pemetaan masjid
Oleh : Nurfia (Aktivis Dakwah Kampus)
Belakangan, isu radikalisme makin nyaring terdengar. Bagai lagu lama yang kembali diputar tanpa bosan. Mencuat kembali kepermukaan dengan persoalan yang sama yakni pemetaan masjid, apalagi berkaitan dengan konten materi yang disampaikan, sejatinya ini merupakan pengebirian terhadap fungsi dan peran masjid itu sendiri. Seolah radikalisme menjadi satu-satunya persoalan besar bangsa ini yang harus dilawan dengan mengerahkan segenap kemampuan.
Dilansir dari HARIANACEH Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri Brigjen Umar Effendi mengaku bakal melakukan pemetaan terhadap masjid-masjid untuk mencegah penyebaran paham terorisme. Hal itu ia sampaikan dalam agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme yang digelar MUI disiarkan di kanal YouTube MUI, Rabu (26/1).
Dalam tayangan tersebut Umar tak merinci masjid mana saja yang masuk dalam pemetaan Polri. Dia hanya mengatakan ada masjid yang cenderung ‘keras’. Disebutkan bahwa beberapa masjid dianggap sering menjadi tempat penyebaran paham radikal.
Merujuk hasil riset dari Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan yang diterbitkan Juli 2018 lalu, sebanyak 41 dari 100 masjid kantor pemerintahan di Jakarta terindikasi paham radikal.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), KH Akhmad Alim menilai Sudah saatnya, narasi yang mengaitkan pondok pesantren (ponpes) dengan tindakan radikalisme dihentikan. Sebab, hal itu mencoreng nama baik pesantren, lanjutnya, Ponpes merupakan produk asli pendidikan Indonesia sebelum adanya pendidikan nasional.
Cegah Radikalisme, Solusikah?
Pembatasan aktivitas di masjid-masjid, termasuk masjid di kantor Pemerintah, apalagi berkaitan dengan konten materi yang disampaikan, merupakan pengebirian terhadap fungsi dan peran masjid itu sendiri.
Selama konten materi tidak bertentangan dengan Islam, maka sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang dikhawatirkan. Masjid adalah tempat untuk menyiarkan Islam, menyebarkan pemahaman Islam ke tengah-tengah umat, ke tengah-tengah masyarakat. Salah satu sarana yang sangat baik untuk membina dan mencerdaskan umat, mengajak umat ke jalan yang lurus.
Benar, bahwa kita tidak boleh mengadu domba, harus membangun dan mengukuhkan persaudaraan umat Islam, akan tetapi tidak dengan mencurigai umat Islam yang mana mereka adalah rakyatnya sendiri.
Jika yang dimaksud radikalisme adalah terorisme dengan berbagai tindakan teror dan aksi kekerasan yang membahayakan, tentu kita sepakat bahwa hal itu harus dilawan. Tapi faktanya tidak demikian. Radikalisme ini diarahkan bukan hanya kepada terorisme, tapi juga kepada ajaran Islam dan tempat ibadah (Masjid).
Dari semua fakta tersebut tampak jelas, bahwa “proyek melawan radikalisme” sebenarnya dirancang bukan untuk menyelesaikan problem kekerasan dan teror, tetapi untuk yang lainnya. Yaitu untuk memberikan stigma negatif dan menyerang Islam kafah. Tujuannya membuat umat tidak lagi berpegang pada Islam kafah dan bergeser pada penerimaan moderasi.
Tidak bisa kita mungkiri, ada upaya sistematis dan masif dari rezim agar umat Islam mau menerima moderasi. Tujuannya agar umat makin jauh dari ajaran Islam kafah dan mau menerima sekularisme—paham pemisahan agama dari kehidupan—secara halus. Umat Islam didorong untuk mengambil ajaran Islam hanya sebatas ritual, seperti salat, puasa, zakat, mendaras Al-Qur’an, dan ibadah ritual lainnya. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Islam Tidak boleh ikut campur.
Maka dibangunlah narasi bahwa penerapan syariat Islam oleh negara akan mendiskriminasikan umat beragama lainnya dan menimbulkan konflik serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Islam cukup diterapkan sebatas nilai-nilai yang ada pada semua agama seperti kemanusiaan, keadilan dan persamaan, bukan syariatnya.
Moderasi Islam juga diaruskan untuk menutupi kesempurnaan Islam. Hingga Islam disejajarkan dengan agama agama yang lain, dan dianggap sebagai agama yang hanya mengatur urusan spiritual. Padahal Islam bukan hanya ajaran spiritual yang mengatur urusan akhirat, tetapi juga ajaran politik yang mengatur segala urusan kehidupan dunia.
Umat akhirnya tidak memahami bagaimana hukum-hukum Islam bisa menjadi solusi tuntas bagi semua problem negeri ini jika diterapkan dalam sistem kenegaraan. Umat dibutakan dengan solusi moderasi beragama yang mengakomodir semua pemikiran Barat yang kufur. Umat digiring agar menerima semua pemikiran yang dinilai baik oleh peradaban Barat semacam demokrasi, HAM (hak asasi manusia), feminisme dan sebagainya Bahkan, kapitalisme yang menjadi ideologi negara negara Barat pun ikut diadopsi dan diterapkan di negeri ini setelah sebelumnya umat diyakinkan, bahwa semua yang berasal dari peradaban Barat adalah modern dan maju, sementara yan berasal dari peradaban Islam itu kuno dan mundur (terbelakang). Hukum-hukum Islam pun direkontekstualisasi agar sesuai dengan Barat sebagai kiblat kemajuan.
Isu radikalisme dengan moderasi sebagai solusi terus digulirkan agar umat teralihkan dari problem utama bangsa ini yaitu berbagai macam kerusakan akibat penerapan sistem kapitalisme dan tidak diterapkannya syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Kemiskinan yang parah, hutang ribawi yang menggunung, kriminalitas yang terus mengancam, kerusakan generasi, korupsi dan kolusi, dan masih banyak lagi problem genting lainnya, semua itu adalah dampak dari penerapan sistem kapitalisme. Maka seharusnya bukan radikalisme, tapi kapitalisme -dengan sekulerisme sebagai ide dasarnya- yang harus dilawan.
Umat Tidak butuh proyek melawan radikalisme, karena bukan radikalisme problem mendasar negeri ini. Umat juga Tidak butuh moderasi, karena moderasi bukan solusi tuntas berbagai problem negeri ini. Problem mendasar negeri ini karena Tidak mau taat pada aturan Allah, maka solusi tuntasnya adalah dengan taat kepada Allah, yaitu dengan menerapkan syariat islam kafah dalam bingkai negara Khilafah.
Waullahu’alam
COMMENTS