solusi Pendidikan tatap muka
Oleh: Nur Rahmawati, S.Pd ( Pendidik Generasi )
Sejak tanggal 3 Januari 2022, semua daerah PPKM LEVEL 1-2 wajib PTM terbatas dengan kapasitas 100% dan pembatasan waktu pembelajaran setiap harinya. Salah satunya di wilayah DKI Jakarta. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, menilai pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) serentak yang sudah dua minggu perlu dilakukan perbaikan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona terutama varian Omicron. “Tidak dapat dipungkiri bahwa 1,5 tahun belajar di rumah sangat merugikan anak. Kemampuan literasi anak SD kelas 1 Indonesia tertinggal 6 bulan dan numerasi setara tertinggal 5 bulan. PTM butuh banyak penyesuaian tapi PTM adalah sebuah solusi. Saya berharap semua pihak memahami urgensi dan mendukung kebijakan ini.“ (Tribunnews.com, 18/1/2021)
Namun pelaksanan PTM tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kebijakan membuka sekolah di tengah pandemi meskipun telah dilakukan vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidikan sebenarnya tetap beresiko terjadinya penularan penyakit. Hal ini salah satunya dipengaruhi dengan efikasi vaksin yang masih rendah. Sebagaimana dengan vaksin Sinovac yang efikasinya hanya 65,3%. Artinya masih ada kemungkinan 34,7% yang bisa terinfeksi.
Negara seharusnya bertanggung jawab penuh dalam menjamin PTM aman dan efektif. Negara harus memenuhi pengadaan sarana dan prasarana di sekolah, pengawasan terhadap prokes hingga keamanan di luar lingkup sekolah seperti transportasi, tempat-tempat pembelajaran dan sebagainya.
Rencana evaluasi berkala PTM 100% jangan hanya menjadi program, masyarakat membutuhkan implementasi rencana itu secara nyata. Juga tindak lanjut berupa peningkatan pengawasan terhadap prokes dan penyediaan sarana yang memadai yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Bukan dikembalikan pada orang tua atau sekolah.
Yang menjadi permasalahannya adalah mampukah negara melakukan semua itu di tengah modal pengelolaan keuangan negara yang kacau? Dimana PTM di tengah pandemi berbeda dengan PTM dalam kondisi normal. Ada aspek yang perlu diperhatikan selain pelaksanaan PTM, yakni kondisi kesehatan peserta didik juga seluruh perangkat pendidikan yang tercakup di dalamnya.
Dalam Islam, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan sekunder baik sandang, pangan, papan, maupun pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang dipenuhi secara langsung. Maksud dari kata “menjamin” di sini, artinya negara wajib memastikan keberlangsungan pemenuhan secara sempurna karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya. Dalam Islam, pemimpin wajib melakukan ri’ayah syu’unil ummah (melakukan pengurusan terhadap rakyatnya) secara paripurna. Sehingga hal-hal yang menunjang kepada tercapainya pelaksanaan kewajiban tersebut, harus dijalankan.
Salah satu bentuk pemenuhan, yakni ketika terjadi pandemi maka kebijakan karantina wilayah akan segera dilakukan. Sehingga virus akan terlokalisasikan karena tidak ada pergerakan yang signifikan antarwilayah. Bisa dilihat contoh dari kepemimpinan pada masa khalifah Umar bin Khatab ra. Saat mengarantina wilayah, khalifah mengeluarkan kebijakan yang menjamin terselenggaranya pendidikan. Jika masa pandemi mengharuskan daring maka negara akan memanfaatkan teknologi dengan pembelajaran daring dan dengan fasilitas yang menujang. Jika dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka negara akan mengadakan sarana prasarana, baik di lingkungan sekolah maupun luar lingkungan sekolah yang menjamin keamanan dari virus sehingga melakukan pengawasan terhadap prokes.
Jadi dengan metode tatap muka maupun daring, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap bisa dilakukan dengan efektif. Terlebih negara yang menerapkan syariat Islam pastilah menjaga sosial masyarakat dan keluarga. Sehingga mendukung keberhasilan pendidikan di masa pandemi. Semua kebijakan ini akan diatur oleh orang-orang yang amanah dan memiliki kapasitas dalam bidangnya. Pendidikan akan lebih baik jika hanya menerapkan syariat Islam secara kaffah. Apapun metodenya, pendidikan akan terus produktif menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan peradaban mulia.
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
COMMENTS