan harga pangan membuat rakyat semakin menjerit. Dikhawatirkan rakyat akan beralih ke gas elpiji 3 kg. Peralihan secara besar-besaran bisa mengakibatkan kelangkaan. Bila diabaikan akan timbul masalah baru.
Sebenar nya apa penyebab masalah kenaikan harga pangan ini terjadi ?
tidak lain karena sistem kapitalisme liberalisasi, energi menjadikan layanan publik ajang keuntungan bisnis. Melalui sistem ini, rakyat sulit merasakan manfaatnya. Keadaan diperparah dengan ketergantungan negara terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan energi. Dibalik impor, ada bahaya yang akan menghancurkan kedaulatan dan ketahanan energi.
Inilah konsekuensi penerapan sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme. Asas kepemimpinannya jauh dari nilai-nilai kebaikan, bahkan meniscayakan para penguasa menggunakan kewenangannya untuk meraih keuntungan pribadi dan maslahat bagi segelintir orang.
Sangat berbeda jauh dengan sistem kepemimpinan Islam. Dalam Islam, maslahat umat wajib menjadi salah satu visi kepemimpinan. Karena itu, Islam memberikan seperangkat aturan yang menuntun penguasa untuk mewujudkan tanggung jawabnya sebagai pengurus dan pelindung umat hingga orang per orang bisa disejahterakan.
Aturan Islam begitu solutif, melingkupi seluruh bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan diatur sedemikian rupa. Di antaranya, mengatur sumber daya alam, termasuk energi, merupakan kepemilikan umum. Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, api, dan padang gembalaan.” (HR Abu Dawud dan Ibn Majah)
Karenanya, tidak boleh ada pihak yang menghalangi umat mendapatkan haknya, bahkan oleh negara. Negara dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola saja. Itu pun harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam.
Adapun pihak swasta (apalagi asing) diharamkan untuk menguasainya karena kondisi ini bisa membuka peluang ketergantungan, bahkan penjajahan. Apalagi pengelolaan berbasis kapitalisme tidak jarang memunculkan berbagai kemudaratan, seperti munculnya krisis lingkungan. Padahal, urusan kedaulatan dan ketahanan energi, serta kelestarian lingkungan merupakan hal krusial, bahkan wajib dalam Islam.
Masalah LPG mahal hanyalah satu dari sederet problem yang akan terus kita rasakan jika sistem kapitalisme yang dipakai saat ini. Jika kita ingin menyelesaikannya, butuh solusi yang sangat mendasar dan pasti benar, yakni berupa penerapan aturan-aturan Islam secara kaffah lah satu satunya solusi setiap persoalan.
COMMENTS